MEDAN– Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) melalui Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) menegaskan komitmen untuk mengoptimalkan bantuan pemerintah sebagai instrumen pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan sosial di daerah.
Upaya ini dilakukan bersamaan dengan penguatan reformasi dan peningkatan tata kelola program.
Baca Juga:Hal tersebut disampaikan Analis Kebijakan Ahli Madya pada Biro Kesejahteraan Rakyat Setdaprovsu, Henry Pohan, mewakili Kepala Biro Kesra Setdaprov Sumut, Abu Kosim, dalam konferensi pers bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Sumut.
Acara digelar di Lobby Dekranasda, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro No. 30 Medan, Selasa (21/10/2025) dan difasilitasi oleh Dinas Kominfo Sumut.Henry menjelaskan bahwa Biro Kesra diperintahkan untuk memperkuat reformasi sekaligus meningkatkan kualitas tata kelola dan kesejahteraan masyarakat sesuai visi misi Gubernur Sumut dan Asta Cita Presiden RI. Salah satu fokus utama adalah meningkatkan ketahanan sosial dan budaya guna menciptakan masyarakat yang harmonis, toleran, dan rukun.
"Untuk mencapai tujuan tersebut, Biro Kesra mengimplementasikan Program BERHATI (Berbudaya, Rukun, Harmonis, Toleran, dan Empati)," jelas Henry.
Program BERHATI diimplementasikan melalui berbagai intervensi, antara lain:
- Dialog antar komunitas, melibatkan tokoh agama, pemimpin adat, dan masyarakat untuk pemberdayaan kerukunan umat beragama, termasuk melalui hibah tahunan kepada tokoh dan komunitas.
- Penguatan jaringan sosial, melalui pembentukan komunitas kepentingan bersama, kegiatan gotong royong, pelatihan keterampilan, dan program sosial berbasis masyarakat.
- Pelestarian seni dan budaya, melalui Festival Seni dan Budaya Daerah yang digelar di 33 kabupaten/kota, untuk menjaga dan mengembangkan kearifan lokal.
- Bantuan pembangunan rumah ibadah, dengan alokasi anggaran Rp46 miliar pada tahun 2025 untuk 33 kabupaten/kota.
Henry menekankan, langkah-langkah reformasi dan optimalisasi bantuan ini diharapkan mendorong peningkatan signifikan kesejahteraan sosial dan budaya masyarakat di seluruh Sumatera Utara.
"Dengan program ini, kami berharap tercipta masyarakat yang harmonis, toleran, dan berbudaya, sekaligus meningkatkan kualitas kehidupan sosial di provinsi ini," pungkas Henry.*
(M/006)
JAKARTA Menteri Koordinator Hukum dan Hak Asasi Manusia, Imipas Yusril Ihza Mahendra, menilai Kitab UndangUndang Hukum Pidana (KUHP) bar
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menegaskan komitmennya untuk melindungi industri tekstil dalam negeri dari praktik impor
Ekonomi
JAKARTA Pemerintah menegaskan kebutuhan tambahan lahan tebu dan singkong hingga satu juta hektare untuk mendukung kebijakan pencampuran 1
Pemerintahan
JAKARTA Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan aturan baru terkait tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG). adsenseSalah satu ket
Nasional
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Sumut) menyiapkan strategi inovatif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi menghadapi penyesuaian
Ekonomi
JAKARTA Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Jawa Barat menegaskan bahwa ancaman pidana tidak hanya berlaku bagi produsen dan penjual
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Pemerintah Indonesia menghentikan sementara impor besi bekas (scrap metal) setelah ditemukan kontaminasi zat radioaktif cesium13
Pemerintahan
JAKARTA Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Mukhtarudin menyambut positif pernyataan Presiden Prabowo Subianto terkait t
Ekonomi
JAKARTA Oppo dikabarkan tengah bersiap menghadirkan lini flagship terbarunya, Find X9 dan Find X9 Pro, dengan sejumlah peningkatan signif
Sains & Teknologi
BALI Polda Bali menunjukkan komitmennya dalam menjaga keamanan dan ketertiban dengan merespons cepat postingan akun media sosial mr.teri
Hukum dan Kriminal
