Kadis BMBKCK Sumut Tegaskan Tak Toleransi Material Ilegal untuk Proyek Jalan di Paluta
MEDAN Kepala Dinas Bina Marga, Bina Konstruksi dan Cipta Karya (BMBKCK) Sumatera Utara, Chandra Dalimunthe, menegaskan tidak akan mentol
PEMERINTAHAN
DENPASAR – Gubernur Bali Wayan Koster mengumumkan keberhasilannya mengamankan alokasi dana sekitar Rp1,5 triliun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 untuk pembangunan infrastruktur prioritas di Pulau Dewata.
Dukungan tersebut diperoleh setelah serangkaian pertemuan intensif dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di Jakarta.
Anggaran jumbo tersebut akan digunakan untuk membiayai sejumlah proyek strategis seperti pembangunan gedung parkir Pura Batur, underpass Jimbaran, Jembatan Kuning di Nusa Ceningan-Lembongan, embung Tukad Unda, serta lanjutan pembangunan shortcut Singaraja–Denpasar.
"Kalau kita hitung, hampir Rp1,5 triliun dari Kementerian PU akan dikucurkan untuk Bali tahun 2026," kata Koster dalam acara penandatanganan perjanjian kerja sama transportasi Trans Metro Dewata di kawasan Sarbagita, Kamis (4/9/2025).
Salah satu proyek prioritas adalah pembangunan gedung parkir terpadu di kawasan Pura Batur, mirip dengan konsep parkir di Pura Agung Besakih.
Fasilitas ini dirancang untuk mengurangi kepadatan lalu lintas dan mempermudah akses umat dan wisatawan ke Pura Batur.
"Mobil dari Gianyar, Buleleng, Klungkung, Denpasar dan sekitarnya akan parkir di sana. Nantinya disediakan shuttle untuk menuju pura," jelas Gubernur asal Desa Sembiran, Buleleng itu.
Proyek ini disetujui dengan alokasi dana Rp250 miliar dari APBN 2026.
Gubernur Koster juga memastikan pembangunan underpass Jimbaran senilai Rp354 miliar akan dibiayai sepenuhnya oleh APBN, setelah sebelumnya direncanakan melalui skema pembiayaan sharing dengan Pemprov Bali dan Pemkab Badung.
"Saya langsung sampaikan ke Pak Menteri PU agar seluruh pembiayaan ditanggung pusat, dan beliau menyetujuinya. Studi kelayakan dan pembebasan lahan tetap menjadi tanggung jawab Pemkab Badung," kata Koster.
Tak hanya itu, Jembatan Kuning yang menghubungkan Nusa Ceningan dan Nusa Lembongan juga mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah pusat dengan alokasi Rp112 miliar.
Proyek ini diharapkan mampu mendukung pengembangan sektor pariwisata di kawasan kepulauan Nusa Penida.
"Pelabuhan Bias Munjul bisa optimal, dan konektivitas antar pulau lebih lancar tanpa kemacetan," ungkapnya.
Sementara itu, kelanjutan pembangunan embung Tukad Unda di Klungkung juga mendapat persetujuan dengan alokasi dana Rp60 miliar.
Embung ini akan menopang kebutuhan air bersih kawasan Pusat Kebudayaan Bali (PKB) yang tengah dibangun.
Gubernur Koster juga memastikan bahwa proyek shortcut Singaraja–Denpasar titik 9 dan 10 akan dilanjutkan tahun depan dengan dukungan dana sebesar Rp773 miliar dari APBN.
Proyek ini menjadi bagian penting dari upaya mengurangi waktu tempuh dan meningkatkan keselamatan di jalur utara-selatan Bali.
Keberhasilan ini dinilai sebagai buah dari konsistensi Gubernur Koster dalam mendorong program "One Island, One Management", sebuah pendekatan terpadu untuk membangun Bali secara menyeluruh dan berkelanjutan.
"Semua ini dilakukan demi masyarakat Bali, untuk menyelesaikan masalah nyata seperti kemacetan, infrastruktur dasar, dan ketimpangan pembangunan antarwilayah," tegas Koster.
Langkah strategis ini diharapkan mampu meningkatkan konektivitas, efisiensi pelayanan publik, dan daya saing ekonomi Bali ke depan, khususnya dalam menyambut transformasi pariwisata dan kebudayaan berbasis kerakyatan.*
MEDAN Kepala Dinas Bina Marga, Bina Konstruksi dan Cipta Karya (BMBKCK) Sumatera Utara, Chandra Dalimunthe, menegaskan tidak akan mentol
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) menyatakan sebanyak 104.426 siswa tingkat SMA, SMK, dan SLB negeri telah merasa
PENDIDIKAN
JAKARTA Badan Wakaf Indonesia (BWI) menegaskan komitmennya untuk memfasilitasi penyelesaian status tanah wakaf Blang Padang di Banda Ace
PEMERINTAHAN
JAKARTA Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian bersama Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto menggelar rapat
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menilai tingginya biaya politik menjadi salah satu faktor yang dapat mendorong ke
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberikan peringatan kepada para peserta tax amnesty dan Program Pengungkapan Sukarela (P
EKONOMI
JAKARTA Advokat senior Deni Kailimang menilai penanganan kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menyeret mant
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul memastikan penyaluran bantuan sosial (bansos) melalui Koperasi Desa/Kelura
EKONOMI
BANDA ACEH Kapolda Aceh Irjen Pol. Ruddi Setiawan menerima kunjungan silaturahmi Kepala Ombudsman RI Perwakilan Aceh, Dian Rubianty, bes
NASIONAL
JAKARTA Direktorat Jenderal Imigrasi mengambil tindakan terhadap dua warga negara asing (WNA) yang diduga menjadi penyelenggara komunita
HUKUM DAN KRIMINAL