Bukan Main! Blending Batu Bara Kini Wajib Izin Langsung Menteri ESDM
JAKARTA Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menerbitkan aturan baru yang memperketat pengawasan praktik pencampuran atau b
EKONOMI
PALUTA – Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara (Paluta) meraih Opini Kualitas Tinggi dari Ombudsman RI dalam Penilaian Maladministrasi Pelayanan Publik Pemerintah Daerah Tahun 2025.
Penghargaan diserahkan di Aula Tengku Rizal Nurdin, Medan, Sumatera Utara, Selasa (24/2/2026).
Capaian ini dianggap sebagai momentum penting untuk mendorong standar layanan publik yang lebih optimal, profesional, dan berintegritas di tahun mendatang.Baca Juga:
Wakil Bupati Paluta, Basri Harahap, menekankan bahwa penilaian tahun 2025 menandai transformasi pendekatan pengawasan pelayanan publik.
Menurutnya, Ombudsman kini tidak hanya menilai kepatuhan administratif, tetapi juga kualitas layanan secara menyeluruh, integritas aparatur, dan aspek keadilan bagi masyarakat.
"Penilaian ini tidak hanya soal administrasi, tetapi juga kualitas nyata pelayanan kepada masyarakat," ujar Basri Harahap.
Paluta menempati peringkat kedua tertinggi di Sumatera Utara, di bawah Pemkab Asahan.
Secara nasional, nilai rata-rata pelayanan publik berada di angka 74,64, masuk kategori sedang.
Menyongsong 2026, Pemkab Paluta menargetkan seluruh OPD dapat mencapai kategori Kualitas Tertinggi Tanpa Maladministrasi.
Untuk mewujudkan target tersebut, Wakil Bupati menyampaikan lima instruksi strategis kepada seluruh organisasi perangkat daerah (OPD):
- Melakukan perbaikan tanpa menunggu siklus penilaian berikutnya.
- Menangani keluhan masyarakat secara cepat, tepat, dan transparan.
- Menghapus budaya 'minta dilayani' dan menggantinya dengan empati serta profesionalisme.
- Mendorong inovasi layanan berbasis teknologi untuk memangkas birokrasi dan mencegah pungutan liar.
- Meminta Inspektorat lebih proaktif dalam pencegahan maladministrasi.
Kepala Perwakilan Ombudsman RI Sumut, Herdensi Adnin, menjelaskan bahwa penilaian 2025 dilakukan secara komprehensif, mencakup dimensi input, proses, output, hingga pengelolaan pengaduan.
"Indikatornya tidak lagi sebatas kelengkapan standar pelayanan. Kami mengukur respons terhadap keluhan serta tingkat kepuasan masyarakat secara nyata," ujar Herdensi.
JAKARTA Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menerbitkan aturan baru yang memperketat pengawasan praktik pencampuran atau b
EKONOMI
BOGOR Kejaksaan Agung (Kejagung) menyegel sebuah gudang penyimpanan motor listrik milik Badan Gizi Nasional (BGN) di kawasan Sentul, Kab
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) menggelar aksi unjuk rasa di depan Markas Kodim
POLITIK
JAKARTA Pemerintah Aceh bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) membahas revisi UndangUndang Pemerintahan Aceh (UUPA) dalam sebua
PEMERINTAHAN
LABUHANBATU Kantor dan rumah dinas milik PT Agrinas Palma Nusantara (APN) di Desa Sukarame, Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhanbatu
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengapresiasi pelaksanaan ibadah haji di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Sejumlah p
PEMERINTAHAN
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memeriksa Sekretaris sekaligus pendiri Indonesia Audit Watch (IAW), Iskandar Sitorus,
HUKUM DAN KRIMINAL
TANJAB TIMUR Bupati Tanjung Jabung Timur, Dillah Hikmah Sari, meminta aparatur sipil negara (ASN) dan pegawai pemerintah dengan perjanji
PEMERINTAHAN
TANJAB TIMUR Bupati Tanjung Jabung Timur, Dillah Hikmah Sari, meninjau langsung kondisi jembatan di Kelurahan Mendahara, Kecamatan Menda
PEMERINTAHAN
TANJAB TIMUR Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Pemerintah Kabupaten Bungo resmi menjalin kerja sama melalui penandatanganan
PEMERINTAHAN