Praperadilan Ketiga Kandas, Roy Suryo Disebut Bakal Ajukan Gugatan Jilid Keempat
JAKARTA Polda Metro Jaya merespons putusan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) yang tidak menerima gugatan praperadilan ke
NASIONAL
LABUHANBATU SELATAN – Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Labusel) menegaskan komitmennya dalam membangun tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) melalui keterbukaan informasi publik.
Hal ini disampaikan Asisten Administrasi Umum Setdakab Labusel, Drs. Fuadi, M.AP, saat membuka kegiatan Sosialisasi Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) serta SP4N-LAPOR! di Aula Command Center Kantor Bupati, Kamis (13/11/2025).
Fuadi menekankan, keberadaan PPID menjadi wujud nyata tanggung jawab pemerintah daerah dalam menyediakan informasi yang akurat, cepat, dan mudah diakses masyarakat.Baca Juga:
Dengan keterbukaan ini, warga dapat berpartisipasi aktif dalam pembangunan sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah.
"Keterbukaan informasi publik bukan hanya kewajiban administratif, tetapi juga bentuk nyata dari komitmen kita terhadap pemerintahan yang transparan dan akuntabel," ujar Fuadi.
Selain itu, Fuadi menyoroti pentingnya sistem SP4N-LAPOR!, sebagai sarana masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, laporan, atau pengaduan secara langsung dan terintegrasi.
Sistem ini disebut menjadi jembatan komunikasi dua arah antara pemerintah dan warga, memastikan setiap keluhan ditindaklanjuti secara cepat, tepat, dan transparan.
"Melalui SP4N-LAPOR!, masyarakat memiliki ruang untuk bersuara dan ikut mengawasi jalannya pemerintahan. Ini adalah bentuk nyata dari pelayanan publik yang responsif terhadap kebutuhan warganya," tambahnya.
Fuadi berharap sosialisasi ini menjadi momentum untuk meningkatkan pemahaman seluruh peserta mengenai pentingnya pengelolaan informasi publik dan penanganan pengaduan masyarakat.
"Manfaatkan kegiatan ini untuk berdiskusi dan memperdalam pengetahuan. Kita ingin ke depan, pelayanan informasi di Kabupaten Labuhanbatu Selatan semakin baik, profesional, dan berintegritas," tutupnya.
Kegiatan ini menjadi langkah konkret Pemkab Labusel dalam membangun pemerintahan yang terbuka, akuntabel, dan responsif, sejalan dengan semangat pelayanan publik yang berorientasi pada kebutuhan dan harapan masyarakat.*
JAKARTA Polda Metro Jaya merespons putusan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) yang tidak menerima gugatan praperadilan ke
NASIONAL
JAKARTA Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan II 2026 yang mencapai 5,29 persen secara tahunan (yearonyear/yoy) mendapat apresiasi
EKONOMI
JAKARTA Badan Gizi Nasional (BGN) mengungkap penyebab banyaknya kasus keracunan Makanan Bergizi Gratis (MBG).Kami melihat beberapa sebab,
PEMERINTAHAN
JAKARTA Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengaku menjadi menteri paling tidak beruntung karena harus menghadapi berbagai t
EKONOMI
SEOUL Pemerintah Korea Selatan mengungkapkan Indonesia telah berupaya memfasilitasi pembicaraan antara Seoul dan Pyongyang. Namun, usulan
INTERNASIONAL
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan hukuman mati bagi pelaku korup
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap besaran uang dalam amplop yang diserahkan Bupati Kuantan Singingi (Kuansing), Suhard
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kementerian Keuangan (Kemenkeu) siap mengucurkan suntikan dana bantuan sebesar Rp20,5 triliun kepada 490 pemerintah daerah (pemda)
EKONOMI
JAKARTA Hakim tunggal praperadilan pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, I Ketut Darpawan, menolak permohonan praperadilan jilid II
NASIONAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan para peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kami
NASIONAL