Cuaca Aceh Hari Ini 2 Oktober: Hujan Ringan Mendominasi, 3 Daerah Hujan Petir
ACEH Prakiraan cuaca Aceh pada Jumat, 2 Oktober 2026, didominasi hujan ringan di sebagian besar kabupaten dan kota. Namun, hujan dengan in
NASIONAL
MEDAN – Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution menegaskan pentingnya pelayanan maksimal dalam penyelenggaraan ibadah haji 1447 H/2026 M.
Hal ini disampaikan saat membuka Diklat Terintegrasi Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Kloter dan Petugas Haji Daerah (PHD) di Asrama Haji Medan, Jalan AH Nasution, Jumat (30/1/2026) malam.
Dalam sambutannya, Bobby Nasution memberikan apresiasi kepada Kementerian Haji dan Umrah atas komitmen meningkatkan kualitas layanan haji, sekaligus berharap jemaah asal Sumut memperoleh pendampingan terbaik agar dapat menunaikan ibadah dengan khusyuk.Baca Juga:
"Kami berharap jemaah haji mendapat pelayanan optimal. Kepada para petugas, ikuti Diklat dengan sungguh-sungguh. Bangun kerja tim yang solid, jaga nama baik daerah, dan tanamkan prinsip bahwa tugas ini adalah ibadah. Utamakan pelayanan, bukan untuk dilayani," ujar Bobby Nasution.
Gubernur juga menekankan kesiapan Pemprov Sumut untuk bersinergi dengan pemerintah kabupaten/kota, termasuk dalam koordinasi pemberangkatan, pemulangan jemaah, serta edukasi masyarakat agar proses haji berjalan tertib dan lancar.
Sementara itu, Menteri Haji dan Umrah RI, Mochamad Irfan Yusuf, menegaskan bahwa pembentukan kementerian ini adalah perintah Presiden untuk memastikan pelayanan haji berada pada standar terbaik.
"Tugas petugas adalah membantu jemaah, terutama mereka yang berasal dari berbagai kultur daerah yang mungkin belum pernah keluar dari wilayahnya masing-masing. Ini perjalanan mulia, maka bantulah mereka dengan ikhlas," ujar Menteri yang akrab disapa Gus Irfan.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Sumut, Zulkifli Sitorus, melaporkan kesiapan kelembagaan di 23 kabupaten/kota telah berjalan baik.
Proses verifikasi paspor jemaah telah mencapai 90% dan ditargetkan rampung 100% dalam dua hari ke depan.
"Walau terdapat kendala teknis, seluruh ASN kami siap bekerja keras. Kolaborasi dengan pemerintah daerah terus diperkuat demi kelancaran operasional haji 2026 di Sumatera Utara," jelas Zulkifli.
Diklat Terintegrasi ini diharapkan dapat memperkuat sinergi lintas sektor, sehingga seluruh rangkaian penyelenggaraan ibadah haji 2026, dari keberangkatan hingga kepulangan, dapat berjalan lancar, aman, dan transparan.
Acara dihadiri juga oleh Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak, serta jajaran kepala kantor wilayah kabupaten/kota se-Sumatera Utara.*
ACEH Prakiraan cuaca Aceh pada Jumat, 2 Oktober 2026, didominasi hujan ringan di sebagian besar kabupaten dan kota. Namun, hujan dengan in
NASIONAL
MEDAN Prakiraan cuaca Sumatera Utara pada Jumat, 2 Oktober 2026, didominasi hujan ringan di hampir seluruh kabupaten dan kota. Sementara i
NASIONAL
JAKARTA Prakiraan cuaca Jakarta pada Jumat, 2 Oktober 2026, didominasi kondisi berawan. Hujan ringan diprakirakan terjadi di Jakarta Selat
NASIONAL
BANDUNG Prakiraan cuaca Jawa Barat pada Jumat, 2 Oktober 2026, menunjukkan kondisi yang cukup beragam. Sejumlah wilayah diprakirakan menga
NASIONAL
YOGYAKARTA Prakiraan cuaca Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada Jumat, 2 Oktober 2026, menunjukkan kondisi cerah hingga berawan di lima k
NASIONAL
DENPASAR Prakiraan cuaca Bali pada Jumat, 2 Oktober 2026, menunjukkan kondisi cerah hingga berawan di seluruh kabupaten dan kota. Berdasar
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemilihan Umum (KPU) menghadirkan ahli hukum tata negara Khairul Fahmi dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Pre
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy&039ari mengungkap alasan KPU tidak meragukan dokumen pendidikan Gibran Rak
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Hakim Konstitusi Arsul Sani menegur ahli dari pihak terkait, Muhammad Rullyandi, dalam sidang sengketa syarat pencalonan Wakil P
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pakar Hukum Tata Negara Muhammad Rullyandi menilai pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden merupakan satu kesatuan.
HUKUM DAN KRIMINAL