KPK Tak Mundur dari Kasus MBG, Penyelidikan Tetap Berjalan Meski Kejagung Bergerak
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan tidak akan menduplikasi penanganan kasus dugaan korupsi tata kelola program Makan Be
HUKUM DAN KRIMINAL
BULELENG – Posyandu kini tidak hanya berfokus pada kesehatan ibu dan anak, melainkan menjadi lembaga kemasyarakatan desa setara TP PKK.
Transformasi ini mengacu pada Permendagri Nomor 13 Tahun 2024 yang menempatkan Posyandu sebagai mitra pemerintah dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan desa.
Hal itu disampaikan Ketua Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu (TP Posyandu) Provinsi Bali, Putri Koster, dalam Aksi Sosial "Membina & Berbagi" yang digelar di Balai Serbaguna Desa Sembiran, Tejakula, Senin (24/11).Baca Juga:
"Meski baru berumur setahun, kader Posyandu harus bekerja optimal. Kalau kader bekerja baik, tugas kepala desa menjadi lebih ringan," ujarnya.
Putri Koster juga menekankan pentingnya kader menyerap aspirasi masyarakat dan menyampaikannya kepada pemerintah.
Saat ini Posyandu di Buleleng telah menerapkan enam bidang Standar Pelayanan Minimal (SPM), yakni kesehatan, pendidikan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, sosial, serta ketenteraman dan ketertiban umum.
Ketua TP Posyandu Kabupaten Buleleng, Ny. Wardhany Sutjidra, menjelaskan, wilayah geografis Buleleng yang nyegara gunung membuat Posyandu strategis menjangkau layanan dasar masyarakat.
"Pada 2025, Buleleng memiliki 713 kepengurusan Posyandu di 129 desa dan 19 kelurahan, dengan 6.333 kader Posyandu," ungkap Wardhany.
Ia menambahkan bahwa Aksi Sosial "Membina & Berbagi" merupakan wujud apresiasi sekaligus dorongan semangat bagi kader Posyandu agar layanan 6 bidang SPM semakin optimal.
Pengarah TP Posyandu Provinsi Bali, Putu Anom Agustina, menjelaskan reformasi Posyandu mencakup penguatan kedudukan, fungsi dan layanan, serta kelembagaan.
Dengan aturan baru ini, Posyandu menjadi lembaga resmi desa/kelurahan yang terstruktur dari tingkat pusat hingga desa.
Acara ini turut dihadiri sejumlah pejabat provinsi dan kabupaten, termasuk Kadis PMD Dukcapil Bali I Made Dwi Dewata, Kadis Lingkungan Hidup Made Rentin, Kadis Sosial P3A A.A. Sagung Mas Dwipayani, serta anggota Tim Ahli Percepatan PSBS PADAS Provinsi Bali.
Transformasi Posyandu di Buleleng menjadi contoh bagaimana lembaga berbasis masyarakat dapat berkembang untuk melayani berbagai kebutuhan dasar masyarakat secara terpadu.*
(ad)
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan tidak akan menduplikasi penanganan kasus dugaan korupsi tata kelola program Makan Be
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) membenarkan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Serdang Bedagai (Sergai), Amriyata, dan Kep
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Bobby Nasution menemui sekitar seribu massa dari Lembaga Masyarakat Peduli Makan Bergizi Gratis (L
POLITIK
JAKARTA Pemerintah menyambut positif berbagai kegiatan nonton bareng (nobar) Piala Dunia 2026 yang mulai digelar di sejumlah daerah. Sel
NASIONAL
JAKARTA Pimpinan DPR RI menerima sejumlah perwakilan mahasiswa yang menggelar aksi demonstrasi di depan Kompleks Parlemen, Senayan, Jaka
POLITIK
JAKARTA Roy Suryo dan Tifauzia Tyassuma alias Dokter Tifa menjalani pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit (RS) Polri Kramat Jati, Jakarta
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Ratusan mahasiswa Universitas Trisakti menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (19/6/2026). Berbeda de
NASIONAL
JAKARTA Pemerintah memastikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap dilanjutkan meski saat ini Badan Gizi Nasional (BGN) tengah menja
NASIONAL
BANDA ACEH Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Aceh mengungkap kasus dugaan pemerasan dan pungutan liar (pungli) yang t
HUKUM DAN KRIMINAL
SINGKIL Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Aceh, Yudi Triadi, S.H., M.H., resmi melantik dan mengambil sumpah jabatan Syahron Hasibuan, S.
PEMERINTAHAN