Menuju Jakarta 500 Tahun: Mampukah Jadi Kota Global Tanpa Meninggalkan Warganya?
JAKARTA Jakarta akan memasuki usia 500 tahun pada 2027. Momentum tersebut menjadi titik penting bagi Jakarta setelah tidak lagi diposisi
NASIONAL
MEDAN – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution menekankan pentingnya sinkronisasi antara perencanaan pemerintah dan kebutuhan masyarakat.
Ia menegaskan, setiap program pembangunan harus sejalan dengan yang dirasakan warga di lapangan, agar manfaatnya benar-benar terasa.
Hal itu disampaikan Bobby Nasution saat menghadiri Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kepatuhan atas Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan di Provinsi Sumut dan instansi terkait, Tahun 2024 sampai Semester II Tahun 2025, yang digelar di Auditorium BPK Perwakilan Sumut, Medan, Senin (29/12/2025).Baca Juga:
"Jangan sampai pemerintah merasa sudah bekerja, tetapi masyarakat justru merasakan hal yang sebaliknya," tegas Bobby Nasution.
Bobby Nasution juga mengapresiasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sumut atas pengawasan yang dilakukan, khususnya terkait upaya peningkatan sarana dan prasarana pendidikan.
Ia berharap sinergi antara Pemprov Sumut dan BPK terus terjaga untuk mewujudkan pengelolaan anggaran yang lebih akuntabel dan transparan.
Namun, ia mengakui adanya tantangan dalam pelaksanaan program di lapangan, terutama ketika Pemprov Sumut dihadapkan pada kondisi darurat bencana yang memecah fokus Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
"Kami mohon maaf apabila dalam proses penjelasan maupun penyampaian opini masih terdapat kekurangan. Fokus OPD sempat terbagi karena kondisi darurat bencana. Namun komitmen kami tetap pada pelaksanaan perencanaan yang sesuai dengan LHP," ujarnya.
Sementara itu, Kepala BPK Perwakilan Sumut, Paula Henry Simatupang, menyebut pemeriksaan Semester II Tahun 2025 mencakup sejumlah fokus utama, termasuk pengelolaan dana Pilkada Serentak 2024 serta kesiapan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah pada tahun anggaran 2024–2025.
BPK memberikan catatan penting, antara lain data sarana dan prasarana pendidikan di tingkat kabupaten/kota yang belum sepenuhnya mutakhir dan belum sepenuhnya sesuai prioritas kebutuhan di lapangan.
Sementara untuk KPU dan Bawaslu Sumut, BPK menyimpulkan pengelolaan anggaran secara material telah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Paula menambahkan, tindak lanjut rekomendasi BPK oleh pemerintah daerah berpotensi mengalami keterlambatan karena konsentrasi kepala daerah terbagi dengan kondisi terkini serta tahapan proses demokrasi, khususnya Pilkada.
JAKARTA Jakarta akan memasuki usia 500 tahun pada 2027. Momentum tersebut menjadi titik penting bagi Jakarta setelah tidak lagi diposisi
NASIONAL
JAKARTA Dua dari 26 tokoh yang diangkat Presiden Prabowo Subianto sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) tidak hadir d
POLITIK
JAKARTA Direktur Law Firm Pedang Keadilan & Partners Zuhri Saifudin menilai Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki peluang untuk mendiskualif
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi menilai rangkaian perombakan pemerintahan Presiden Prabowo Su
POLITIK
MEDAN Video yang memperlihatkan seorang pedagang kaki lima (PKL) diduga dikeroyok sejumlah pria di kawasan depan Kampus Universitas Suma
PERISTIWA
MEDAN Pemerintah Kota Medan tengah mengembangkan sistem pemerintahan digital yang memungkinkan masyarakat mengakses layanan publik melal
PEMERINTAHAN
JAKARTA Mayjen TNI (Purn) Prof. H.C. Dr. Rido Hermawan mengajak masyarakat melihat kembali hubungan manusia dengan dirinya sendiri, sesa
NASIONAL
JAKARTA Kejaksaan Agung belum menemukan indikasi keterlibatan mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik Sudaryati Deyang dalam perka
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Anwar Usman memilih tidak memberikan tanggapan mengenai perkara yang mempersoal
NASIONAL
OlehWerdha CandratrilaksitaRESHUFFLE lazimnya menjadi cara seorang presiden memperkuat kendali terhadap pemerintahannya. Menteri yang dinil
OPINI