Gubernur Bali Apresiasi Transformasi Posyandu 6 SPM: Dorong Percepatan Penanganan Kemiskinan dan Stunting

DENPASAR – Gubernur Bali Wayan Koster menyampaikan apresiasinya terhadap transformasi Posyandu yang kini menjalankan 6 Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Dalam acara Temu Kader Posyandu se-Bali Tahun 2025 yang digelar di Panggung Terbuka Ardha Candra, Art Center Denpasar, Jumat (26/9/2025), Koster menekankan pentingnya peran kader Posyandu dalam mengakselerasi program-program strategis pemerintah, terutama dalam bidang penanggulangan kemiskinan dan stunting.

Menurut Koster, Posyandu yang sebelumnya berfokus pada pelayanan kesehatan kini telah berkembang menjadi lembaga yang memberikan layanan terpadu di enam bidang SPM, yakni:

Baca Juga:

• Pemkab Simalungun Resmikan Universal Health Coverage, Tingkatkan Layanan Kesehatan Masyarakat

- Pendidikan,

- Kesehatan,

- Pekerjaan Umum,

- Perumahan Rakyat,

- Sosial, dan

- Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat (Trantibum Linmas).

"Saya berharap para kader Posyandu di tingkat banjar dan desa dapat mendata warganya yang berada di garis kemiskinan, terutama mereka yang tergolong miskin secara ekonomi dan tinggal di rumah tidak layak huni," ujar Koster dalam sambutannya.

Koster menilai akurasi data yang dihimpun langsung dari masyarakat akan mempercepat sinergi antarinstansi dalam menyelesaikan persoalan sosial secara lebih cepat dan tepat sasaran.

"Dengan data yang akurat, nyata, dan sesuai kondisi lapangan, maka dinas-dinas terkait bisa langsung menindaklanjuti. Ini akan membantu dalam percepatan penanganan stunting dan pengentasan kemiskinan," tegasnya.

Sebagai bagian dari transformasi digital, Gubernur Koster mengungkapkan rencana pengembangan Aplikasi Posyandu 6 SPM.

Aplikasi ini akan menjadi sistem informasi terpadu untuk mempermudah proses pendataan, monitoring, dan pelaporan kegiatan Posyandu di seluruh Bali.

"Aplikasi ini akan menjadi tulang punggung dalam pengelolaan data Posyandu. Dengan begitu, pelayanan kepada masyarakat bisa lebih cepat, akurat, dan menyeluruh," jelasnya.

Kebijakan ini juga merupakan implementasi dari Permendagri No. 13 Tahun 2024 tentang Posyandu, yang mengatur peran Posyandu sebagai garda depan pelayanan dasar masyarakat di tingkat desa.

Senada dengan Gubernur, Ketua Tim Pembina Posyandu Provinsi Bali, Putri Koster, menyampaikan bahwa Posyandu kini telah berevolusi dari sekadar layanan kesehatan menjadi pusat layanan dasar masyarakat di tingkat komunitas.

"Transformasi ini menjadikan Posyandu sebagai simpul layanan terpadu yang komprehensif. Posyandu kini hadir untuk memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat desa secara langsung dan terstruktur," ungkapnya.

Transformasi Posyandu 6 SPM menjadi salah satu strategi dalam mewujudkan visi pembangunan Bali 'Nangun Sat Kerthi Loka Bali', yakni pembangunan yang menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali beserta isinya.

Melalui Posyandu 6 SPM, Pemerintah Provinsi Bali berharap terwujudnya pelayanan publik yang lebih dekat, responsif, dan menyeluruh, sekaligus mengedepankan prinsip keadilan sosial hingga ke tingkat akar rumput.*

Pemkab Simalungun Resmikan Universal Health Coverage, Tingkatkan Layanan Kesehatan Masyarakat

Warga Tangerang Selatan Desak Gubernur Banten Tinjau TPA Cipeucang yang Penuh Sampah

Kajati Sumut Resmikan Klinik Pratama Adhyaksa, Layani Pegawai dan Masyarakat

RSUD Tanjung Pura Langkat Kekurangan Obat, Ombudsman Sumut Berikan Teguran Keras

Wakil Kepala BGN Tegas: Dapur MBG Harus Sesuai Prosedur, Tidak Peduli Pemiliknya Jenderal atau Politikus

Gubernur Bali Dorong Penguatan Akses Transportasi Bandara I Gusti Ngurah Rai