Mantan Bupati Langkat dan Abangnya Dituntut 5 Tahun Penjara, Terima Suap Rp67 Miliar

MEDAN – Mantan Bupati Langkat, Terbit Rencana Peranginangin, dan abangnya, Iskandar Peranginangin, dituntut masing-masing 5 tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas perkara dugaan suap pengamanan proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Langkat tahun 2020–2021.

Tuntutan dibacakan oleh JPU Johan Dwi Junianto dalam sidang yang digelar di ruang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Medan, Kamis (16/10/2025) sore.

"Menuntut, menjatuhkan pidana kepada terdakwa Terbit Rencana Peranginangin dan Iskandar Peranginangin masing-masing selama 5 tahun penjara dan denda sebesar Rp500 juta, subsider 6 bulan kurungan," kata jaksa.

Baca Juga:

• PPK BBPJN Sumut Akui Terima Suap Rp1,05 Miliar dari Dirut PT DNG: “Kalau Tak Diberi, Dipersulit”

Tak hanya hukuman pidana pokok, JPU juga menuntut Terbit Rencana membayar uang pengganti sebesar Rp67 miliar lebih.

Jika tidak dibayar dalam waktu satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, maka hartanya akan disita dan dilelang.

Bila hasil lelang tak mencukupi, maka akan diganti dengan pidana tambahan 2 tahun penjara.

Sementara itu, Iskandar Peranginangin dituntut membayar uang pengganti Rp7 miliar lebih, dengan ancaman subsider 2 tahun penjara apabila tidak dibayar.

Dalam uraian tuntutan, JPU meyakini kedua terdakwa terbukti melanggar:
- Pasal 12 huruf i jo Pasal 18
- Pasal 12 b jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 65 ayat (1) KUHP

Adapun yang memberatkan, menurut jaksa, adalah bahwa kedua terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta tidak mengakui perbuatannya.

Sementara hal yang meringankan adalah sikap sopan di persidangan dan adanya tanggungan keluarga.

Majelis hakim yang diketuai As'ad Rahim Lubis memberi kesempatan kepada tim penasihat hukum untuk menyampaikan nota pembelaan (pledoi) pada persidangan dua pekan mendatang.

Dalam dakwaan, jaksa mengungkap bahwa Terbit Rencana bersama Iskandar melakukan pengaturan proyek di sejumlah dinas Pemkab Langkat, seperti:
- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR)
- Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim)
- Dinas Pendidikan
- Dinas Kesehatan
- Dinas Perindustrian dan Perdagangan
- Dinas Kelautan dan Perikanan

Proyek-proyek tersebut diarahkan kepada pihak tertentu sebelum proses pengadaan dimulai.

Iskandar, yang kala itu menjabat sebagai Kepala Desa Raja Tengah, bertindak sebagai pengendali utama proyek dan perusahaan yang akan memenangkan tender.

Jaksa menyebutkan, perusahaan-perusahaan yang menang tender diwajibkan membayar fee sebesar 15,5–16,5 persen dari nilai kontrak kepada Terbit dan Iskandar.

Kasus ini merupakan salah satu hasil dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK yang dilakukan pada awal 2022 silam, yang juga mengungkap keberadaan kerangkeng manusia di rumah Terbit Rencana, memicu kehebohan publik nasional.

KPK menegaskan bahwa proses hukum terhadap Terbit dan Iskandar adalah bentuk komitmen pemberantasan korupsi, khususnya praktik jual beli proyek yang marak di daerah.

Persidangan akan kembali digelar dalam waktu dua minggu dengan agenda pledoi dari kuasa hukum terdakwa.*

(a008)

PPK BBPJN Sumut Akui Terima Suap Rp1,05 Miliar dari Dirut PT DNG: “Kalau Tak Diberi, Dipersulit”

Keterangan Berubah-ubah, Eks Pejabat BBPJN Sumut Dicecar Hakim di Sidang Suap PT DNG

Nikita Mirzani Bacakan Pleidoi: Saya Bukan Penjahat! Tuntutan Jaksa Sarat Kebencian

MK Cabut Imunitas Jaksa, OTT Tak Perlu Izin Jaksa Agung

Kasus Kepala SMAN 1 Cimarga, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Serukan Dialog dan Kekeluargaan

Pramono Anung Konsultasi ke KPK, Pastikan Pemprov DKI Bebas dari Korupsi