Viral! PNS Tapanuli Utara Mengaku Dipecat Usai Tuntut TPP, Wakil Bupati Buka Suara
TAPANULI UTARA Sebuah unggahan di media sosial yang menyebut seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) berinisial DRS dipecat oleh Pemerintah K
PEMERINTAHAN
JAKARTA — Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) berkolaborasi dengan Microsoft Indonesia dan BINAR dalam upaya memperkuat kapasitas kepemimpinan publik menghadapi era kecerdasan buatan (AI).
Kerja sama tersebut diwujudkan melalui penyelenggaraan Lokakarya Kepemimpinan Kecerdasan Artifisial (KA): Transformasi Tata Kelola Pemerintahan Cerdas, yang berfokus pada pemanfaatan teknologi AI untuk meningkatkan efisiensi tata kelola dan kualitas layanan publik di Indonesia.
Menko PMK Pratikno menegaskan, adopsi AI bukan lagi pilihan, melainkan keharusan. Ia menekankan pentingnya kecepatan dan efektivitas dalam mengintegrasikan teknologi ke dalam sistem pemerintahan.Baca Juga:
"Diskusinya bukan lagi tentang kita adopsi atau tidak. Diskusinya adalah bagaimana kita bisa mengadopsinya secara cepat, efektif, efisien, dan produktif," ujar Pratikno dalam sambutannya, Kamis (16/10).
Melalui lokakarya ini, para pemimpin di lingkungan Kemenko PMK dibekali pemahaman strategis mengenai penerapan data-driven decision making (pengambilan keputusan berbasis data) serta konsep precision policy (kebijakan presisi) yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Sebagai mitra teknologi, Microsoft Indonesia berperan penting dalam mendukung penguatan kepemimpinan publik melalui program Microsoft Elevate, sebuah inisiatif global yang mendorong peningkatan keterampilan AI lintas sektor, termasuk pemerintahan, pendidikan, dan organisasi nirlaba.
Presiden Direktur Microsoft Indonesia, Dharma Simorangkir, menilai kolaborasi dengan Kemenko PMK menjadi langkah strategis dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan cerdas.
"Kemampuan aparatur negara untuk memahami dan memanfaatkan AI secara bertanggung jawab dapat menentukan keberhasilan Indonesia dalam menciptakan pemerintahan yang adaptif dan inklusif," ujarnya.
Dharma menambahkan, teknologi tidak hanya berperan dalam meningkatkan efisiensi internal birokrasi, tetapi juga menjadi alat untuk menghadirkan kebijakan publik yang lebih presisi dan berdampak langsung bagi masyarakat.
Kolaborasi antara Kemenko PMK, Microsoft, dan BINAR ini disebut sebagai langkah konkret dalam mendukung visi Indonesia Emas 2045, melalui penguatan kepemimpinan digital dan peningkatan kapasitas aparatur publik di era kecerdasan buatan.
"Microsoft berkomitmen untuk terus mendukung transformasi digital dan AI yang inklusif di Indonesia, serta mewujudkan visi negara sebagai pemimpin global dalam ekonomi berbasis AI," tandas Dharma.*
(vo/m006)
TAPANULI UTARA Sebuah unggahan di media sosial yang menyebut seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) berinisial DRS dipecat oleh Pemerintah K
PEMERINTAHAN
TANJAB TIMUR Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur terus menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD) di tengah kebijakan efisiensi anggar
PEMERINTAHAN
MEDAN Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumatera Utara, Sulaiman Harahap, mendorong seluruh Aparatur Sipil Negara (AS
PEMERINTAHAN
TANJAB TIMUR Kepolisian Resor (Polres) Tanjung Jabung Timur memusnahkan barang bukti berupa hampir 4,8 ton bawang merah ilegal yang didu
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDA ACEH Ketua Pokja Bunda PAUD Aceh, Mukarramah Fadhlullah, menegaskan pentingnya memperkuat sinergi antara Pokja Bunda PAUD tingkat
PENDIDIKAN
ACEH BESAR Puncak musim kemarau yang melanda Kabupaten Aceh Besar mulai berdampak pada kehidupan masyarakat. Selain menyebabkan ribuan h
PERISTIWA
MEDAN Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) menyatakan dukungan penuh terhadap gerakan penghijauan yang digagas Huria Kri
PEMERINTAHAN
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sumut memperkuat masuka
PEMERINTAHAN
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) mulai menyiapkan langkah lanjutan setelah Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Peraturan Presiden (P
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Anggota Komisi IX DPR RI, Nurhadi, mengingatkan Badan Gizi Nasional (BGN) agar kebijakan melarang penggunaan barang subsidi di S
NASIONAL