Mendagri Minta Daerah Kaya Hibahkan Dana ke Aceh, Bobby Nasution: Sumut Juga Butuh Bantuan
MEDAN Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, memberikan tanggapan atas instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian yang m
PEMERINTAHAN
BANDA ACEH – Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) menegaskan komitmen penuh negara dalam mempercepat pemulihan Aceh pascabencana sebagai prioritas nasional.
Selain itu, pembangunan kembali Aceh bukan sekadar pemulihan infrastruktur, tetapi juga manifestasi solidaritas kebangsaan yang menempatkan Aceh sebagai pilar penting keutuhan Indonesia.
Baca Juga:Pernyataan tersebut disampaikan Ketua MPR RI, H. Ahmad Muzani, saat pertemuan silaturahmi dan penyerahan bantuan untuk korban bencana di delapan kabupaten Aceh, di Kantor Pemerintah Provinsi Aceh, Selasa (10/2/2026).
Dalam kegiatan tersebut, hadir pula Wakil Ketua MPR RI Bambang Wuryanto, Dr. H.M. Hidayat Nur Wahid, Dr. Eddy Soeparno, S.H., M.H., Dr. H. Edhie Baskoro Yudhoyono, B.Com., M.Sc, serta Abcandra Muhammad Akbar Supratman, S.H.
Turut mendampingi Menteri Dalam Negeri sekaligus Kepala Satgas Percepatan Pembangunan Pascabencana, Jenderal Polisi (Purn.) Prof. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian, M.A., Ph.D., Kepala BPOM Prof. Dr. Taruna Ikrar, M. Biomed, Ph.D., serta perwakilan fraksi-fraksi MPR RI.
Ahmad Muzani menegaskan, kunjungan ini merupakan tindak lanjut komunikasi intensif antara Pimpinan MPR RI dengan Gubernur Aceh terkait persoalan sosial, ekonomi, dan infrastruktur yang dihadapi masyarakat akibat bencana besar akhir November 2025.
"Apa yang terjadi di Aceh adalah peristiwa yang melukai hati kita semua. Aceh adalah bagian dari NKRI. Sakit Aceh adalah sakit kita bersama," tegas Ahmad Muzani di hadapan Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, S.E., serta kepala daerah kabupaten.
Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, menyebut dampak bencana sebagai "tsunami kedua" karena besarnya kerusakan sosial, ekonomi, dan infrastruktur. Salah satu usulan penting adalah pembentukan badan rekonstruksi dan rehabilitasi khusus untuk mempercepat pemulihan, sebagaimana pascatsunami Aceh sebelumnya.
Ahmad Muzani juga menyampaikan apresiasi atas kerja keras TNI, Polri, BNPB, dan seluruh jajaran pemerintah. "Hampir 99 persen listrik Aceh telah kembali menyala, dan akses jalan serta jembatan yang sempat terputus terus dipulihkan," ujarnya.
Di bidang kesehatan, pemerintah pusat melalui Kementerian Kesehatan memastikan rumah sakit dan puskesmas tetap melayani masyarakat terdampak.
Seluruh langkah ini dilakukan atas arahan langsung Presiden RI yang bertekad membangun Aceh lebih baik dari kondisi sebelum bencana.
MEDAN Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, memberikan tanggapan atas instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian yang m
PEMERINTAHAN
MEDAN Rencana kebijakan pemerintah untuk memangkas belanja pegawai maksimal sebesar 30 persen ternyata tidak akan berdampak terhadap nas
PEMERINTAHAN
MEDAN Kasus korupsi penjualan aset PT Perkebunan Nusantara (PTPN) ke PT Ciputra Land kembali bergulir di Pengadilan Negeri Medan, Senin
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Bagi banyak orang, kematian adalah akhir dari segala hal, sebuah momen penuh duka. Namun, dalam tradisi Batak, ada satu pandangan
SENI DAN BUDAYA
MEDAN Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara (Dinkes Sumut) mengungkapkan hasil pemeriksaan terhadap 79.926 balita di Kota Medan, yang
KESEHATAN
KARO Kejaksaan Negeri (Kejari) Karo mulai buka suara terkait kasus yang menjerat Amsal Sitepu, seorang videografer yang didakwa melakuka
HUKUM DAN KRIMINAL
BATU BARA, 30 Maret 2026 Keresahan warga Dusun Kenanga, Desa Bogak, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara, memuncak Senin (30/3/2
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kasus dugaan markup proyek video profil desa di Kabupaten Karo yang menjerat videografer Amsal Sitepu mendapat sorotan dari Gabu
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Ade Darmawan, pelapor kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke7 RI Joko Widodo (Jokowi), mendatangi Polda Metro Jaya, Senin (30/
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) menduga Amsal Sitepu terlibat dalam praktik mark up pembuatan video profil desa di Kabupaten Karo. Ja
HUKUM DAN KRIMINAL