Larangan Demo di Bundaran HI, Pigai: Pemerintah Bisa Mengatur, Bukan Pelanggaran HAM
JAKARTA Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menegaskan pemerintah memiliki kewenangan untuk mengatur lokasi penyampaian penda
NASIONAL
JAKARTA- Menjelang pemeriksaannya sebagai tersangka dalam kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo, peneliti Rismon Sianipar menyampaikan pesan terbuka kepada Presiden RI Prabowo Subianto.
Rismon meminta agar proses hukum yang tengah dihadapinya tidak ditarik ke ranah politik.
Ia menegaskan bahwa langkah yang dilakukan pihaknya murni bagian dari kegiatan penelitian terhadap dokumen publik, bukan manuver politik.Baca Juga:
"Pak Prabowo Subianto, jangan sampai ini dibawa ke arena politik. Kami peneliti, kami berhak meneliti dokumen publik," ujar Rismon di Jakarta, Kamis, 13 November 2025.
Rismon menyebut, dokumen ijazah yang diteliti menjadi bagian dari data publik karena pernah digunakan oleh Joko Widodo dalam kapasitasnya sebagai pejabat negara.
"Kenapa dokumen publik? Karena Joko Widodo pernah menggunakan ijazah itu sebagai presiden, juga ketika menjadi gubernur maupun wali kota," ujarnya menegaskan.
Rismon dijadwalkan menjalani pemeriksaan di Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Metro Jaya sebagai tersangka dalam laporan terkait dugaan penyebaran informasi palsu mengenai keaslian ijazah Presiden Jokowi.
Kasus dugaan ijazah palsu Jokowi ini memicu perdebatan panjang di ruang publik sejak beberapa tahun terakhir.
Sejumlah pihak menganggap isu tersebut sarat muatan politik, sementara sebagian lain menilai kritik dan penelitian terhadap dokumen publik merupakan hak warga negara dalam konteks transparansi pemerintahan.
Sebelumnya, penyidik juga telah memeriksa sejumlah pihak, termasuk Roy Suryo, yang dilaporkan dalam kasus serupa.
Momen pemeriksaan itu sempat diwarnai aksi protes sekelompok warga di depan Polda Metro Jaya.
Rismon berharap agar kepemimpinan nasional di bawah Presiden Prabowo tetap menjunjung tinggi prinsip keterbukaan informasi dan kebebasan akademik.
"Negara tidak boleh takut terhadap penelitian. Justru negara kuat karena rakyatnya berani mencari kebenaran," kata Rismon menutup pernyataannya.*
(km/um)
JAKARTA Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menegaskan pemerintah memiliki kewenangan untuk mengatur lokasi penyampaian penda
NASIONAL
MEDAN Balai Besar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sumatera Utara (Karantina Sumut) kembali mencatatkan ekspor komoditas pertanian ke
PERTANIAN AGRIBISNIS
BANDA ACEH Polda Aceh akan menggelar Bhayangkara Fest 2026 dalam rangka memperingati Hari Bhayangkara ke80. Kegiatan yang berlangsung p
NASIONAL
MEDAN Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Medan membongkar praktik industri rumahan (home industry) vape mengandung narkotika atau yang d
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Anggota Komisi IX DPR RI sekaligus Ketua DPP NasDem, Irma Suryani Chaniago, meminta Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan evaluasi
NASIONAL
JAKARTA Badan Anggaran (Banggar) DPR RI bersama pemerintah mulai membahas arah kebijakan pembangunan nasional dan prioritas anggaran unt
NASIONAL
SOLO Putra Presiden Prabowo Subianto, Ragowo Hediprasetyo Djojohadikusumo atau Didit Prabowo, bertemu Presiden ke7 RI, Joko Widodo, di
POLITIK
MEDAN Puluhan pengemudi ojek online (ojol) yang tergabung dalam Aliansi Solidaritas Driver Medan (ASDM) menggelar aksi unjuk rasa di dep
PERISTIWA
JAKARTA Proses eksekusi pengosongan kawasan Hotel Sultan di Kompleks Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta Pusat, Kamis, 18 Juni 2026, berlan
PERISTIWA
YOGYAKARTA Polda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) membenarkan seorang anggotanya yang bertugas sebagai personel intelijen sempat diamank
HUKUM DAN KRIMINAL