Wali Nanggroe Temui Mendagri Bahas Dana Otsus dan Arah Pembangunan Aceh

JAKARTA – Wali Nanggroe Aceh, Tgk. Malik Mahmud Al-Haythar, melakukan pertemuan dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian di Jakarta, Sabtu (12/7/2025), untuk membahas masa depan Dana Otonomi Khusus (Otsus) dan strategi pembangunan Aceh ke depan.

Pertemuan yang berlangsung di kediaman pribadi Mendagri itu membahas sejumlah isu strategis, mulai dari pengelolaan dana otsus, pembangunan di sektor ekonomi, pendidikan, sosial budaya, hingga penguatan tata kelola pemerintahan daerah.

"Pertemuannya berlangsung di kediaman pribadi Mendagri di Jakarta, berdiskusi tentang dana otsus dan pembangunan Aceh," ujar Kepala Bagian Kerja Sama dan Humas Lembaga Wali Nanggroe, Zulfikar Idris, dalam keterangan tertulis, Minggu (13/7/2025).

Dalam pertemuan itu, Tgk. Malik Mahmud menekankan pentingnya dukungan konkret dari pemerintah pusat melalui Kemendagri untuk memperkuat arah pembangunan Aceh.

Ia menyoroti bahwa sejak digulirkannya dana otsus pada 2008, realisasinya belum sepenuhnya memberikan dampak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat Aceh.

"Kemendagri memiliki otoritas strategis untuk memastikan bahwa anggaran dalam APBA benar-benar digunakan demi meningkatkan keadilan dan kesejahteraan rakyat Aceh," tutur Malik.

Selain isu dana otsus, Wali Nanggroe juga menyinggung pentingnya dukungan terhadap Lembaga Wali Nanggroe (LWN) sebagai lembaga adat independen yang memiliki peran strategis dalam menjaga perdamaian dan keutuhan masyarakat Aceh pasca-MoU Helsinki.

"Lembaga ini perlu dukungan, khususnya dalam aspek finansial, agar dapat menjalankan tugas secara optimal sebagai pemersatu masyarakat Aceh dan penjaga nilai adat dan budaya," tambahnya.

Menanggapi hal itu, Mendagri Tito Karnavian mengakui bahwa pengelolaan dana otsus masih perlu evaluasi menyeluruh untuk memastikan efektivitas penggunaannya.

Ia juga menekankan bahwa ketergantungan Aceh terhadap dana transfer pusat cukup tinggi, sehingga diperlukan kesinambungan dukungan fiskal dan reformasi pengelolaan.

"Jika dana otsus tidak diperpanjang atau tidak dikelola secara berkelanjutan, maka pembangunan di Aceh bisa terdampak," ujar Tito.

Tito juga menyarankan agar Wali Nanggroe, Gubernur Aceh, dan Ketua DPR Aceh segera bertemu Presiden guna membahas keberlanjutan dana otsus dan arah pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Dalam kesempatan tersebut, Kemendagri menyampaikan dukungan penuh terhadap penguatan kelembagaan keistimewaan di Aceh, termasuk melalui restrukturisasi dan penyelarasan fungsi agar lembaga-lembaga adat dan pemerintahan bisa berjalan lebih efektif dan efisien.

Dengan pertemuan ini, diharapkan akan tercipta sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mempercepat pembangunan Aceh secara adil, berkelanjutan, dan sesuai dengan semangat perdamaian yang telah lama diperjuangkan.*

(at/a008)