BRI Peduli Aceh: Salurkan Bantuan Langsung dan Pulihkan Semangat Anak-anak Pascabencana
MEDAN PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) melalui program BRI Peduli menegaskan komitmennya untuk mendukung percepatan pemuliha
NASIONAL
JAKARTA- Menjelang pemeriksaannya sebagai tersangka dalam kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo, peneliti Rismon Sianipar menyampaikan pesan terbuka kepada Presiden RI Prabowo Subianto.
Rismon meminta agar proses hukum yang tengah dihadapinya tidak ditarik ke ranah politik.
Ia menegaskan bahwa langkah yang dilakukan pihaknya murni bagian dari kegiatan penelitian terhadap dokumen publik, bukan manuver politik.Baca Juga:
"Pak Prabowo Subianto, jangan sampai ini dibawa ke arena politik. Kami peneliti, kami berhak meneliti dokumen publik," ujar Rismon di Jakarta, Kamis, 13 November 2025.
Rismon menyebut, dokumen ijazah yang diteliti menjadi bagian dari data publik karena pernah digunakan oleh Joko Widodo dalam kapasitasnya sebagai pejabat negara.
"Kenapa dokumen publik? Karena Joko Widodo pernah menggunakan ijazah itu sebagai presiden, juga ketika menjadi gubernur maupun wali kota," ujarnya menegaskan.
Rismon dijadwalkan menjalani pemeriksaan di Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Metro Jaya sebagai tersangka dalam laporan terkait dugaan penyebaran informasi palsu mengenai keaslian ijazah Presiden Jokowi.
Kasus dugaan ijazah palsu Jokowi ini memicu perdebatan panjang di ruang publik sejak beberapa tahun terakhir.
Sejumlah pihak menganggap isu tersebut sarat muatan politik, sementara sebagian lain menilai kritik dan penelitian terhadap dokumen publik merupakan hak warga negara dalam konteks transparansi pemerintahan.
Sebelumnya, penyidik juga telah memeriksa sejumlah pihak, termasuk Roy Suryo, yang dilaporkan dalam kasus serupa.
Momen pemeriksaan itu sempat diwarnai aksi protes sekelompok warga di depan Polda Metro Jaya.
Rismon berharap agar kepemimpinan nasional di bawah Presiden Prabowo tetap menjunjung tinggi prinsip keterbukaan informasi dan kebebasan akademik.
"Negara tidak boleh takut terhadap penelitian. Justru negara kuat karena rakyatnya berani mencari kebenaran," kata Rismon menutup pernyataannya.*
(km/um)
MEDAN PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) melalui program BRI Peduli menegaskan komitmennya untuk mendukung percepatan pemuliha
NASIONAL
BANDARLAMPUNG Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Lampung menyiapkan strategi baru untuk meningkatkan kemampuan akademi
PENDIDIKAN
JAKARTA Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, menegaskan bahwa kontrol atas Greenland merupakan hal yang tak bisa ditawar demi kepenti
INTERNASIONAL
BANDARLAMPUNG Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, meminta Bank Pembangunan Daerah (BPD) Lampung untuk meningkatkan penyaluran kred
EKONOMI
JAKARTA Wacana pengalihan mekanisme pemilihan kepala daerah (Pilkada) dari sistem langsung ke DPRD memicu penolakan dari sejumlah warga.
POLITIK
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memeriksa Wakil Katib Syuriyah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) DKI Jakarta, Muzak
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Kapolda Sumatera Utara, Irjen Whisnu Hermawan Februanto, melakukan mutasi terhadap sejumlah Kepala Polisi Sektor (Kapolsek) di jaj
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Seorang nelayan, Irfan alias Ipan Jengkol, divonis delapan tahun penjara atas pembunuhan remaja berusia 16 tahun, Muhammad Rasyid
HUKUM DAN KRIMINAL
JAMBI Seorang guru di SMK Negeri 3 Tanjung Jabung Timur, Agus Saputra, menjadi korban pengeroyokan sejumlah siswa pada Selasa (13/1/2026
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Unit Reserse Kriminal Polsek Medan Timur menangkap seorang pria berinisial M Dhanil, 39 tahun, atas dugaan pencurian baterai mobil
HUKUM DAN KRIMINAL