Pengungsi Bencana Tandihat di Huntara: Nyaman Tapi Rindu Rumah Sendiri
TAPSEL Sejumlah warga Desa Tandihat, Kecamatan Angkola Selatan, Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel), Sumatera Utara, menyatakan merasa n
NASIONAL
JAKARTA – Komisi VIII DPR RI memulai pembahasan terkait pelaksanaan ibadah haji 2026 bersama Menteri Haji dan Umrah, Mochamad Irfan Yusuf, pada Senin (27/10) di Gedung DPR, Jakarta Pusat.
Agenda utama rapat adalah membahas Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun depan.
"Hari ini pembahasannya tentang BPIH, besar biaya penyelenggaraan. Kalau tahun lalu biayanya sekitar Rp 96 juta per jemaah, dipotong subsidi dari BPKH jadi Rp 54 juta sekian," ujar Anggota Komisi VIII dari Fraksi Golkar, Aprozi Alam.Baca Juga:
Rapat kerja dimulai pukul 13.00 WIB dan akan dilanjutkan oleh Panitia Kerja (Panja) Haji hingga malam.
Menurut Aprozi, rapat kerja dengan Kementerian Haji fokus pada biaya, sedangkan Panja akan membahas lebih spesifik mengenai kesiapan pelaksanaan, termasuk rincian biaya per jemaah.
Aprozi menyampaikan bahwa Komisi VIII menargetkan pembahasan BPIH rampung pada November agar pelunasan biaya haji bisa dilakukan pada Desember.
"Kita berharap biaya per jemaah bisa turun lagi tahun ini tanpa mengurangi kualitas layanan. Penyelenggaraan haji 2025 menjadi pelajaran karena banyak masalah yang harus diselesaikan," katanya.
Ia juga menekankan pentingnya peran Kementerian Haji dan Umrah yang baru dibentuk agar persiapan pelaksanaan ibadah haji lebih maksimal dan tidak terjadi kekacauan seperti tahun-tahun sebelumnya.
Aprozi menambahkan, pemerintah telah mulai memberikan uang muka (down payment) ke pihak Arab Saudi untuk mengamankan lokasi di Mina dan Arafah.
"Sekarang kita juga sudah melakukan DP ke sana untuk mengkavling wilayah Mina dan Arafah," ujarnya.
Terkait sifat rapat, Aprozi belum memastikan apakah akan digelar tertutup atau terbuka, karena hal itu merupakan keputusan pimpinan.*
(kp/M/006)
TAPSEL Sejumlah warga Desa Tandihat, Kecamatan Angkola Selatan, Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel), Sumatera Utara, menyatakan merasa n
NASIONAL
JAKARTA Kementerian Ketenagakerjaan menegaskan tahun 2026 sebagai momentum penguatan sistem hubungan industrial nasional. Langkah ini be
EKONOMI
PADANGSIDIMPUAN Kementerian Sosial Republik Indonesia menyalurkan bantuan Jaminan Hidup bagi warga terdampak bencana banjir dan tanah lo
NASIONAL
JAKARTA Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menilai tuntutan hukuman mati bagi anak buah kapal (ABK) asal Medan, Fandi Ramadh
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Dengan suara bergetar dan mata berkacakaca, ibunda Fandi Ramadhan, Nirwana, menyampaikan permohonan penuh haru agar putranya di
HUKUM DAN KRIMINAL
TAPSEL Bank Rakyat Indonesia (BRI) menyalurkan bantuan Dana Tunggu Hunian (DTH) kepada 418 warga Desa Hutagodang, Kecamatan Batangtoru,
EKONOMI
MEDAN Pada malam ke3 bulan suci Ramadhan, Ustad Jumana Farid menekankan pentingnya sholat sebagai tiang agama dalam tausyiah singkat ya
AGAMA
JAKARTA Biaya politik yang tinggi disebut sebagai salah satu akar persoalan korupsi di Indonesia. Direktur Indonesia Political Review (I
POLITIK
JAKARTA Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKS, Nasir Djamil, menilai pengakuan Presiden ke7 RI, Joko Widodo (Jokowi), yang menyatak
POLITIK
JAKARTA Terdakwa kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina, Muhammad Kerry Adrianto Riza, mengungkit
HUKUM DAN KRIMINAL