Wagub Bali Giri Prasta Hadiri Entry Meeting Pemeriksaan LKPD 2025, Tegaskan Komitmen Transparansi Keuangan Daerah

DENPASAR – Wakil Gubernur Bali I Nyoman Giri Prasta menghadiri entry meeting pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 yang digelar Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI di Auditorium Bima, Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Bali, Kamis (12/2/2026).

Kegiatan tersebut merupakan tahapan awal dalam proses pemeriksaan LKPD oleh BPK RI, khususnya di lingkungan Direktorat Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara (PKN) VI. Entry meeting bertujuan menyampaikan ruang lingkup dan metodologi pemeriksaan sekaligus memperkuat koordinasi antara BPK dan pemerintah daerah.

Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk dalam arahannya menekankan pentingnya komitmen pemerintah daerah dalam mengelola keuangan secara transparan dan akuntabel.

Baca Juga:

• HUT ke-38 WHDI Bali, Gubernur Wayan Koster Titipkan 3 Strategi Penting untuk Perkuat Budaya dan Perempuan Bali

Ia mengingatkan bahwa tata kelola keuangan yang baik menjadi fondasi utama dalam menjaga kepercayaan publik dan memastikan penggunaan anggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sementara itu, Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas'ud selaku Ketua Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) menyatakan kesiapan kepala daerah di lingkup Ditjen PKN VI untuk mendukung kelancaran proses pemeriksaan LKPD Tahun Anggaran 2025.

Entry meeting tersebut diikuti 15 gubernur dalam lingkup Ditjen PKN VI, antara lain dari Kalimantan Utara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Nusa Tenggara Barat, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat Daya, Papua Pegunungan, Papua Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Barat. Selain itu, tujuh wakil gubernur turut hadir, termasuk Wakil Gubernur Bali.

Acara juga diisi dialog antara Anggota VI BPK RI Fathan Subchi dan Wamendagri Ribka Haluk dengan para kepala daerah guna memperkuat sinergi dalam pelaksanaan pemeriksaan.

Pemeriksaan LKPD oleh BPK RI merupakan bagian dari mekanisme pengawasan eksternal untuk memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan sesuai prinsip akuntabilitas, transparansi, dan kepatuhan terhadap regulasi.*

(dh)

Pemkab Simalungun Gelar Sosialisasi APBD 2026, Fokus pada Efisiensi dan Transparansi Anggaran

Bali Perkuat Kedaulatan Pangan, Alih Fungsi Lahan Pertanian Dilarang Mutlak

Jaksa Agung ST Burhanuddin Buka Entry Meeting Pemeriksaan Laporan Keuangan Kejaksaan 2025, Fokus Tekan Potensi Kebocoran APBN

“Beyond the Duty”: Menaker Yassierli Dorong Aparatur Kemnaker Memberikan Layanan Publik yang Bermakna bagi Masyarakat

Diduga Hilangkan Barang Bukti Kasus Kuota Haji, Petinggi Maktour Travel Dibidik KPK

Perkuat Tata Kelola Keuangan, Bupati Labusel Koordinasi Langsung dengan BPK Sumut