TAPANULI SELATAN – Kelompok masyarakat yang menamakan diri Solidaritas Anak Negeri Pendukung Perubahan (Sang Perubahan) menggelar aksi demonstrasi di kawasan penyampaian aspirasi Komplek Perkantoran Bupati Tapanuli Selatan, Sipirok, pada Kamis (2/10/2025).
Aksi yang dipimpin oleh Rahmad Taufiq Dalimunthe itu menyoroti dugaan pemborosan anggaran oleh Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan, khususnya dalam pemeliharaan rumah dinas kepala daerah dan fasilitas penunjang lainnya.
Dalam orasinya, Taufiq menyampaikan kekecewaannya terhadap Pemkab Tapsel yang dinilai telah mengabaikan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran belanja pemerintah.Baca Juga:
"Tahun 2024 sudah dilakukan pemeliharaan rumah dinas, tahun ini dilakukan lagi. Ini terkesan dipaksakan dan kami duga untuk kepentingan pribadi dan kelompok tertentu," ujar Taufiq.
Ia menilai anggaran pemeliharaan rumah dinas tidak selaras dengan semangat efisiensi dan berpotensi disalahgunakan.
Terlebih, menurutnya, rumah dinas yang dimaksud jarang bahkan tidak pernah ditempati oleh pejabat yang bersangkutan.
Taufiq juga menyinggung kondisi sosial-ekonomi masyarakat yang tinggal di sekitar komplek kantor bupati.
"Ini bukan hanya soal anggaran, tapi juga soal moral. Tidak patuh pada perintah Presiden dan terkesan bermewah-mewah di tengah sulitnya ekonomi masyarakat Tapanuli Selatan saat ini," tegasnya.
Dalam aksi tersebut, Sang Perubahan turut membeberkan dokumen yang menunjukkan anggaran pemeliharaan dan rehabilitasi sejumlah aset daerah mencapai Rp 1.686.000.000.
Beberapa item anggaran yang dipersoalkan antara lain:
- Pemeliharaan mebel: Rp 155 juta
- Pengecatan rumah dinas KDH, WKDH, Sekda: Rp 150 juta
- Pemeliharaan taman rumah dinas: Rp 86,5 juta
- Rehabilitasi ruang kerja KDH: Rp 200 juta
- Rehabilitasi rumah dinas WKDH: Rp 175 juta
- Pembangunan gedung laundry rumah dinas KDH: Rp 150 juta
- Pemeliharaan mess Pemkab di Medan dan Padangsidimpuan: Rp 200 juta
- Belanja alat rumah tangga dan keperluan lainnya: puluhan juta rupiah
Aksi tersebut sempat diterima oleh Asisten II Pemkab Tapsel, Ali Akbar Hutasuhut, namun pengunjuk rasa menolak melakukan dialog karena menilai Ali Akbar tidak memiliki kapasitas untuk menjawab tuntutan mereka secara substansial.
"Kami akan datang lagi, insyaallah dengan jumlah massa yang lebih banyak," tegas Taufiq saat menutup orasinya.
MEDAN Keputusan pemerintah Indonesia yang mencabut izin operasional 28 perusahaan kehutanan dan perkebunan menuai kritik tajam dari prak
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Sumut) tengah dihadapkan pada ancaman lonjakan pengangguran akibat pemutusan hubungan kerja (P
PEMERINTAHAN
JAKARTA Menjelang momen Ramadan dan Idul Fitri 2026, isu ketahanan energi kembali menjadi sorotan publik. PT Pertamina (Persero) menegaska
EKONOMI
JAKARTA Pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyebut kelapa sawit sebagai &039tanaman ajaib&039 sempat menuai sorotan dan sind
PERTANIAN AGRIBISNIS
JAKARTA Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP), Ulta Levenia, mengungkapkan secara rinci rencana perdamaian Gaza yang disusun oleh
NASIONAL
JAKARTA Mahkamah Agung (MA) menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh mantan Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Langkat, Saiful Abdi,
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi III DPR RI berencana memanggil penyidik dan jaksa penuntut umum (JPU) yang menangani perkara Fandi Ramadhan, terdakwa kas
HUKUM DAN KRIMINAL
PALEMBANG Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengimbau seluruh lapisan masyarakat untuk tetap solid dan tidak mudah terprovokasi oleh
NASIONAL
SINABANG Gempa berkekuatan magnitudo 5,6 mengguncang wilayah Sinabang, Kabupaten Simeulue, Aceh pada Minggu (8/3/2026) sore. Gempa terja
PERISTIWA
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan tidak gentar menghadapi gugatan praperadilan yang kembali diajukan Sekretaris Jend
HUKUM DAN KRIMINAL
