Pemkab Padang Lawas Utara Raih Opini Kualitas Tinggi Ombudsman RI, Targetkan Layanan Publik Tanpa Maladministrasi di 2026

PALUTA – Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara (Paluta) meraih Opini Kualitas Tinggi dari Ombudsman RI dalam Penilaian Maladministrasi Pelayanan Publik Pemerintah Daerah Tahun 2025.

Penghargaan diserahkan di Aula Tengku Rizal Nurdin, Medan, Sumatera Utara, Selasa (24/2/2026).

Capaian ini dianggap sebagai momentum penting untuk mendorong standar layanan publik yang lebih optimal, profesional, dan berintegritas di tahun mendatang.

Baca Juga:

• Safari Ramadhan ke-4 Labura, Bupati Hendri Yanto Ajak Masyarakat Perkuat Ibadah dan Fokuskan Pembangunan Infrastruktur

Wakil Bupati Paluta, Basri Harahap, menekankan bahwa penilaian tahun 2025 menandai transformasi pendekatan pengawasan pelayanan publik.

Menurutnya, Ombudsman kini tidak hanya menilai kepatuhan administratif, tetapi juga kualitas layanan secara menyeluruh, integritas aparatur, dan aspek keadilan bagi masyarakat.

"Penilaian ini tidak hanya soal administrasi, tetapi juga kualitas nyata pelayanan kepada masyarakat," ujar Basri Harahap.

Paluta menempati peringkat kedua tertinggi di Sumatera Utara, di bawah Pemkab Asahan.

Secara nasional, nilai rata-rata pelayanan publik berada di angka 74,64, masuk kategori sedang.

Menyongsong 2026, Pemkab Paluta menargetkan seluruh OPD dapat mencapai kategori Kualitas Tertinggi Tanpa Maladministrasi.

Untuk mewujudkan target tersebut, Wakil Bupati menyampaikan lima instruksi strategis kepada seluruh organisasi perangkat daerah (OPD):
- Melakukan perbaikan tanpa menunggu siklus penilaian berikutnya.
- Menangani keluhan masyarakat secara cepat, tepat, dan transparan.
- Menghapus budaya 'minta dilayani' dan menggantinya dengan empati serta profesionalisme.
- Mendorong inovasi layanan berbasis teknologi untuk memangkas birokrasi dan mencegah pungutan liar.
- Meminta Inspektorat lebih proaktif dalam pencegahan maladministrasi.

Kepala Perwakilan Ombudsman RI Sumut, Herdensi Adnin, menjelaskan bahwa penilaian 2025 dilakukan secara komprehensif, mencakup dimensi input, proses, output, hingga pengelolaan pengaduan.

"Indikatornya tidak lagi sebatas kelengkapan standar pelayanan. Kami mengukur respons terhadap keluhan serta tingkat kepuasan masyarakat secara nyata," ujar Herdensi.

Berdasarkan data Ombudsman, dari 14 kabupaten/kota di Sumut, mayoritas berada pada kategori sedang.

Paluta menjadi salah satu daerah yang menunjukkan peningkatan signifikan dalam kualitas layanan publik.

Acara ini turut dihadiri Kalapas Gunungtua dan Kabag Organisasi Setdakab Padang Lawas Utara, sebagai bagian dari upaya memperkuat koordinasi layanan publik yang lebih profesional dan akuntabel.*

(ad)

Safari Ramadhan ke-4 Labura, Bupati Hendri Yanto Ajak Masyarakat Perkuat Ibadah dan Fokuskan Pembangunan Infrastruktur

Rapim 2026 Ditutup Buka Puasa Bersama, Polda Aceh Tegaskan Komitmen Pelayanan Publik

AS Bakal Buka Konsulat di Bali, Koster Sambut Positif Pertumbuhan Wisatawan Amerika

Humbang Hasundutan Raih Kategori “Sedang” dari Ombudsman, Pemkab Janji Tingkatkan Pelayanan Publik

Pemkab Karo Genjot Infrastruktur! Pembangunan Jalan Tol Medan–Berastagi Dibahas, Menko Agus Harimurti Siap Tindak Lanjut

Pemko Medan Siap Jadi Tuan Rumah Rakernas XVIII APEKSI, Fokus Bangun Kota Tangguh