Hanya 9,4 Persen Terbangun, Fadhlullah Soroti Lambatnya Realisasi Huntap di Aceh

JAKARTA — Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, meminta pemerintah pusat menetapkan percepatan pembangunan hunian tetap (huntap) sebagai prioritas nasional dalam penanganan pascabencana banjir dan longsor di Aceh.

Permintaan itu disampaikan dalam rapat koordinasi di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Senin, 23 Februari 2026.

Rapat tersebut dihadiri Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menteri Dalam Negeri, serta Menteri Sosial.

Baca Juga:

• Pererat Silaturahmi, Pemkot Denpasar Gelar Safari Ramadan di Masjid Al Mu’awwanatul Khairiyah

Dalam paparannya, Fadhlullah menilai kebutuhan hunian tetap di Aceh masih jauh melampaui rencana pembangunan yang tersedia saat ini.

Berdasarkan data kebutuhan huntap sesuai SK Bupati/Wali Kota (SK BNBA), total rumah rusak dan hilang akibat bencana di Aceh mencapai 246.484 unit.

Dari jumlah tersebut, 97.936 unit masuk kategori rusak berat dan hilang.

Adapun realisasi rencana pembangunan huntap hingga 18 Februari 2026 baru mencapai 9.246 unit atau sekitar 9,4 persen dari total kebutuhan.

Sementara usulan rencana aksi Kementerian PUPR/PKP tercatat sebanyak 21.590 unit atau sekitar 22 persen dari kebutuhan.

"Gap antara kebutuhan dan rencana pembangunan masih sangat besar. Karena itu kami meminta dukungan penuh pemerintah pusat agar percepatan pembangunan huntap di Aceh menjadi prioritas nasional," ujar Fadhlullah.

Ia mengusulkan agar pembangunan tidak dilakukan secara bertahap, melainkan melalui skema konstruksi paralel.

Dalam skema tersebut, proses penyediaan lahan, penyusunan detail engineering design (DED), hingga pembangunan fisik dilakukan secara simultan untuk memangkas waktu.

Fadhlullah juga mendorong penugasan langsung kepada BUMN Karya dengan pola cluster construction guna mempercepat pembangunan di sejumlah wilayah terdampak.

Selain percepatan fisik, ia menekankan pentingnya sinkronisasi dan penetapan satu data (single data) huntap berbasis JITUPASNA, BNBA, serta verifikasi lapangan.

Hal ini, kata dia, penting menyusul terbitnya SK Kemendagri Nomor 300.2.8-168/2026 agar data final menjadi dasar resmi penganggaran dan mencegah tumpang tindih alokasi.

Dalam forum tersebut, Pemerintah Aceh juga memaparkan progres pembangunan huntap melalui skema tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) di Kabupaten Aceh Tamiang dan Aceh Utara.

Di antaranya rencana pembangunan 500 unit rumah tipe 36 di Desa Tanjung Seumantoh, Aceh Tamiang, serta pembangunan ratusan unit rumah di sejumlah desa di Aceh Utara yang kini memasuki tahap pembersihan dan finalisasi pembebasan lahan.

Fadhlullah turut meminta dukungan anggaran masa transisi bagi para pengungsi yang masih menempati hunian sementara (huntara) maupun tenda darurat agar dapat segera berpindah ke rumah permanen.

Pertemuan itu diharapkan menghasilkan langkah konkret percepatan pembangunan huntap, penyaluran Dana Tunggu Hunian (DTH), serta penguatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Aceh.*

(ad)

Pererat Silaturahmi, Pemkot Denpasar Gelar Safari Ramadan di Masjid Al Mu’awwanatul Khairiyah

Wali Kota Amir Hamzah Hadiri Buka Puasa Bersama Forkopimda, Perkuat Sinergi Jaga Kamtibmas di Binjai

Masyarakat Peduli Keagamaan Binjai Desak Copot Dua Kepala Lingkungan Karena Dugaan Intoleransi Saat Perayaan Imlek

Pererat Tali Silaturahmi, Bupati Baharuddin Safari Ramadhan ke Tanjung Tiram

Bhabinkamtibmas Sanur Pantau Genangan Air di Jalan Bumi Ayu, Pastikan Aktivitas Warga Tetap Lancar

TNI Sigap Tangani Banjir Denpasar Barat, Babinsa Turun ke Lapangan Pastikan Keselamatan Warga Terjaga