MEDAN – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution menekankan pentingnya sinkronisasi antara perencanaan pemerintah dan kebutuhan masyarakat.
Ia menegaskan, setiap program pembangunan harus sejalan dengan yang dirasakan warga di lapangan, agar manfaatnya benar-benar terasa.
Hal itu disampaikan Bobby Nasution saat menghadiri Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kepatuhan atas Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan di Provinsi Sumut dan instansi terkait, Tahun 2024 sampai Semester II Tahun 2025, yang digelar di Auditorium BPK Perwakilan Sumut, Medan, Senin (29/12/2025).Baca Juga:
"Jangan sampai pemerintah merasa sudah bekerja, tetapi masyarakat justru merasakan hal yang sebaliknya," tegas Bobby Nasution.
Bobby Nasution juga mengapresiasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sumut atas pengawasan yang dilakukan, khususnya terkait upaya peningkatan sarana dan prasarana pendidikan.
Ia berharap sinergi antara Pemprov Sumut dan BPK terus terjaga untuk mewujudkan pengelolaan anggaran yang lebih akuntabel dan transparan.
Namun, ia mengakui adanya tantangan dalam pelaksanaan program di lapangan, terutama ketika Pemprov Sumut dihadapkan pada kondisi darurat bencana yang memecah fokus Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
"Kami mohon maaf apabila dalam proses penjelasan maupun penyampaian opini masih terdapat kekurangan. Fokus OPD sempat terbagi karena kondisi darurat bencana. Namun komitmen kami tetap pada pelaksanaan perencanaan yang sesuai dengan LHP," ujarnya.
Sementara itu, Kepala BPK Perwakilan Sumut, Paula Henry Simatupang, menyebut pemeriksaan Semester II Tahun 2025 mencakup sejumlah fokus utama, termasuk pengelolaan dana Pilkada Serentak 2024 serta kesiapan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah pada tahun anggaran 2024–2025.
BPK memberikan catatan penting, antara lain data sarana dan prasarana pendidikan di tingkat kabupaten/kota yang belum sepenuhnya mutakhir dan belum sepenuhnya sesuai prioritas kebutuhan di lapangan.
Sementara untuk KPU dan Bawaslu Sumut, BPK menyimpulkan pengelolaan anggaran secara material telah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Paula menambahkan, tindak lanjut rekomendasi BPK oleh pemerintah daerah berpotensi mengalami keterlambatan karena konsentrasi kepala daerah terbagi dengan kondisi terkini serta tahapan proses demokrasi, khususnya Pilkada.
BATU BARA Pemerintah Kabupaten Batu Bara menggelar Apel Gabungan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Halaman Kantor Bupati Batu Bara, Kecamat
PEMERINTAHAN
JAKARTA Advokat Juniver Girsang menyoroti nomenklatur Rancangan UndangUndang Perampasan Aset saat rapat dengan Komisi III DPR. Ia menilai
POLITIK
JAKARTA Insiden kebakaran Kapal Motor Penumpang (KMP) Mutiara Sentosa 2 yang mengangkut penumpang dan awak kapal di perairan Kabupaten Sum
PERISTIWA
SURABAYA Rumah Sakit (RS) Bhayangkara Polda Jawa Timur (Jatim) menerima lima kantong jenazah korban kebakaran KM Mutiara Sentosa II di per
PERISTIWA
JAKARTA Pakar telematika Roy Suryo kembali mengajukan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan terkait kasus dugaan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan kembali menggelar sidang praperadilan jilid III yang diajukan Roy Suryo terhadap Polda Metr
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyatakan Indonesia memasuki fase El Nino kuat yang berpotensi meningkatkan
PERISTIWA
JAKARTA Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan perundingan dengan Iran akan dimulai Senin sore waktu setempat. Trump menyatakan
INTERNASIONAL
Informasi dalam artikel ini tidak ditujukan untuk menginspirasi siapa pun untuk melakukan tindakan serupa. Bila Anda merasakan gejala depres
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Masyarakat yang ingin memperpanjang Surat Izin Mengemudi (SIM) kini dapat memanfaatkan layanan SIM Keliling yang disediakan Satlan
NASIONAL
