Buruh Soroti Kebijakan WFH ASN: Efisiensi atau Ganggu Pelayanan Publik?
JAKARTA Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama Partai Buruh menanggapi wacana pemerintah mengenai penerapan kebijakan work
NASIONAL
MEDAN– Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) melalui Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) menegaskan komitmen untuk mengoptimalkan bantuan pemerintah sebagai instrumen pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan sosial di daerah.
Upaya ini dilakukan bersamaan dengan penguatan reformasi dan peningkatan tata kelola program.
Baca Juga:Hal tersebut disampaikan Analis Kebijakan Ahli Madya pada Biro Kesejahteraan Rakyat Setdaprovsu, Henry Pohan, mewakili Kepala Biro Kesra Setdaprov Sumut, Abu Kosim, dalam konferensi pers bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Sumut.
Acara digelar di Lobby Dekranasda, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro No. 30 Medan, Selasa (21/10/2025) dan difasilitasi oleh Dinas Kominfo Sumut.Henry menjelaskan bahwa Biro Kesra diperintahkan untuk memperkuat reformasi sekaligus meningkatkan kualitas tata kelola dan kesejahteraan masyarakat sesuai visi misi Gubernur Sumut dan Asta Cita Presiden RI. Salah satu fokus utama adalah meningkatkan ketahanan sosial dan budaya guna menciptakan masyarakat yang harmonis, toleran, dan rukun.
"Untuk mencapai tujuan tersebut, Biro Kesra mengimplementasikan Program BERHATI (Berbudaya, Rukun, Harmonis, Toleran, dan Empati)," jelas Henry.
Program BERHATI diimplementasikan melalui berbagai intervensi, antara lain:
- Dialog antar komunitas, melibatkan tokoh agama, pemimpin adat, dan masyarakat untuk pemberdayaan kerukunan umat beragama, termasuk melalui hibah tahunan kepada tokoh dan komunitas.
- Penguatan jaringan sosial, melalui pembentukan komunitas kepentingan bersama, kegiatan gotong royong, pelatihan keterampilan, dan program sosial berbasis masyarakat.
- Pelestarian seni dan budaya, melalui Festival Seni dan Budaya Daerah yang digelar di 33 kabupaten/kota, untuk menjaga dan mengembangkan kearifan lokal.
- Bantuan pembangunan rumah ibadah, dengan alokasi anggaran Rp46 miliar pada tahun 2025 untuk 33 kabupaten/kota.
Henry menekankan, langkah-langkah reformasi dan optimalisasi bantuan ini diharapkan mendorong peningkatan signifikan kesejahteraan sosial dan budaya masyarakat di seluruh Sumatera Utara.
"Dengan program ini, kami berharap tercipta masyarakat yang harmonis, toleran, dan berbudaya, sekaligus meningkatkan kualitas kehidupan sosial di provinsi ini," pungkas Henry.*
(M/006)
JAKARTA Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama Partai Buruh menanggapi wacana pemerintah mengenai penerapan kebijakan work
NASIONAL
JAKARTA Facebook, yang kini berada di bawah payung Meta, meluncurkan program baru bernama Creator Fast Track yang menawarkan bayaran hingg
SAINS DAN TEKNOLOGI
WASHINGTON D.C. Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengonfirmasi pada Kamis (19/3/2026) bahwa dirinya telah memperingatkan Perda
INTERNASIONAL
ACEH BESAR Tiga doa Malaikat Jibril yang diaminkan oleh Nabi Muhammad SAW menjadi renungan mendalam bagi umat Islam di penghujung bulan Ra
AGAMA
OlehMarsudin Nainggolan.ADA satu jenis hukuman yang tidak pernah dijatuhkan di ruang sidang, tetapi dampaknya bisa jauh lebih panjang dari
OPINI
JAKARTA Jelang Lebaran 2026, para pemain FC Mobile dapat merayakan dengan hadiah spesial dari EA Sports melalui serangkaian kode redeem te
ENTERTAINMENT
DELI SERDANG Pemerintah Kabupaten Deli Serdang resmi mengubah pola pembayaran honor bilal mayit dan penggali kubur. Yang sebelumnya diba
PEMERINTAHAN
JAKARTA Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menegaskan pentingnya perusahaan memandang mudik pekerja sebagai bagian dari upaya m
NASIONAL
SIMALUNGUN Mantan fungsionaris DPC PDIP Kabupaten Simalungun, Sarmuliadin Sinaga, mempertanyakan mengapa Konfercab (Konferensi Cabang) P
POLITIK
YOGYAKARTA Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Haedar Nashir, mengimbau para elite bangsa untuk menjadi teladan dalam menjaga p
NASIONAL