AHY dan Puan Maharani Disebut Terlibat Penyebaran Isu Ijazah Jokowi, Demokrat Angkat Bicara
JAKARTA Partai Demokrat menegaskan Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono, tidak terlibat sebagai koordinator penyebaran i
POLITIK
JAKARTA – PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk (Adira Finance) memilih bersikap wait and see dalam memperluas pembiayaan kendaraan listrik (electric vehicle/EV), menyusul rencana penerapan sejumlah regulasi baru pemerintah terkait insentif kendaraan listrik.
Head of Syariah Adira Finance, Yusron, menjelaskan sektor kendaraan listrik roda dua saat ini masih belum stabil dari sisi pasar maupun regulasi.
Pencabutan subsidi untuk motor listrik membuat pelaku industri masih menyesuaikan strategi pemasaran mereka.
"Regulasinya kan sudah mulai dicabut subsidinya. Nah, para pelakunya (industri) juga belum settle untuk memasarkan ini, jadi kami wait and see aja. Kita ngikutin pergerakannya," ujar Yusron, dalam temu media di Jakarta, Minggu (26/10/2025), dikutip Antara.
Meski demikian, Yusron mencatat tren positif pada pembiayaan mobil listrik. Pertumbuhan terbesar terlihat di wilayah Jabodetabek, yang memiliki infrastruktur dan jaringan dealer lebih lengkap dibandingkan daerah lain.
"Kira-kira tumbuh 30 persen untuk mobil listrik, terutama wilayah Jabo (Jakarta-Bogor), karena tidak merata pak. Yang paling kencang ini di wilayah Jabo, pertumbuhannya sangat kelihatan," jelasnya.
Adira Finance tetap memantau perkembangan kebijakan pemerintah terkait pemberian subsidi dan insentif kendaraan listrik, khususnya bagi mobil listrik impor utuh (Completely Built-Up/CBU).
"Roda empat mulai membaik, tapi mau ada regulasi baru bahwa yang tidak punya pabrik, subsidinya akan dicabut. Nah, kita akan mengikuti dinamika ini," tambah Yusron.
Sebelumnya, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menyatakan tidak akan memperpanjang insentif untuk mobil listrik berbasis baterai (Battery Electric Vehicle/BEV) impor utuh mulai tahun 2026.
Pemerintah hanya memberikan insentif hingga akhir Desember 2025, berupa pembebasan bea masuk, keringanan PPnBM, dan PPN.
Selain itu, perusahaan penerima manfaat insentif diwajibkan melakukan produksi dalam negeri dengan rasio 1:1 terhadap jumlah kendaraan CBU yang diimpor, sebagai bagian dari upaya mendorong industrialisasi kendaraan listrik di dalam negeri.*
(vo/M/006)
JAKARTA Partai Demokrat menegaskan Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono, tidak terlibat sebagai koordinator penyebaran i
POLITIK
TAPANULI UTARA Pemerintah pusat mempercepat pembangunan hunian tetap bagi masyarakat terdampak banjir dan longsor di Kabupaten Tapanuli
PEMERINTAHAN
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan melakukan kunjungan ke Jepang dan Korea Selatan pada akhir Maret hingga awal April 2026. A
NASIONAL
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melantik Robert Leonard Marbun sebagai Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan pada Jumat
EKONOMI
JAKARTA Seorang prajurit TNI Angkatan Darat dari Satuan Pusat Peralatan Angkatan Darat (Puspalad) berinisial Koptu YP ditahan setelah vi
HUKUM DAN KRIMINAL
TANJUNGBALAI Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungbalai memberhentikan tiga aparatur sipil negara (ASN) karena pelanggaran disiplin berupa ket
PEMERINTAHAN
JAKARTA Deputi Penindakan dan Eksekusi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Asep Guntur Rahayu, menyampaikan permohonan maaf kepada publi
HUKUM DAN KRIMINAL
PAPUA PEGUNUNGAN Gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,2 mengguncang wilayah Papua Pegunungan pada Jumat pagi (27/3/2026) pukul 05.51 WIB a
PERISTIWA
JAKARTA Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dibuka melemah pada perdagangan Jumat pagi (27/3/2026), seiring tekanan ekster
EKONOMI
JAKARTA Harga emas batangan produksi PT Aneka Tambang Tbk atau Antam tercatat mengalami penurunan pada perdagangan Jumat (27/3/2026).Men
EKONOMI