Laporan Gratifikasi Raja Juli Ditutup, KPK Tetap Telusuri Dugaan Aliran Dana
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan laporan penolakan gratifikasi yang diajukan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni tel
NASIONAL
MEDAN – Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Muhammad Bobby Afif Nasution, menerima kunjungan silaturahmi Kepala Kejaksaan Tinggi Sumut (Kajati), Harli Siregar, di Ruang Kerjanya, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro No. 30, Medan, pada Selasa (12/8/2025).
Pertemuan tersebut membahas sejumlah isu penting, salah satunya adalah penguatan program Restorative Justice sebagai bagian dari upaya mewujudkan Sumut yang aman, tertib, dan berkeadilan.
Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Bobby menekankan pentingnya penyelesaian hukum yang tidak hanya berfokus pada penghukuman, tetapi juga menekankan nilai keadilan sosial dan kemanusiaan.
Melalui Program Perlindungan Rakyat melalui Restorative Justice (PRESTICE), Pemerintah Provinsi Sumut berupaya membangun pendekatan hukum yang lebih inklusif dan berpihak pada masyarakat kecil.
"PRESTICE merupakan inisiatif yang lahir dari komitmen kami untuk menghadirkan keadilan yang lebih humanis, mencegah kriminalisasi terhadap masyarakat kecil, dan menjadi bagian dari solusi, bukan hanya hukuman," ujar Gubernur Bobby.
PRESTICE akan dilaksanakan melalui pembentukan Satuan Tugas (Satgas) lintas sektor, melibatkan aparat hukum, tokoh masyarakat, advokat, hingga dukungan layanan seperti klinik hukum gratis dan kanal pengaduan berbasis online-offline.
Program ini diharapkan menjadi pelengkap yang efektif bagi sistem peradilan formal, serta mendekatkan akses hukum kepada seluruh lapisan masyarakat.
Sementara itu, Kajati Sumut Harli Siregar menyambut baik program PRESTICE dan menilai kerja sama antara Kejati Sumut dan Pemprov Sumut selama ini telah berjalan sinergis.
"Restorative justice bukan hanya tentang penghentian perkara, tetapi juga tentang memberi ruang perbaikan kepada masyarakat. Kejaksaan menyambut baik kolaborasi ini dan siap mendukung pelaksanaan PRESTICE," tutur Harli.
Dalam pertemuan tersebut, Kajati juga memberikan apresiasi atas kepemimpinan Gubernur Bobby, khususnya dalam menanamkan tiga bentuk loyalitas kepada aparatur sipil negara (ASN): loyal kepada masyarakat, loyal kepada keluarga, dan loyal kepada pimpinan.
Nilai-nilai ini dinilai penting dalam membangun birokrasi yang profesional dan melayani.
Lebih lanjut, Kejati Sumut juga menyatakan komitmennya dalam mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Upaya ini akan dilakukan melalui penguatan pengawasan bersama terhadap potensi kebocoran PAD serta meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi fiskal daerah.
"Peningkatan PAD adalah fondasi pembangunan. Kami siap mendukung Pemprov dalam upaya tersebut, demi pembangunan Sumut yang berkelanjutan dan inklusif," tegas Harli.
Turut hadir dalam pertemuan ini Wakil Gubernur Sumut Surya, Sekretaris Daerah Provinsi Sumut Togap Simangunsong, Wakil Kajati Sumut Sofyan S, serta sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan pejabat dari Kejati Sumut.*
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan laporan penolakan gratifikasi yang diajukan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni tel
NASIONAL
NIAS SELATAN Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution memerintahkan penanganan cepat terhadap seorang warga penderita tumor
KESEHATAN
MEDAN Politisi PDI Perjuangan Sumatera Utara Japorman Saragih menjagokan Tim Nasional Argentina untuk menjadi juara Piala Dunia 2026. Ia
OLAHRAGA
NIAS SELATAN Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution menyampaikan kepeduliannya kepada keluarga nelayan di Kabupaten Nias S
PEMERINTAHAN
NIAS SELATAN Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution memperkenalkan kekayaan sejarah dan budaya Kepulauan Nias kepada Duta
PARIWISATA
NIAS SELATAN Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution berkomitmen melakukan revitalisasi Situs Megalitik Tetegewo di Desa Hi
PARIWISATA
JAKARTA Hubungan lama antara mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah dan pengacara Don Ritto kini men
HUKUM DAN KRIMINAL
LANGKAT Dugaan korupsi pengadaan mebel senilai Rp48,4 miliar di Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat terus menjadi perhatian publik. Kejaksa
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pengacara Hotman Paris Hutapea mempertanyakan proses hukum dalam perkara dugaan suap yang menjerat mantan Jaksa Agung Muda Tindak
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pemerintah terus mendorong penguatan ketahanan energi nasional melalui penerapan program biodiesel B50. Kebijakan ini dinilai mamp
EKONOMI