TAPANULI TENGAH — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tapanuli Tengah menyampaikan langkah tegas menyikapi sejumlah dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024.
Sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) disebut akan direkomendasikan untuk dilaporkan ke aparat penegak hukum atas dasar ketidakpatuhan terhadap hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Keputusan ini disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Tapanuli Tengah, Rabu (16/7/2025), usai pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2024 yang dilakukan oleh Badan Anggaran (Banggar) DPRD bersama Tim Anggaran Eksekutif sejak 25 Juni hingga 15 Juli 2025.
Dalam laporan yang dibacakan oleh Musliadi Simanjuntak, Banggar menyimpulkan dua poin penting: perlunya catatan perbaikan menyeluruh terhadap pengelolaan anggaran, dan rekomendasi untuk melanjutkan indikasi penyimpangan ke pihak yudikatif guna pendalaman lebih lanjut.
"DPRD telah melakukan verifikasi lapangan dan menemukan sejumlah kegiatan tidak sesuai sasaran serta tidak dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi dan substantif oleh OPD terkait," ungkap Musliadi.
Beberapa OPD yang masuk dalam daftar rekomendasi pelaporan karena belum menyelesaikan kewajiban pengembalian atas temuan BPK dalam batas waktu 60 hari antara lain:
- Dinas Sosial
-Dinas Kesehatan
- Dinas Pemuda dan Olahraga
- Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)
- Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra)
- Dinas PP dan PA
GARUT Rangkaian acara pernikahan Wakil Bupati Garut Putri Karlina dengan Maula Akbar, putra Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, memakan korb
Nasional
JAKARTA Mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong, atau lebih dikenal sebagai Tom Lembong, resmi divonis bersalah oleh majelis ha
Berita
LOMBOK Pemerintah memutuskan untuk menutup seluruh jalur pendakian Gunung Rinjani di Nusa Tenggara Barat (NTB) secara sementara. Langkah i
Pariwisata
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) mengaku telah mengetahui posisi pengusaha minyak Mohamad Riza Chalid (MRC) yang menjadi tersangka dalam
Nasional
JAKARTA Sebanyak 668 personel gabungan dari Polri, TNI, dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dikerahkan untuk mengamankan pertandingan kedu
Olahraga
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengembangkan penyidikan kasus dugaan korupsi proyek jalan di Sumatera Utara yang menjera
Nasional
JAKARTA Puluhan emakemak dari Koalisi Nasional Perempuan Republik Indonesia (KNPRI) memadati Pengadilan Tipikor di PN Jakarta Pusat unt
Nasional
JAKARTA Media sosial ramai membahas pernyataan Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, yang menyebut parfum merek mewah
Sains & Teknologi
JAKARTA Pemerintah Indonesia memastikan akan mulai mengimpor sejumlah komoditas energi dari Amerika Serikat (AS) sebagai tindak lanjut dar
Ekonomi
PADANG SIDIMPUAN Tim Gabungan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Padangsidimpuan kembali menggelar kegiatan rutin penegakan Perat
Nasional