Sentil Ketimpangan Ekonomi Nias: Bobby Nasution Minta Bos Baru BI Sumut Genjot Pemerataan
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution menyoroti ketimpangan pertumbuhan ekonomi antarwilayah yang masih menja
EKONOMI
JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyatakan tidak menyerahkan salinan ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) yang telah dilegalisir kepada Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI).
KPU menegaskan bahwa ijazah memang bukan termasuk dokumen yang wajib diserahkan kepada ANRI berdasarkan ketentuan peraturan internal lembaga.
Hal ini diungkapkan oleh Kabag Biro Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU, Andi Bagus, saat memberikan kesaksian dalam sidang sengketa informasi antara Bonatua Silalahi dengan ANRI di Komisi Informasi Pusat (KIP), Selasa (11/11/2025).Baca Juga:
"Dari sejumlah dokumen persyaratan calon dalam peraturan KPU, tidak semuanya memang diserahkan. Untuk konteks ijazah, itu tidak termasuk dokumen yang diserahkan KPU kepada ANRI," kata Andi.
Ia menjelaskan bahwa kebijakan tersebut merujuk pada Lampiran 1 Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2013 dan Lampiran 1 Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2016, yang mengatur Jadwal Retensi Arsip Substantif dan Fasilitatif Nonkepegawaian dan Nonkeuangan.
Dalam aturan tersebut, salinan ijazah tidak termasuk dalam daftar dokumen yang masuk retensi arsip.
"Tidak diserahkan karena ijazah tidak masuk dalam kebijakan arsip retensi KPU," ujar Andi.
Lebih lanjut, ia menyebut alasan tidak masuknya ijazah dalam kategori arsip yang diserahkan ke ANRI merupakan ranah kebijakan pimpinan KPU pada masa peraturan tersebut disahkan.
"Peraturan itu ditandatangani Ketua KPU saat itu, jadi alasannya merupakan ranah kebijakan," tambahnya.
Sebelumnya, ANRI menyebut hanya menerima 17 dokumen dari KPU terkait pencalonan Presiden, namun tidak termasuk salinan ijazah Jokowi.
Karena itu, ANRI menyatakan tidak menguasai dokumen tersebut dan tidak dapat memperlihatkannya kepada pemohon informasi, Bonatua Silalahi.
Sidang sengketa informasi ini menjadi lanjutan dari polemik publik soal keaslian ijazah Presiden Jokowi, yang sempat memicu perdebatan di ruang publik dan media sosial.*
(oz/ad)
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution menyoroti ketimpangan pertumbuhan ekonomi antarwilayah yang masih menja
EKONOMI
JAKARTA Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) bersama Perserikatan BangsaBangsa (PBB) dan Kementerian PPN/Bappenas meluncurkan Indonesia
NASIONAL
MEDAN Sebanyak 17 siswa SD Negeri 060870 di Jalan Krakatau, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, mengalami mual dan muntah setelah menyantap
KESEHATAN
JAKARTA Para penggugat persyaratan pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berencana menemui DPR, DPD, dan MPR setelah Mahkamah K
POLITIK
JAKARTA Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menerima laporan terhadap seluruh komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pe
POLITIK
MEDAN Ikatan Media Online (IMO) Sumatera Utara menyoroti tantangan berat yang dihadapi media online dalam mempertahankan keberlangsungan u
NASIONAL
JAKARTA Irjen Pol Pasma Royce resmi menjabat Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Bali setelah serah terima jabatan (sertijab) yang dipimpin
NASIONAL
JAKARTA Wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mencuat setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait polemik persyarat
POLITIK
MEDAN Badan Gizi Nasional (BGN) Regional Sumatera Utara menutup operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang memasok makanan be
KESEHATAN
MEDAN Sebanyak 17 siswa SD Negeri 060870 Center 1 di Jalan Gunung Krakatau, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, diduga mengalami keracunan
PERISTIWA