Purbaya Geram: Rp3,1 Triliun Uang Pemprov Sumut Menganggur di Bank, DKI Jakarta Tertinggi

JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan keprihatinannya atas rendahnya serapan anggaran oleh pemerintah daerah (pemda).

Hingga September 2025, total dana menganggur milik pemda yang tersimpan di bank tercatat mencapai Rp234 triliun, meningkat signifikan dari Rp208,6 triliun pada periode yang sama tahun lalu.

Baca Juga:

• Ephorus HKBP Serukan Jangan Diamkan Pelanggaran HAM yang Dilakukan PT TPL

Dalam rapat koordinasi bersama kepala daerah secara daring di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Senin (20/10/2025), Purbaya menyebut fenomena ini sebagai bukti lemahnya kinerja pengelolaan anggaran oleh sejumlah pemda.

"Serapan rendah mengakibatkan meningkatnya simpanan uang Pemda yang nganggur di bank. Ini bukan soal uangnya tidak ada, tapi soal kecepatan eksekusi anggaran," tegas Purbaya.

Menurut Purbaya, hingga akhir September 2025, realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) baru mencapai 51,3% atau Rp712,8 triliun dari total pagu anggaran sebesar Rp1.389 triliun.

Angka ini lebih rendah 13,1% dibanding periode yang sama tahun 2024.Menkeu juga menyoroti anjloknya belanja modal yang hanya mencapai Rp58,2 triliun, turun lebih dari 31% dibandingkan tahun sebelumnya.

Padahal, menurutnya, belanja modal berkontribusi langsung terhadap pembangunan dan penciptaan lapangan kerja di daerah.

"Artinya, perputaran ekonomi daerah berjalan lebih lambat. Ini harus menjadi perhatian serius," ujarnya.

Selain belanja modal, Purbaya juga mencatat rendahnya serapan belanja barang dan jasa serta belanja lainnya.

Ia mendesak agar pemda mempercepat realisasi anggaran di sisa waktu tiga bulan ke depan.

"Saya ingatkan, percepatan belanja, terutama yang produktif, harus ditingkatkan. Uang daerah jangan dibiarkan mengendap di kas atau deposito," katanya.

Purbaya membeberkan 15 pemda dengan simpanan dana terbesar di bank per September 2025.

DKI Jakarta menempati posisi teratas dengan simpanan mencapai Rp14,6 triliun, disusul Jawa Timur (Rp6,8 triliun) dan Kota Banjarbaru (Rp5,1 triliun).

Berikut daftar lengkap 15 pemda dengan simpanan dana tertinggi:
- Pemprov DKI Jakarta: Rp14,6 triliun
- Pemprov Jawa Timur: Rp6,8 triliun
- Pemkot Banjarbaru: Rp5,1 triliun
- Pemprov Kalimantan Utara: Rp4,7 triliun
- Pemprov Jawa Barat: Rp4,1 triliun
- Pemkab Bojonegoro: Rp3,6 triliun
- Pemkab Kutai Barat: Rp3,2 triliun
- Pemprov Sumatera Utara: Rp3,1 triliun
- Pemkab Kepulauan Talaud: Rp2,6 triliun
- Pemkab Mimika: Rp2,4 triliun
- Pemkab Badung: Rp2,2 triliun
- Pemkab Tanah Bumbu: Rp2,1 triliun
- Pemprov Bangka Belitung: Rp2,1 triliun
- Pemprov Jawa Tengah: Rp1,9 triliun
- Pemkab Balangan: Rp1,8 triliun

Tren peningkatan simpanan ini dinilai menghambat pertumbuhan ekonomi di daerah karena perputaran uang menjadi terhenti.

Purbaya menegaskan bahwa dana tersebut seharusnya digunakan untuk membiayai program pembangunan dan layanan publik.

Meski meminta pemda segera membelanjakan anggaran hingga akhir 2025, Menkeu tetap menggarisbawahi pentingnya tata kelola yang baik dan transparan.

"Percepat realisasi anggaran, tapi jangan abaikan tata kelola dan integritas. Kepercayaan publik dan investor itu mahal. Kalau hilang, membangunnya butuh waktu lama," tegasnya.

Purbaya juga menyatakan bahwa pemerintah pusat akan mengevaluasi kinerja penyerapan anggaran dalam dua kuartal mendatang.

Jika ada perbaikan nyata dan tingkat penyelewengan rendah, pemerintah tidak menutup kemungkinan akan menambah transfer ke daerah (TKD).

"Kalau tata kelola diperbaiki dan ekonomi bergerak, saya yakin pertumbuhan ekonomi daerah akan meningkat di pertengahan 2026," pungkasnya.*

Baca Juga:

• Setahun Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Catatan Kritis Amien Rais!

(tm/a008)

Ephorus HKBP Serukan Jangan Diamkan Pelanggaran HAM yang Dilakukan PT TPL

Setahun Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Catatan Kritis Amien Rais!

Rico Waas Targetkan Medan Jadi Kota Kuliner Nomor Satu Lewat ASTEX 2025

Harga Emas Antam Melonjak ke Rekor Tertinggi, Naik Rp 72.000!

GoTo Dukung Komitmen Presiden Prabowo Ciptakan Ekosistem Ride-Hailing Berkelanjutan untuk Pengemudi Ojol

TKD Dipotong, Gubernur Dirongrong