Menuju Jakarta 500 Tahun: Mampukah Jadi Kota Global Tanpa Meninggalkan Warganya?
JAKARTA Jakarta akan memasuki usia 500 tahun pada 2027. Momentum tersebut menjadi titik penting bagi Jakarta setelah tidak lagi diposisi
NASIONAL
JAKARTA — Kementerian Haji dan Umrah resmi memulai proses seleksi petugas haji atau Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) untuk musim haji tahun 2026.
Proses seleksi tahap awal akan dilakukan pada tingkat daerah sepanjang November 2025, disusul dengan seleksi tingkat pusat pada Desember 2025.
Menteri Haji dan Umrah, Mochamad Irfan Yusuf, menegaskan bahwa seleksi petugas haji dilakukan secara terbuka, transparan, dan akuntabel guna menjaring calon petugas yang profesional, berintegritas, dan kompeten dalam melayani jemaah.Baca Juga:
"Seleksi PPIH kloter tingkat daerah dilaksanakan pada November, diikuti seleksi PPIH tingkat pusat pada Desember 2025," ujar Gus Irfan di Jakarta, Rabu (5/11/2025).
Ia menjelaskan, petugas yang dinyatakan lulus seleksi akan mengikuti pendidikan dan pelatihan (Diklat) serta bimbingan teknis (Bimtek) yang akan digelar pada Januari–Februari 2026.
"Bimtek ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi petugas dalam hal tugas dan pelayanan, memperkuat kedisiplinan, serta membekali kemampuan komunikasi dasar dalam bahasa Arab," tambahnya.
Lebih lanjut, Gus Irfan menekankan bahwa pelatihan tersebut akan difokuskan pada peningkatan pelayanan cepat tanggap dan berorientasi pada kepuasan serta keselamatan jemaah baik di tanah air maupun saat berada di Arab Saudi.
Dengan sistem seleksi dan pembekalan yang ketat, Kementerian Haji dan Umrah berharap seluruh petugas haji tahun 2026 mampu menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab dan menjadi garda terdepan dalam memberikan pelayanan terbaik bagi jemaah Indonesia.*
(kp/M/006)
JAKARTA Jakarta akan memasuki usia 500 tahun pada 2027. Momentum tersebut menjadi titik penting bagi Jakarta setelah tidak lagi diposisi
NASIONAL
JAKARTA Dua dari 26 tokoh yang diangkat Presiden Prabowo Subianto sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) tidak hadir d
POLITIK
JAKARTA Direktur Law Firm Pedang Keadilan & Partners Zuhri Saifudin menilai Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki peluang untuk mendiskualif
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi menilai rangkaian perombakan pemerintahan Presiden Prabowo Su
POLITIK
MEDAN Video yang memperlihatkan seorang pedagang kaki lima (PKL) diduga dikeroyok sejumlah pria di kawasan depan Kampus Universitas Suma
PERISTIWA
MEDAN Pemerintah Kota Medan tengah mengembangkan sistem pemerintahan digital yang memungkinkan masyarakat mengakses layanan publik melal
PEMERINTAHAN
JAKARTA Mayjen TNI (Purn) Prof. H.C. Dr. Rido Hermawan mengajak masyarakat melihat kembali hubungan manusia dengan dirinya sendiri, sesa
NASIONAL
JAKARTA Kejaksaan Agung belum menemukan indikasi keterlibatan mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik Sudaryati Deyang dalam perka
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Anwar Usman memilih tidak memberikan tanggapan mengenai perkara yang mempersoal
NASIONAL
OlehWerdha CandratrilaksitaRESHUFFLE lazimnya menjadi cara seorang presiden memperkuat kendali terhadap pemerintahannya. Menteri yang dinil
OPINI