Refly Harun Minta Kasus Dugaan Ijazah Jokowi Dihentikan, Sebut Tak Layak Dilanjutkan
JAKARTA Koordinator Tim Hukum Tifa and Roy&039s Advocate (Troya), Refly Harun, meminta Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta menghentika
NASIONAL
MEDAN – Pemerintah Kota Medan menyatakan bakal segera berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk membahas pengisian sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD) yang masih kosong.
Kekosongan ini telah berlangsung hampir setahun, sejak Wali Kota dan Wakil Wali Kota Medan dilantik pada 20 Februari 2025.
Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Waas, mengatakan, koordinasi dengan BKN akan menentukan mekanisme pengisian jabatan strategis tersebut, termasuk apakah melalui lelang jabatan atau asesmen.Baca Juga:
"Kami akan lihat arahan dari BKN, bagaimana teknis pengisiannya," ujar Rico Waas di Medan, Senin (5/1).
Kekosongan ini terjadi di setidaknya 10 OPD penting, termasuk Dinas Kesehatan, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan, Dinas Perhubungan, Badan Keuangan dan Aset Daerah, serta Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan.
Kondisi serupa juga terjadi di beberapa OPD lain, termasuk pada level eselon III dan IV, seperti Camat Medan Barat, Camat Medan Belawan, hingga kepala bagian di sejumlah perangkat daerah.
Rico menegaskan, kekosongan ini menghambat efektivitas roda pemerintahan dan pemanfaatan anggaran.
"Ini akan segera dibahas karena mengganggu kerja saya dan Pak Wakil. Dalam bulan ini segera," tegasnya.
Kekosongan jabatan ini juga dipicu oleh kebijakan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang memboyong sejumlah pejabat eselon II Pemko Medan ke tingkat provinsi.
Antara lain Kepala Dinas Ketenagakerjaan, Illyan Chandra Simbolon, kini menjabat Kadis Sosial Sumut, serta Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Medan, Nurbaiti Harahap, yang menjadi Kadis PMPTSP Sumut.
Dengan pengisian jabatan yang segera dilakukan, Pemko Medan berharap efektivitas pemerintahan kembali pulih dan program pembangunan serta pelayanan publik bisa berjalan optimal.*
JAKARTA Koordinator Tim Hukum Tifa and Roy&039s Advocate (Troya), Refly Harun, meminta Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta menghentika
NASIONAL
JAKARTA Enam relawan Indonesia yang mengikuti misi kemanusiaan Global Sumud Land Convoy (GSLC) untuk Palestina telah tiba kembali di Tan
NASIONAL
JAKARTA Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) diperkirakan masih menghadapi tekanan dalam beberapa waktu ke depan. Sejuml
EKONOMI
JAKARTA Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) menyoroti rencana pemerintah mewajibkan pelajaran Bahasa Prancis di seluruh jenjang pendidik
PENDIDIKAN
JAKARTA Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono memastikan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ekspor PT Danantara Sumberdaya Indonesia (
EKONOMI
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto kembali mendorong penguatan penguasaan bahasa asing di lingkungan pendidikan nasional. Setelah sebelumny
NASIONAL
JAKARTA PT Putraprima Mineral Mandiri (PMM) mendatangi Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk menyerahkan sejumlah dokumen legalitas perusahaan
NASIONAL
MEDAN Personel Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara mendapat perlawanan saat melakukan penggerebekan terhadap terduga pengedar
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) selama sepekan perdagangan 2529 Mei 2026 ditutup melemah. Bursa Efek Indonesia (BEI
EKONOMI
JAKARTA Majelis Etik Ombudsman Republik Indonesia (ORI) meminta Ketua Ombudsman nonaktif Hery Susanto mengundurkan diri dari jabatannya se
HUKUM DAN KRIMINAL