Bupati Karo Dukung Tim Paduan Suara GBKP Tampil di Panggung Internasional
KABANJAHE Bupati Karo, Brigjen Pol (Purn) Dr. dr. Antonius Ginting, Sp.OG., M.Kes, menerima audiensi Tim Paduan Suara binaan Unit Pengem
SENI DAN BUDAYA
DENPASAR – Gubernur Bali Wayan Koster mendukung penuh inisiatif Kejaksaan Tinggi Bali dalam memastikan pemenuhan hak administrasi kependudukan bagi anak terlantar.
Dukungan ini disampaikan dalam sambutannya pada acara penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Kejati Bali dengan Pemprov Bali serta pemerintah kabupaten/kota se-Bali, di Ruang Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Selasa (24/2).
Gubernur Koster mengaku terkejut sekaligus antusias mendengar gagasan Kepala Kejati Bali Chatarina Muliana terkait MoU dan PKS ini.Baca Juga:
"Jujur, saya kaget karena gagasan ini belum pernah terpikirkan sebelumnya," ujarnya di hadapan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI Abdul Mu'ti dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi, yang hadir pada acara tersebut.
Sebagai bentuk dukungan, Koster merespon cepat dan memilih hari baik untuk penandatanganan MoU dan PKS. Ia juga berkomitmen melakukan validasi data terhadap 20.631 anak putus sekolah dan 3.000 anak terlantar di Bali.
"Ini jadi perhatian serius, karena 1.000 pun jumlahnya besar bagi Bali," ujar gubernur kelahiran Desa Sembiran ini.
Setelah penandatanganan, Koster akan mengagendakan rapat koordinasi dengan bupati dan wali kota untuk menyusun panduan rencana aksi.
Ia juga akan melibatkan forum perbekel dan bendesa adat dalam pola jemput bola guna mempercepat pemenuhan hak administrasi kependudukan bagi anak terlantar.
Program ini mendapat apresiasi dari Menteri PPPA Arifah Fauzi, Menteri Abdul Mu'ti, dan Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara R.
Narendra Jatna. Arifah Fauzi menyebut kegiatan ini "inisiatif luar biasa yang super keren" dan berharap bisa diperluas hingga tingkat nasional. Sementara Abdul Mu'ti menilai ini sebagai terobosan pertama yang bisa dijadikan contoh program nasional.
Kepala Kejati Bali Chatarina Muliana menekankan pentingnya komitmen bersama antara Kejati, Pemprov, dan pemerintah kabupaten/kota. "Setiap anak berhak atas pendidikan dan perlindungan dari kekerasan fisik maupun bentuk kekerasan lain," ujarnya.
Data yang dikutip Kajati menunjukkan sebagian besar anak terlantar berada di Kabupaten Buleleng, dan meskipun Bali bukan provinsi dengan angka tertinggi, jumlah anak terlantar tetap signifikan dibandingkan jumlah penduduk sekitar 4,46 juta jiwa.
KABANJAHE Bupati Karo, Brigjen Pol (Purn) Dr. dr. Antonius Ginting, Sp.OG., M.Kes, menerima audiensi Tim Paduan Suara binaan Unit Pengem
SENI DAN BUDAYA
BINJAI Pemerintah Kota Binjai menegaskan komitmennya untuk meningkatkan kualitas infrastruktur jalan secara bertahap. Kepala Dinas Peker
PEMERINTAHAN
MEDAN Pada malam ke7 Ramadan 1447 H, Ustad Dr. Awaludin, M. Pd memberikan tausyiah singkat tentang kiat meraih kebahagiaan hidup di Mes
AGAMA
JAKARTA Sebanyak 1.000 unit kendaraan niaga asal India untuk operasional logistik Koperasi Merah Putih dilaporkan telah tiba di Indonesi
EKONOMI
MEDAN Anggota Komisi B DPRD Sumatera Utara, Rudi Alfahri Rangkuti, menyoroti lonjakan harga daging ayam di sejumlah pasar tradisional di
EKONOMI
TAPANULI SELATAN Anggaran sebesar Rp 428 juta untuk pelatihan bakal calon kepala sekolah (BCKS) Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Tapa
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara menahan tiga mantan pejabat Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan Belawan atas dugaan korupsi retribus
HUKUM DAN KRIMINAL
JEMBRANA, BALI Dugaan perambahan hutan tanpa izin kembali mencuat di kawasan Hutan Pendem, Kabupaten Jembrana. Aktivitas pembukaan lahan
HUKUM DAN KRIMINAL
DENPASAR Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan pentingnya menjaga keamanan dan reputasi Pulau Dewata sebagai destinasi wisata dunia. Dal
PEMERINTAHAN
DENPASAR Gubernur Bali Wayan Koster mendukung penuh inisiatif Kejaksaan Tinggi Bali dalam memastikan pemenuhan hak administrasi kependud
PEMERINTAHAN