Warga Villa Cherry 1 Tolak Dapur MBG, Izin SPPG Tak Sah
CIANJUR Konflik terkait pendirian Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di lingkungan Vil
HUKUM DAN KRIMINAL
BATU BARA - Pemerintah Kabupaten Batu Bara menerima bantuan perbaikan rumah rusak bencana Hidrometeorologi Siklon Senyar Tahap II, sebanyak 84 keluarga dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia (BNPB RI) di Aula Kantor Bupati Batu Bara, Kecamatan Lima Puluh, Selasa (3/3/2026).
Bantuan tersebut diterima langsung oleh Bupati Batu Bara H. Baharuddin Siagian, S.H., M.Si., bersama Wakil Bupati Batu Bara Syafrizal, S.E., M.AP., yang selanjutnya diserahkan kepada masyarakat penerima bantuan.
Adapun 84 keluarga tersebut diantaranya 44 KK mengalami rusak ringan dengan total Rp660.000.000 dan 40 KK mengalami rusak sedang dengan total Rp1.200.000.000 dan total keseluruhan berjumlah Rp1.860.000.000.Baca Juga:
Sebelum menyerahkan bantuan, Bupati dan Wakil Bupati mengikuti zoom meeting yang dipimpin oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang terpusat di Kabupaten Bireuen.
Dalam sambutannya Menteri Pratikno sebagai Menko PMK menegaskan bahwa penyaluran stimulan ini merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan pemulihan pascabencana berjalan cepat dan tepat sasaran.
Menko PMK menekankan bahwa pemulihan pascabencana tidak hanya mengembalikan kondisi seperti semula, tetapi juga harus membangun lebih baik dan lebih tangguh.
Sementara itu Bupati Baharuddin menyampaikan rasa terima kasihnya dan apresiasi kepada Presiden RI Prabowo Subianto dan BNPB RI atas bantuan yang telah diberikan kepada masyarakat Batu Bara.
"Saya ingatkan kepada penerima bantuan untuk menggunakan bantuan ini secara baik dan benar serta dipertanggungjawabkan secara fisik, akuntabel keuangannya dan jangan dipergunakan secara aneh-aneh," ujar Bupati Baharuddin.
Untuk memastikan dana bantuan ini tepat guna dan tepat sasaran, penerima bantuan diwajibkan untuk menggunakan dana tersebut sesuai dengan peruntukannya, yaitu untuk membeli material bangunan dan/atau membayar tenaga kerja dalam rangka perbaikan rumah.
Selanjutnya melaporkan perkembangan perbaikan kepada kepala desa dan pendamping desa.
Bupati Baharuddin juga menyampaikan kepada BNPB RI bahwa kerusakan tidak hanya pada rumah masyarakat. Namun ada kerusakan jalan, terutama kerusakan pada lahan persawahan petani.
Pada tanggal 28 November 2025, BPBD Kabupaten Batu Bara telah mencatat dan merespon berbagai kejadian bencana yang mengakibatkan kerusakan pada rumah warga.
Data lapangan menunjukkan bahwa dampak kerusakan rumah didominasi oleh kategori rusak ringan (rr), rusak sedang (rs) dan rusak berat (rb).
Turut hadir Unsur Pengarah Badan Nasional Penanggulangan Bencana RI Rudi Fhadmanto, Plh. Sekda Batu Bara dan unsur Forkopimda Batu Bara.*
(dh)
CIANJUR Konflik terkait pendirian Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di lingkungan Vil
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) menghadirkan forum eksklusif bagi nasabah BTN Prioritas dan BTN Private melalui rang
EKONOMI
MEDAN Pemerintah Kota (Pemko) Medan mengikuti kegiatan Inisiasi Peningkatan Kapasitas dan Literasi Sinergi Percepatan dan Perluasan Digi
PEMERINTAHAN
PADANG LAWAS UTARA Seorang petani berinisial HAY (33) diamankan polisi setelah kedapatan membawa narkotika jenis sabu saat duduk santai
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDA ACEH Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, menegaskan pentingnya penguatan sinergi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) untuk menjaga
EKONOMI
ACEH JAYA Satlantas Polres Aceh Jaya gencar melakukan patroli penertiban balap liar dan penggunaan knalpot brong di Jalan Lintas Banda A
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Presiden ke6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), menekankan pentingnya langkah antisipatif pemerintah menghadap
EKONOMI
JAKARTA Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menetapkan dua orang tersangka dalam kasus dugaan manipulasi harga saham dan Initial Public Offerin
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), mengungkapkan respons Wakil Presiden ke10 dan ke12 RI, Jusuf Kalla
EKONOMI
JAKARTA Pemerintah menetapkan target ambisius menghapus kemiskinan ekstrem hingga 0 persen pada 2026. Pernyataan ini disampaikan Menter
EKONOMI