JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan keprihatinannya atas rendahnya serapan anggaran oleh pemerintah daerah (pemda).
Hingga September 2025, total dana menganggur milik pemda yang tersimpan di bank tercatat mencapai Rp234 triliun, meningkat signifikan dari Rp208,6 triliun pada periode yang sama tahun lalu.
Baca Juga:Dalam rapat koordinasi bersama kepala daerah secara daring di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Senin (20/10/2025), Purbaya menyebut fenomena ini sebagai bukti lemahnya kinerja pengelolaan anggaran oleh sejumlah pemda.
"Serapan rendah mengakibatkan meningkatnya simpanan uang Pemda yang nganggur di bank. Ini bukan soal uangnya tidak ada, tapi soal kecepatan eksekusi anggaran," tegas Purbaya.
Menurut Purbaya, hingga akhir September 2025, realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) baru mencapai 51,3% atau Rp712,8 triliun dari total pagu anggaran sebesar Rp1.389 triliun.
Angka ini lebih rendah 13,1% dibanding periode yang sama tahun 2024.Menkeu juga menyoroti anjloknya belanja modal yang hanya mencapai Rp58,2 triliun, turun lebih dari 31% dibandingkan tahun sebelumnya.
Padahal, menurutnya, belanja modal berkontribusi langsung terhadap pembangunan dan penciptaan lapangan kerja di daerah.
"Artinya, perputaran ekonomi daerah berjalan lebih lambat. Ini harus menjadi perhatian serius," ujarnya.
Selain belanja modal, Purbaya juga mencatat rendahnya serapan belanja barang dan jasa serta belanja lainnya.
Ia mendesak agar pemda mempercepat realisasi anggaran di sisa waktu tiga bulan ke depan.
"Saya ingatkan, percepatan belanja, terutama yang produktif, harus ditingkatkan. Uang daerah jangan dibiarkan mengendap di kas atau deposito," katanya.
Purbaya membeberkan 15 pemda dengan simpanan dana terbesar di bank per September 2025.DKI Jakarta menempati posisi teratas dengan simpanan mencapai Rp14,6 triliun, disusul Jawa Timur (Rp6,8 triliun) dan Kota Banjarbaru (Rp5,1 triliun).
Berikut daftar lengkap 15 pemda dengan simpanan dana tertinggi:
- Pemprov DKI Jakarta: Rp14,6 triliun
- Pemprov Jawa Timur: Rp6,8 triliun
- Pemkot Banjarbaru: Rp5,1 triliun
- Pemprov Kalimantan Utara: Rp4,7 triliun
- Pemprov Jawa Barat: Rp4,1 triliun
- Pemkab Bojonegoro: Rp3,6 triliun
- Pemkab Kutai Barat: Rp3,2 triliun
- Pemprov Sumatera Utara: Rp3,1 triliun
- Pemkab Kepulauan Talaud: Rp2,6 triliun
- Pemkab Mimika: Rp2,4 triliun
- Pemkab Badung: Rp2,2 triliun
- Pemkab Tanah Bumbu: Rp2,1 triliun
- Pemprov Bangka Belitung: Rp2,1 triliun
- Pemprov Jawa Tengah: Rp1,9 triliun
- Pemkab Balangan: Rp1,8 triliun
Tren peningkatan simpanan ini dinilai menghambat pertumbuhan ekonomi di daerah karena perputaran uang menjadi terhenti.
Purbaya menegaskan bahwa dana tersebut seharusnya digunakan untuk membiayai program pembangunan dan layanan publik.
Meski meminta pemda segera membelanjakan anggaran hingga akhir 2025, Menkeu tetap menggarisbawahi pentingnya tata kelola yang baik dan transparan.
"Percepat realisasi anggaran, tapi jangan abaikan tata kelola dan integritas. Kepercayaan publik dan investor itu mahal. Kalau hilang, membangunnya butuh waktu lama," tegasnya.
Jika ada perbaikan nyata dan tingkat penyelewengan rendah, pemerintah tidak menutup kemungkinan akan menambah transfer ke daerah (TKD).
"Kalau tata kelola diperbaiki dan ekonomi bergerak, saya yakin pertumbuhan ekonomi daerah akan meningkat di pertengahan 2026," pungkasnya.*
Baca Juga:
(tm/a008)
JAKARTA Apple diperkirakan akan menunda peluncuran ponsel lipat pertamanya, yang diberi nama iPhone Fold, dari rencana awal tahun 2026 me
Sains & Teknologi
JAKARTA Menteri Koordinator Hukum dan Hak Asasi Manusia, Imipas Yusril Ihza Mahendra, menilai Kitab UndangUndang Hukum Pidana (KUHP) bar
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menegaskan komitmennya untuk melindungi industri tekstil dalam negeri dari praktik impor
Ekonomi
JAKARTA Pemerintah menegaskan kebutuhan tambahan lahan tebu dan singkong hingga satu juta hektare untuk mendukung kebijakan pencampuran 1
Pemerintahan
JAKARTA Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan aturan baru terkait tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG). adsenseSalah satu ket
Nasional
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Sumut) menyiapkan strategi inovatif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi menghadapi penyesuaian
Ekonomi
JAKARTA Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Jawa Barat menegaskan bahwa ancaman pidana tidak hanya berlaku bagi produsen dan penjual
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Pemerintah Indonesia menghentikan sementara impor besi bekas (scrap metal) setelah ditemukan kontaminasi zat radioaktif cesium13
Pemerintahan
JAKARTA Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Mukhtarudin menyambut positif pernyataan Presiden Prabowo Subianto terkait t
Ekonomi
JAKARTA Oppo dikabarkan tengah bersiap menghadirkan lini flagship terbarunya, Find X9 dan Find X9 Pro, dengan sejumlah peningkatan signif
Sains & Teknologi
