BREAKING NEWS
Kamis, 22 Januari 2026

Sumut Dapat Penambahan TKD Rp8,2 Triliun, Pemerintah Pusat Beri Keringanan Anggaran Pascabencana 2026

Abyadi Siregar - Rabu, 21 Januari 2026 15:57 WIB
Sumut Dapat Penambahan TKD Rp8,2 Triliun, Pemerintah Pusat Beri Keringanan Anggaran Pascabencana 2026
Gubsu Bobby Nasution mengikuti rakor Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana secara virtual, dipimpin Mendagri Tito Karnavian, Rabu (21/1/2026) di Komplek Tasbih Medan. (foto: Diskominfo Sumut)
Berita Terkini, Eksklusif di Saluran WhatsApp bitvonline.com
+ Gabung

MEDAN — Provinsi Sumatera Utara (Sumut) memperoleh penambahan Transfer ke Daerah (TKD) pada 2026 sekaligus berbagai keringanan dari pemerintah pusat, mulai dari kemudahan penyaluran anggaran, fleksibilitas penggunaan dana untuk penanganan bencana, hingga relaksasi pinjaman program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Kebijakan tersebut diumumkan dalam Rapat Koordinasi Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana secara virtual, yang dipimpin Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Rabu (21/1/2026).

Rakor ini juga diikuti Gubernur Sumut Muhammad Bobby Afif Nasution dari kediamannya di Komplek Tasbih Medan, bersama pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.

Baca Juga:

"Saya harap ini cepat disalurkan sehingga daerah-daerah yang terdampak bisa segera bergerak, membantu pemulihan pascabencana," ujar Tito.

Penambahan TKD yang diusulkan Gubernur Bobby Nasution tidak hanya berlaku bagi kabupaten/kota terdampak banjir dan longsor akhir November lalu, tetapi juga untuk seluruh kabupaten/kota di Provinsi Aceh, Sumut, dan Sumbar.

Dana ini digunakan untuk pemulihan bencana bagi daerah terdampak, sementara daerah yang tidak terdampak dapat memanfaatkannya untuk mitigasi bencana dan pemulihan ekonomi, terutama di wilayah dengan inflasi tinggi.

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Askolani menyampaikan bahwa pemerintah telah menyalurkan TKD sekitar Rp3,35 triliun, dan sisa anggaran sekitar Rp8,2 triliun segera disalurkan ke daerah-daerah terdampak.

"Alokasi awalnya Rp6,5 triliun, ada tambahan sekitar Rp5 triliun untuk tahun ini. Kami harap pemerintah daerah segera menyiapkan rencana kegiatan agar pemulihan bisa cepat dirasakan masyarakat," ujar Askolani.

Rakor ini juga diikuti Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti, Sekjen Kemensos Robeen Rico, Deputi IV BNPB Jarwansyah, pejabat eselon I Kemendagri, serta para gubernur dan bupati dari wilayah Sumatera terdampak bencana.

Penambahan TKD dan keringanan anggaran ini diharapkan dapat mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, sekaligus menjaga stabilitas ekonomi dan sosial di provinsi terdampak.*


(ad)

Editor
: Adelia Syafitri
0 komentar
Tags
beritaTerkait
Dukung Penutupan Izin Perusahaan Perusak Lingkungan di Sumut, Bobby Nasution: Jangan Hanya Kejar Keuntungan
Eks Pejabat BPN dan Direksi PTPN Jadi Terdakwa Kasus Penjualan Aset Negara Rp263 Miliar untuk Bisnis Citraland
PT Agincourt Resources Belum Terima Pemberitahuan Resmi soal Pencabutan Izin Tambang
Panen Raya di Paya Lah Lah, Bupati Karo Klaim Kebangkitan Pertanian Pascabanjir
Kapolsek Denpasar Timur Tegaskan Disiplin dan Profesionalisme di Apel Jam Pimpinan
Indonesia Kutuk Israel Hancurkan Markas UNRWA di Yerusalem Timur
komentar
Masuk untuk memberikan atau membalas komentar.
beritaTerbaru