Peran Dadan Hindayana Terkuak di Skema Jual Titik SPPG MBG, Uang Mengalir ke Atas
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkap peran pihak swasta, Glory Harimas Sihombing (GHS), dalam kasus dugaan korupsi tata kelola
HUKUM DAN KRIMINAL
TAPANULI SELATAN — PT Agincourt Resources menyatakan belum dapat memberikan komentar rinci terkait informasi pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang disampaikan pemerintah.
Hingga kini, perusahaan mengaku belum menerima pemberitahuan resmi atas keputusan tersebut.
Senior Manager Corporate Communications PT Agincourt Resources Katarina Siburian Hardono mengatakan, perusahaan mengetahui kabar pencabutan izin itu melalui pemberitaan media massa.Baca Juga:
Karena itu, perseroan masih menunggu kejelasan dan detail resmi dari pihak berwenang sebelum menyampaikan sikap lebih lanjut.
"Perseroan menghormati setiap keputusan pemerintah dan tetap menjaga serta menggunakan hak-haknya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia," kata Katarina kepada Tempo, Rabu, 21 Januari 2026.
Katarina menegaskan, PT Agincourt Resources senantiasa menjunjung tinggi prinsip Good Corporate Governance (GCG) dalam menjalankan kegiatan usaha.
Ia juga menyebut pengelola Tambang Emas Martabe di Batang Toru itu berkomitmen penuh untuk mematuhi seluruh peraturan dan ketentuan hukum yang berlaku.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memutuskan mencabut izin 28 perusahaan yang dinilai melanggar ketentuan pemanfaatan kawasan hutan.
Salah satu perusahaan yang disebut dalam kebijakan tersebut adalah PT Agincourt Resources.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pencabutan izin itu merupakan bagian dari langkah pemerintah menertibkan kegiatan ekonomi berbasis sumber daya alam.
Pemerintah, kata dia, ingin memastikan seluruh aktivitas usaha berjalan sesuai peraturan demi mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan.*
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkap peran pihak swasta, Glory Harimas Sihombing (GHS), dalam kasus dugaan korupsi tata kelola
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) kembali menetapkan satu tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi tata kelola Program Makan Bergizi G
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan dengan jajaran direksi dan komisaris lima bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara
EKONOMI
SINGKIL Dalam rangka memperingati Hari Bhayangkara ke80 tahun 2026, Polres Aceh Singkil melaksanakan kegiatan anjangsana kepada para pu
NASIONAL
MEDAN Pemerintah Kota Medan menyiapkan sejumlah kantong parkir atau parkir satelit di sekitar Stadion Teladan guna mengantisipasi lonjak
PEMERINTAHAN
JAKARTA Calon manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih diwajibkan mengikuti pelatihan dasar militer s
PEMERINTAHAN
JAKARTA Relawan Garda Prabowo melaporkan mantan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Gadjah Mada (UGM), Tiyo Ardianto, ke B
NASIONAL
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto buka suara terkait harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi seperti
EKONOMI
JAKARTA Pemeriksaan mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sony Sonjaya oleh penyidik Kejaksaan Agung mengungkap perkembangan bar
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Pemerintah Kabupaten Karo berencana menghapus retribusi masuk ke kawasan pemandian air panas Sidebukdebuk setelah mendapat masuka
PEMERINTAHAN