MEDAN – Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah, pengusaha, dan pekerja dalam membangun hubungan industrial yang sehat demi kemajuan Kota Medan.
Pernyataan itu disampaikan saat membuka Rapat Koordinasi Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit dan Dewan Pengupahan Kota Medan di Hotel Grand Antares, Medan Kota, Rabu (4/3/26).
Hadir dalam pertemuan unsur Forkopimda Kota Medan, Kacab BPJS Ketenagakerjaan Kota Medan Jefri Iswanto, segenap pimpinan perangkat daerah, serta para pengusaha dan ketua serikat pekerja.Baca Juga:
Menurut Rico Waas, rapat koordinasi bukan sekadar forum formal, melainkan harus membangun komunikasi terbuka dan saling memahami.
"Kota ini akan maju apabila pemerintah, pengusaha, dan pekerja memiliki pemikiran yang sama. Tantangan kita bukan di dalam, tetapi tantangan global seperti persoalan geopolitik dan ekonomi dunia. Itu yang harus kita hadapi bersama," ujar Rico.
Wali kota menekankan pekerja membutuhkan kesejahteraan, kepastian hak, seperti THR, serta peningkatan keterampilan.
Sementara pengusaha memerlukan tenaga kerja profesional dan iklim usaha kondusif. Pemerintah bertugas menjaga stabilitas agar investasi terus tumbuh.
"Kalau investasi datang, otomatis lapangan pekerjaan terbuka. Ketika masyarakat bekerja, itu menjadi prestasi kita bersama," tegasnya.
Rico Waas menambahkan, profesionalisme dan komitmen kedua belah pihak penting agar Medan dikenal sebagai kota nyaman bagi pekerja dan investor.
Tahun lalu, capaian investasi Kota Medan melampaui target, dari Rp7,5 triliun menjadi Rp14,5 triliun.
"Pemko Medan terus berkomitmen membuka ruang komunikasi seluas-luasnya serta memastikan proses investasi berjalan profesional tanpa hambatan birokrasi," ujar Rico.
Plt Kadis Ketenagakerjaan Kota Medan, Ramaddan, menyatakan LKS Tripartit dibentuk untuk menciptakan hubungan industrial harmonis melalui dialog dan diskusi antar unsur pemerintah, serikat pekerja, dan pengusaha.
Sepanjang 2025, tercatat 502 kasus hubungan industrial di Kota Medan, lebih dari 60 persen berhasil diselesaikan secara kesepakatan bersama.
Medan memiliki 17 mediator hubungan industrial, salah satu jumlah terbanyak di Indonesia, dan ke depannya kualitas serta kuantitas mediator akan terus ditingkatkan, termasuk dengan pendekatan jemput bola ke perusahaan untuk pencegahan dini perselisihan.
Ramaddan juga mengingatkan perusahaan untuk mematuhi kewajiban pembayaran THR, dan memastikan tidak ada toleransi terhadap pelanggaran.
"Pembayaran THR adalah kewajiban. Jika ada laporan dari serikat pekerja terkait pelanggaran, akan kami tindaklanjuti sesuai ketentuan," tegasnya.
Dalam kesempatan itu, Wali Kota Medan juga meresmikan Posko THR Kota Medan, yang berfungsi sebagai pusat laporan, mediasi, dan konsultasi bagi buruh atau karyawan yang mengalami kendala terkait pencairan tunjangan.
Rico menutup sambutannya dengan menekankan pentingnya memperkuat forum formal maupun informal untuk membangun Kota Medan secara solid dan berkelanjutan.
"Pembangunan tidak bisa setengah-setengah. Kita harus solid membangun Kota Medan bersama," pungkasnya.*
(ad)
JAKARTA Pemerintah Indonesia menargetkan capaian investasi hingga Rp 13.000 triliun dalam periode 20252029. Target besar tersebut dib
EKONOMI
BINJAI Pemuda asal Kota Binjai, Sumatera Utara, Ardiansyah, yang sebelumnya sempat ditahan oleh pihak imigrasi di Phnom Penh, Kamboja, a
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita logam mulia, valuta asing, hingga uang tunai senilai sekitar Rp 2 miliar dari hasil p
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan percepatan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) sebagai bagian dari str
PEMERINTAHAN
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa harga BBM subsidi tidak akan mengalami kenaikan. Kebijakan tersebut diseb
EKONOMI
JAKARTA Kenaikan harga plastik mulai menjadi perhatian pemerintah, terutama bagi industri makanan dan minuman yang selama ini bergantung
EKONOMI
LUBUK PAKAM Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Deli Serdang menyepakati 17 Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) untuk
PEMERINTAHAN
JAKARTA Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan bahwa pembahasan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold dalam revisi
POLITIK
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menerima sambungan telepon dari Perdana Menteri Australia Anthony Albanese pada Selasa (21/4/2026) sor
EKONOMI
JAKARTA Terdakwa kasus dugaan korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook, Ibrahim Arief (Ibam), mengaku heran atas tuntutan 15 tahun p
HUKUM DAN KRIMINAL
