BATU BARA - Wakil Bupati Batu Bara Bapak Syafrizal, SE, M.AP menyampaikan Nota Pengantar Rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) P. APBD Tahun Anggaran 2025 kepada DPRD dalam Rapat Paripurna.
Rapat dibuka langsung oleh Wakil Ketua DPRD Batu Bara Bapak Tengku Rodial di Ruang Rapat Paripurna, Kelurahan Lima Puluh Kota, Kecamatan Lima Puluh, Kamis (31/07/2025).
Dalam pidatonya Wabup Bapak Syafrizal menyampaikan bahwa untuk mengintegrasikan dan menyelaraskan perencanaan pembangunan dan keuangan daerah, dalam pelaksanaan penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
Baca Juga:
"Dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025," ucap Wabup Bapak Syafrizal.
Selanjutnya Wakil Bupati Bapak Syafrizal juga menyampaikan bahwa Perubahan APBD ini didasarkan pada kebutuhan dengan asumsi kebijakan umum ekonomi makro yaitu, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Batu Bara diproyeksikan sebesar 4,5 %.
Baca Juga:
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) diproyeksikan sebesar 74,13 poin, tingkat pengangguran terbuka diproyeksikan sebesar 5,59 %, tingkat kemiskinan diproyeksikan sebesar 10,5 % dan rasio gini sebesar 0,23 poin.
Wabup Bapak Syafrizal menyampaikan dokumen Rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Tahun Anggaran 2025, merupakan wujud dari perencanaan terhadap pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan secara transparan dan akuntabel, untuk kemakmuran dan kesejahteraan sesuai dengan visi Kabupaten Batu Bara mewujudkan Kabupaten Batu Bara yang Bahagia yaitu Berorientasi pelayanan, Amanah, Harmonis, Akuntabel, Giat, Inovatif dan Adil untuk Batu Bara yang Bahagia.*
JAKARTA Gelombang penjarahan terhadap rumahrumah anggota DPR RI di Jakarta masih berlanjut. Setelah Ahmad Sahroni dan Eko Patrio, kini gi
Nasional
JAKARTA Gelombang kemarahan publik terhadap elite politik berujung pada aksi penjarahan yang meluas. Setelah rumah politisi Partai NasDem
Nasional
JAKARTA Akses menuju kediaman politisi Partai NasDem Ahmad Sahroni di kawasan Kebon Bawang, Tanjung Priok, Jakarta Utara, ditutup total ol
Nasional
KALSEL Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini terkait potensi hujan dengan intensitas ringan hin
Nasional
JAKARTA Kejaksaan Republik Indonesia melalui Badan Pemulihan Aset (BPA) akan melelang sejumlah aset milik Benny Tjokrosaputro, terpidana d
Nasional
BALI Pemerintah menegaskan bahwa penanggulangan bencana tidak bisa lagi dipandang sebagai isu teknis semata, melainkan harus menjadi bagia
Nasional
JAWA BARAT Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memperkirakan sebagian besar wilayah di Provinsi Jawa Barat akan mengalami
Nasional
DENPASAR Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Wilayah III Denpasar memprakirakan bahwa cuaca di sebagian besar wilay
Nasional
Oleh Yakub F. IsmailAksi unjuk rasa yang berlangsung beberapa hari terakhir ini semakin sulit dikendalikan. Demo yang dipicu oleh kekecewaa
Opini
JAKARTA Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan sebagian besar wilayah DKI Jakarta dan Kepulauan Seribu akan di
Nasional