JAKARTA - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP) Fahri Hamzah mengusulkan kepada Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir untuk membentuk lembaga baru yang mirip dengan Perum Bulog, namun berfokus pada sektor perumahan. Usulan ini bertujuan untuk mengatasi masalah backlog perumahan yang mencapai 15 juta unit di Indonesia.
"Seperti Bulog yang mengambil gabah dari petani, lembaga ini nantinya akan mengambil rumah dari perusahaan-perusahaan konstruksi yang membangun rumah subsidi," ujar Fahri saat ditemui di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Jumat (25/7).
Fahri menjelaskan, lembaga yang diusulkan ini akan berfungsi sebagai offtaker rumah-rumah yang dibangun untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), khususnya untuk perumahan subsidi yang sudah mendapatkan izin dari pemerintah.
Baca Juga:
Menurut Fahri, ide pembentukan lembaga semacam Bulog perumahan ini diharapkan dapat membantu menyelesaikan masalah kekurangan rumah di Indonesia. "Dengan adanya lembaga ini, perumahan subsidi bisa lebih terjangkau dan harga jualnya bisa lebih terkontrol," imbuhnya.
Lebih lanjut, Fahri menekankan bahwa dengan adanya offtaker di sektor perumahan, harga jual rumah subsidi dapat diturunkan melalui penerapan harga pembelian pemerintah (HPP). "Dengan sistem ini, kita bisa memindahkan elemen subsidi, dari subsidi cicilan menjadi subsidi tanah, yang akan membuat harga rumah lebih terjangkau bagi masyarakat," terang Fahri.
Baca Juga:
Usulan tersebut juga membuka peluang bagi Bulog perumahan untuk tidak hanya menangani rumah tapak subsidi, tetapi juga rumah vertikal atau rumah susun. Konsep ini diharapkan bisa mempercepat pembangunan rumah di kota-kota besar yang kekurangan hunian vertikal.
Meskipun ide tersebut baru sebatas usulan, Fahri menyebutkan bahwa Kementerian PKP dan Kementerian BUMN masih akan melakukan kajian mendalam terlebih dahulu. Ia juga menegaskan belum ada tenggat waktu untuk realisasi usulan ini. "Kami sepakat untuk mendalami terlebih dahulu dan akan mengambil best practice dari seluruh dunia, tentu dengan izin Presiden," ujar Fahri.*
BANDA ACEH Ribuan warga Kota Banda Aceh memadati kawasan depan Stadion H Dimurthala Lampineung, Minggu (27/7/2025), dalam sebuah aksi so
Nasional
JAKARTA PDI Perjuangan menyuarakan desakan agar aparat penegak hukum menangkap Harun Masiku yang hingga kini masih buron, alihalih menj
Politik
MEDAN Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) menempati peringkat kedua sebagai wilayah dengan tingkat kejahatan tertinggi di Ind
Hukum dan Kriminal
SUMATERA BARAT Seiring berkembangnya ilmu pengetahuan dan eksplorasi sejarah, buktibukti yang menguatkan julukan Pulau Emas bagi Sumate
Nasional
PEKANBARU Kepolisian Daerah (Polda) Riau berhasil mengungkap praktik pengoplosan beras yang dijual menggunakan merek Stabilisasi Pasokan
Ekonomi
JAKARTA Politikus senior PDI Perjuangan, Ribka Tjiptaning, menegaskan bahwa peristiwa Kerusuhan 27 Juli 1996 (Kudatuli) merupakan tongga
Politik
KUALA LUMPUR Puluhan ribu warga Malaysia turun ke jalanan ibu kota Kuala Lumpur pada Sabtu (26/7/2025), dalam sebuah demonstrasi besarb
Internasional
SAMOSIR Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta penggiat Kopi Sipirok mendapat apresiasi tinggi dari Ketua Masyarakat Perli
Ekonomi
HALMAHERA Dua gunung api di Pulau Halmahera, Maluku Utara, yakni Gunung Ibu dan Gunung Dukono, dilaporkan mengalami erupsi secara bersam
Peristiwa
JAKARTA Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej menegaskan bahwa beberapa ketentuan dalam Rancangan Undang
Hukum dan Kriminal