Pengungsi Bencana Tandihat di Huntara: Nyaman Tapi Rindu Rumah Sendiri
TAPSEL Sejumlah warga Desa Tandihat, Kecamatan Angkola Selatan, Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel), Sumatera Utara, menyatakan merasa n
NASIONAL
MEDAN - Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sumatera Utara memastikan bahwa pelantikan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) formasi tahun 2024 di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) akan dilaksanakan pada bulan September 2025 ini.
Kepastian tersebut disampaikan langsung oleh Kepala BKD Sumut, Sutan Tolang Lubis, kepada media. Ia menegaskan bahwa sesuai ketentuan nasional, pelantikan PPPK harus dilakukan sebelum tanggal 1 Oktober 2025.
"Kalau secara ketentuannya, sebelum 1 Oktober harus sudah dilantik. Kalau sebelum 1 Oktober berarti bulan inilah (September)," ujar Sutan, Rabu (3/9/2025).
Namun, Sutan tidak merinci tanggal pasti pelaksanaan pelantikan, termasuk jumlah PPPK 2024 yang akan dilantik. Ia hanya menekankan bahwa proses pelantikan akan tetap berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
"Ya bulan ini lah, itu untuk PPPK 2024 yang ujian kemarin," tambahnya.
CPNS 2024 Sudah Terima SK
Sebagai perbandingan, Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Pemprov Sumut formasi tahun 2024 telah lebih dulu menerima SK pengangkatan. Sebanyak 692 CPNS resmi diangkat pada Rabu, 28 Mei 2025 lalu dalam sebuah seremoni di lingkungan Pemprov Sumut.
Pelantikan PPPK ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam mengisi formasi ASN sesuai kebutuhan pelayanan publik yang terus berkembang.*
(ms/j006)
TAPSEL Sejumlah warga Desa Tandihat, Kecamatan Angkola Selatan, Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel), Sumatera Utara, menyatakan merasa n
NASIONAL
JAKARTA Kementerian Ketenagakerjaan menegaskan tahun 2026 sebagai momentum penguatan sistem hubungan industrial nasional. Langkah ini be
EKONOMI
PADANGSIDIMPUAN Kementerian Sosial Republik Indonesia menyalurkan bantuan Jaminan Hidup bagi warga terdampak bencana banjir dan tanah lo
NASIONAL
JAKARTA Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menilai tuntutan hukuman mati bagi anak buah kapal (ABK) asal Medan, Fandi Ramadh
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Dengan suara bergetar dan mata berkacakaca, ibunda Fandi Ramadhan, Nirwana, menyampaikan permohonan penuh haru agar putranya di
HUKUM DAN KRIMINAL
TAPSEL Bank Rakyat Indonesia (BRI) menyalurkan bantuan Dana Tunggu Hunian (DTH) kepada 418 warga Desa Hutagodang, Kecamatan Batangtoru,
EKONOMI
MEDAN Pada malam ke3 bulan suci Ramadhan, Ustad Jumana Farid menekankan pentingnya sholat sebagai tiang agama dalam tausyiah singkat ya
AGAMA
JAKARTA Biaya politik yang tinggi disebut sebagai salah satu akar persoalan korupsi di Indonesia. Direktur Indonesia Political Review (I
POLITIK
JAKARTA Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKS, Nasir Djamil, menilai pengakuan Presiden ke7 RI, Joko Widodo (Jokowi), yang menyatak
POLITIK
JAKARTA Terdakwa kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina, Muhammad Kerry Adrianto Riza, mengungkit
HUKUM DAN KRIMINAL