Ketua DPRD Sumut Desak Dirut Pertamina Evaluasi Total Sumbagut, Soroti Antrean BBM yang Kian Parah
MEDAN Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara (Sumut) Arni Sitorus mendesak Direktur Utama PT Pertamina segera melakukan evaluasi menyeluruh
POLITIK
DENPASAR – Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra, menerima hasil opini Ombudsman RI terkait Penilaian Maladministrasi Pelayanan Publik Tahun 2025, Rabu (25/2/2026), di Gedung Wiswa Sabha Pratama, Denpasar.
Penilaian ini menjadi bagian dari upaya pengawasan untuk memastikan kualitas pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Penyerahan opini dilakukan langsung oleh Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Bali, Ni Nyoman Sri Widianti. Dalam sambutannya, Sekda Dewa Made Indra menyampaikan apresiasi atas peran Ombudsman RI sebagai mitra strategis pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.Baca Juga:
Ia menekankan bahwa penilaian ini menjadi instrumen penting untuk mendorong seluruh perangkat daerah patuh terhadap standar pelayanan yang telah ditetapkan.
Ni Nyoman Sri Widianti menjelaskan bahwa opini tahun 2025 merupakan transformasi dari penilaian kepatuhan terhadap standar pelayanan publik. Fokus penilaian tahun ini adalah maladministrasi, yang menilai kualitas layanan serta tingkat kepatuhan penyelenggara publik.
Penilaian tersebut mencakup Pemerintah Provinsi Bali serta sejumlah pemerintah kabupaten/kota, termasuk Denpasar, Badung, dan Karangasem.
"Opini ini juga diserahkan ke berbagai unit pelayanan publik, seperti RSBM, Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga, serta Panti Sosial Asuhan Anak Udyana Wiguna, sebagai pedoman perbaikan berkelanjutan," kata Ni Nyoman.
Secara nasional, Ombudsman RI menilai 310 kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah pada 2025.
Penilaian ini menggunakan 14 komponen standar pelayanan publik sebagai indikator utama untuk menentukan kualitas layanan dan tingkat kepatuhan penyelenggara.
Dengan opini ini, Pemerintah Provinsi Bali berharap seluruh unit pelayanan publik dapat meningkatkan kualitas layanan, memperkuat transparansi, dan membangun tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.*
(dh)
MEDAN Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara (Sumut) Arni Sitorus mendesak Direktur Utama PT Pertamina segera melakukan evaluasi menyeluruh
POLITIK
JAKARTA Anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar dari Daerah Pemilihan Sumatera Utara I, Kombes Pol. (Purn.) Dr. Maruli Siahaan, S.H., M.H.,
NASIONAL
MEDAN Anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar dari Daerah Pemilihan Sumatera Utara I, Kombes Pol. (Purn.) Dr. Maruli Siahaan, S.H., M.H., me
NASIONAL
DELISERDANG Prestasi membanggakan kembali datang dari Sumatera Utara. Caroline Cicilia Nababan, siswi kelas I SD Negeri 18 Rantau Selata
PENDIDIKAN
BENER MERIAH Pemerintah pusat mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di kawasan Tanah Gayo, Aceh. Dalam kurun wak
NASIONAL
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara bergerak cepat menindaklanjuti tambahan Dana Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2026 sebes
PEMERINTAHAN
MEDAN Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengajak mahasiswa Universitas Sumatera Utara (USU) menjadi motor penggerak lahirny
NASIONAL
MEDAN Kuliah umum Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman di Universitas Sumatera Utara (USU), Rabu (15/7/2026), diwarnai interup
NASIONAL
MEDAN Kuliah umum Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman di Universitas Sumatera Utara (USU), Rabu (15/7/2026), tak sekadar memb
NASIONAL
MEDAN Anggota Komisi III DPR RI Hinca Panjaitan mempertanyakan mekanisme verifikasi dalam proses seleksi Taruna Akademi Militer (Akmil)
NASIONAL