Kemensos Coret 2 Juta Penerima Bansos Tak Tepat Sasaran, Termasuk yang Main Judi Online

JAKARTA– Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono mengungkapkan bahwa jumlah penerima bantuan sosial (bansos) berkurang hampir 2 juta keluarga penerima manfaat (KPM) setelah dilakukan pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Menurut Agus, angka tersebut belum bersifat final karena proses verifikasi dan validasi data masih terus berjalan.

Pengurangan jumlah penerima akan terus berlanjut, seiring pembaruan data yang mencakup masyarakat yang telah meninggal dunia atau mengalami peningkatan kesejahteraan.

Baca Juga:

• Dana PKH Mandek Setahun, KPM di Lampung Utara Pertanyakan Kejelasan Bantuan

"Sudah banyak itu (pengurangan jumlah penerima bansos). Kita sudah mengeluarkan, awalnya itu hampir 2 juta penerima," kata Agus dalam dialog bertajuk "Envisioning Indonesia: Executing National Agenda" di forum Rakernas Partai Perindo, Discovery Hotel, Jakarta Utara, Senin (3/11/2025).

Agus menegaskan bahwa Kemensos juga akan mencoret nama-nama penerima bansos yang terbukti menggunakan rekening bantuan untuk aktivitas judi online.

Saat ini, tim Kemensos tengah memverifikasi ribuan rekening yang diduga terafiliasi dengan praktik tersebut.

"Termasuk mereka-mereka yang kemarin rekening penerima bansos ini digunakan untuk kepentingan judi online dan sebagainya, itu sedang kita verifikasi, sedang kita validasi, dan kalau memang terbukti, ya kita keluarkan juga dari data tunggal," tegas Agus.

Lebih lanjut, Agus menjelaskan bahwa proses pembersihan dan pembaruan data bansos dilakukan sebagai bagian dari transisi menuju sistem DTSEN yang lebih akurat, transparan, dan dinamis.

Data penerima bantuan selalu berubah mengikuti kondisi sosial masyarakat, seperti kematian, kelahiran, atau perpindahan domisili.

Setelah proses pemutakhiran selesai, data tersebut akan diserahkan ke Badan Pusat Statistik (BPS) untuk diverifikasi dan divalidasi sebelum dikembalikan ke Kemensos sebagai dasar penyaluran bansos tahap berikutnya.

"Setelah dari BPS, kemudian dikembalikan ke Kemensos. Di situlah Kemensos melakukan penyaluran berdasarkan data yang sudah diverifikasi dan divalidasi," jelasnya.

Agus juga menyoroti pentingnya mengatasi kesalahan data dalam penyaluran bantuan, baik berupa inclusion error (penerima tidak layak tapi menerima bantuan) maupun exclusion error (penerima layak tapi tidak terdata).

"Inclusion error itu yang mestinya tidak dapat tapi malah dapat. Exclusion error itu yang mestinya dapat tapi tidak masuk. Nah, yang inclusion kita keluarkan, lalu kita ganti dengan KPM baru yang memang berhak menerima," pungkasnya.*

(in/M/006)

Dana PKH Mandek Setahun, KPM di Lampung Utara Pertanyakan Kejelasan Bantuan

BLT Kesra 2025 Cair Rp900.000: Cek Status Penerima Lewat 2 Cara Mudah Ini!

Forum Pesantren Alumni Gontor Digelar di Aceh Besar, Perkuat Sinergi Pendidikan Berbasis Pesantren

Bupati Simalungun Ikut Tandatangani MoU Pengelolaan Data Sosial Ekonomi Sumatera Utara

Mulai 2026! Subsidi LPG, BBM, dan Listrik Akan Gunakan Data DTSEN: Fokus ke Rumah Tangga Miskin

Bahlil Sebut Menkeu Salah Baca Data, Ini Respon Purbaya!