Korupsi Proyek Jalan Sumut, PPK BBPJN Heliyanto Dituntut 5 Tahun Penjara
MEDAN Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Satker Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional (BBPJN) Wilayah I Sumatera Utara, Heliyanto, dituntut l
HUKUM DAN KRIMINAL
HUMBAHAS — Bupati Humbang Hasundutan, Dr. Oloan Paniaran Nababan, SH, MH, memimpin rapat mediasi antara PT. Energy Sakti Sentosa (ESS) dan masyarakat bermarga Pardosi terkait klaim tanah adat di Desa Tukka Dolok, Kamis (26/2/2026), di ruang Rapat Setdakab Humbang Hasundutan.
Rapat ini dihadiri Forkopimda, Wakapolres Humbang Hasundutan, Kompol M. Nainggolan, SH, M.Si, perwakilan Kajari Humbang Hasundutan, Pabung Dandim 0210/TU, jajaran OPD, Camat Pakkat, Kepala Desa Purba Bersatu, Pakkat Hauagong, dan Tukka Dolok.
Permasalahan mencuat setelah warga bermarga Pardosi mengklaim lahan yang digunakan PT. ESS sebagai tanah adat mereka.Baca Juga:
Warga sempat memasang portal dan tenda di lokasi, sehingga aktivitas pembangunan PLTA Pakkat sempat terhenti.
Kuasa hukum warga menyatakan status lokasi berstatus quo hingga adanya putusan resmi, yang dijadwalkan sidangnya pada 4 Maret 2026.
Rapat mediasi ini merupakan tindak lanjut dari peninjauan lapangan pemerintah pada 23 Februari 2026 serta keputusan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 44 Tahun 2026 tentang Tim Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
Bupati menegaskan peran pemerintah untuk membina dan mengevaluasi pengawasan perizinan sesuai ketentuan perundang-undangan.
"Mediasi ini bertujuan mencari solusi melalui musyawarah mufakat dengan prinsip adil, transparan, dan netral. Kami pastikan penyelesaian konflik dilakukan secara damai, mengedepankan kepastian hukum, serta menjaga kondusivitas wilayah demi keberlanjutan pembangunan dan investasi," ujar Bupati.
PT. ESS menjelaskan bahwa pembangunan PLTA Pakkat dimulai sejak 2014 dan mulai beroperasi pada 2016.
Dalam forum mediasi, peserta rapat memberikan masukan konkret untuk merumuskan opsi penyelesaian terbaik bagi semua pihak.
Pemerintah daerah menegaskan bahwa perusahaan dapat menjalankan aktivitasnya seperti biasa karena belum ada putusan pengadilan.
Rapat ini menjadi bukti komitmen Pemkab Humbang Hasundutan dalam menyelesaikan konflik agraria secara damai, menjaga investasi, dan tetap memprioritaskan kepastian hukum bagi seluruh warga dan perusahaan.*
(ad)
MEDAN Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Satker Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional (BBPJN) Wilayah I Sumatera Utara, Heliyanto, dituntut l
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) menggelar aksi demonstrasi di depan Mabes Polri, Jakarta, Jumat (27/2/2
NASIONAL
JAKARTA Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyampaikan pesan Presiden Prabowo Subianto agar seluruh pegawai BGN menegakka
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Anggota Komisi III DPR RI, Hinca Panjaitan, menyambut positif langkah Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin turun langsung ke Sumatera
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) termasuk Ramadhan dan Idul Fitri, Perum Bulog memastikan ketersediaan dan stabilita
EKONOMI
JAKARTA Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri berhasil menangkap buron bandar narkoba, Erwin Iskandar alias Ko Erwin, yang se
HUKUM DAN KRIMINAL
BATU BARA Bupati Batu Bara H. Baharuddin Siagian, S.H., M.Si., mengajak masyarakat untuk semakin meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepad
PEMERINTAHAN
JAKARTA Menjadi Warga Negara Indonesia (WNI) bukan sekadar status administratif, melainkan kehormatan yang diperoleh melalui proses keta
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Sumatera Utara, Kahiyang Ayu, memperkenalkan berbagai produk kriya unggulan kha
SENI DAN BUDAYA
JAKARTA Samsung resmi memperkenalkan Galaxy S26 Ultra sebagai ponsel flagship terbarunya, menghadirkan kombinasi spesifikasi kelas atas,
SAINS DAN TEKNOLOGI