BANDA ACEH – Bupati Bener Meriah, Tagore Abubakar, mengakui pemerintah daerah tak mampu melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi kerusakan akibat bencana banjir bandang.
Pernyataan ini disampaikan dalam rapat koordinasi penanganan pascabencana bersama DPR dan pemerintah pusat di Aceh, Selasa (30/12/2025).
Baca Juga:"Kami jelas tidak mampu merehabilitasi dan merekonstruksi kerusakan yang ditimbulkan oleh bencana banjir bandang di Aceh," kata Tagore.
Rapat koordinasi dipimpin Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Cucun Syamsurijal, dan Saan Mustopa, serta dihadiri Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri PUPR Dody Hanggodo, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, serta Dirut Telkomsel dan PLN.
Tagore menjelaskan, pemerintah daerah saat ini hanya mampu menangani penyaluran bantuan darurat, seperti beras dan logistik, dengan dukungan TNI, Polri, dan batalyon setempat.
Ia menekankan perlunya dukungan dari pemerintah pusat dalam rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
"Kami butuh perwakilan dari lembaga atau kementerian untuk menjadi PIC di daerah, agar koordinasi lebih mudah dan penanganan rehabilitasi serta rekonstruksi bisa lebih fokus," ujarnya.
Kondisi infrastruktur pascabencana juga masih menjadi tantangan. Beberapa kecamatan di Bener Meriah belum teraliri listrik, dan jaringan telekomunikasi di beberapa wilayah masih terganggu.
BNPB telah mengirimkan 61 genset untuk membantu desa-desa yang masih gelap, sementara beberapa kecamatan masih mengandalkan Starlink untuk komunikasi internet.
"Untuk jaringan telepon dan internet, sebagian sudah pulih di ibu kota kabupaten, tetapi beberapa kecamatan masih menggunakan Starlink," tambah Tagore.
Rapat koordinasi ini menjadi langkah awal koordinasi antara pemerintah daerah dan pusat, untuk mempercepat pemulihan infrastruktur dan layanan publik di wilayah terdampak.*
Baca Juga:
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas mengevaluasi capaian program prioritas yang merupakan bagian dari janji kampanye dirinya
PEMERINTAHAN
BANDA ACEH Pemerintah Aceh bersama Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI membahas penyelesaian persoalan warga eks Blang LancangRancon
PEMERINTAHAN
LABUSEL Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan mulai mematangkan persiapan peringatan Hari Jadi ke18 tahun 2026 melalui rapat koordin
PEMERINTAHAN
BANDA ACEH Sebanyak 175 calon Bintara Polri mengikuti pemeriksaan kesehatan (Rikkes) tahap II dalam rangka penerimaan Bintara Polri Tahu
NASIONAL
JAKARTA Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengeluarkan ultimatum kepada sekitar 270 hingga 300 perusahaan kelapa sawit yang diduga b
PERTANIAN AGRIBISNIS
TEBINGTINGGI Kabar mengenai dugaan diamankannya Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Tebingtinggi berinisial AN oleh tim Kejaksaan Agung ber
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi (UID) Sumatera Utara menyatakan kebijakan pemberian kompensasi kepada pelanggan terdampak p
EKONOMI
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menggandeng Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kajatisu), Muhibuddin, untuk memberikan mot
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berencana memperkuat pengawasan dan penertiban aktivitas tambang ilegal dengan melibatkan apara
PEMERINTAHAN
SIMALUNGUN Pemerintah Kabupaten Simalungun mulai menyusun Rencana Induk Pembangunan Daerah (RIPD) sebagai landasan pembangunan jangka pa
PEMERINTAHAN
