Kurir 10 Kg Sabu di Medan Divonis 20 Tahun Penjara, Lebih Ringan dari Tuntutan Pidana Mati
MEDAN Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Medan menjatuhkan vonis 20 tahun penjara kepada Saiful Bahri alias Pon (47), kurir narkotika
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN — Provinsi Sumatera Utara (Sumut) memperoleh penambahan Transfer ke Daerah (TKD) pada 2026 sekaligus berbagai keringanan dari pemerintah pusat, mulai dari kemudahan penyaluran anggaran, fleksibilitas penggunaan dana untuk penanganan bencana, hingga relaksasi pinjaman program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
Kebijakan tersebut diumumkan dalam Rapat Koordinasi Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana secara virtual, yang dipimpin Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Rabu (21/1/2026).
Rakor ini juga diikuti Gubernur Sumut Muhammad Bobby Afif Nasution dari kediamannya di Komplek Tasbih Medan, bersama pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.Baca Juga:
"Saya harap ini cepat disalurkan sehingga daerah-daerah yang terdampak bisa segera bergerak, membantu pemulihan pascabencana," ujar Tito.
Penambahan TKD yang diusulkan Gubernur Bobby Nasution tidak hanya berlaku bagi kabupaten/kota terdampak banjir dan longsor akhir November lalu, tetapi juga untuk seluruh kabupaten/kota di Provinsi Aceh, Sumut, dan Sumbar.
Dana ini digunakan untuk pemulihan bencana bagi daerah terdampak, sementara daerah yang tidak terdampak dapat memanfaatkannya untuk mitigasi bencana dan pemulihan ekonomi, terutama di wilayah dengan inflasi tinggi.
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Askolani menyampaikan bahwa pemerintah telah menyalurkan TKD sekitar Rp3,35 triliun, dan sisa anggaran sekitar Rp8,2 triliun segera disalurkan ke daerah-daerah terdampak.
"Alokasi awalnya Rp6,5 triliun, ada tambahan sekitar Rp5 triliun untuk tahun ini. Kami harap pemerintah daerah segera menyiapkan rencana kegiatan agar pemulihan bisa cepat dirasakan masyarakat," ujar Askolani.
Rakor ini juga diikuti Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti, Sekjen Kemensos Robeen Rico, Deputi IV BNPB Jarwansyah, pejabat eselon I Kemendagri, serta para gubernur dan bupati dari wilayah Sumatera terdampak bencana.
Penambahan TKD dan keringanan anggaran ini diharapkan dapat mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, sekaligus menjaga stabilitas ekonomi dan sosial di provinsi terdampak.*
(ad)
MEDAN Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Medan menjatuhkan vonis 20 tahun penjara kepada Saiful Bahri alias Pon (47), kurir narkotika
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa Rancangan UndangUndan
POLITIK
BATU BARA Wacana pemekaran wilayah yang mengusung pembentukan Provinsi Sumatera Pantai Timur kembali memantik perhatian publik. Kali ini
POLITIK
JAKARTA Pemerintah terus mendorong penguatan ketahanan energi nasional melalui diversifikasi bauran energi, termasuk opsi pengembangan P
NASIONAL
JAKARTA Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyebut Indonesia saat ini berada dalam kondisi survival mode ekonomi di tengah
EKONOMI
MEDAN Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menekankan pentingnya perusahaan menyesuaikan penugasan peserta magang dengan latar be
NASIONAL
JAKARTA Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana memberikan klarifikasi terkait pernyataannya mengenai kebutuhan hingga 19.000 e
EKONOMI
JAKARTA Tim penasihat hukum mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim menyampaikan keberatan atas perce
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengingatkan bahwa risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla) pada tahun 2026 diper
PEMERINTAHAN
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Bobby Nasution mengusulkan agar eks lahan PT Toba Pulp Lestari (TPL) yang akan dikelola BUMN Perhu
PEMERINTAHAN