Aceh Terima Tambahan Rp10,65 Triliun untuk Penanganan Daerah Terdampak Bencana
BANDA ACEH Pemerintah pusat menyalurkan tambahan Transfer ke Daerah (TKD) senilai Rp10,65 triliun bagi wilayah terdampak bencana di Aceh
PEMERINTAHAN
MEDAN — Realisasi pendapatan daerah Provinsi Sumatera Utara (Sumut) sepanjang tahun 2025 menunjukkan peningkatan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya.
Pemerintah Provinsi Sumut melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sumut akan terus mendorong kepatuhan wajib pajak untuk mengoptimalkan penerimaan daerah.
Kepala Bapenda Sumut, Ardan Noor, menyampaikan realisasi pajak daerah hingga 31 Desember 2025 mencapai 90,31 persen, meskipun dihadapkan pada berbagai tantangan, termasuk bencana banjir yang melanda sejumlah wilayah di Sumut.Baca Juga:
"Alhamdulillah, berkat bantuan dan dorongan kita semua, realisasinya mencapai 90,31 persen," ujar Ardan dalam konferensi pers di Lobby Dekranasda, Kantor Gubernur Sumut, Medan, Kamis (5/3/2026).
Secara rinci, realisasi pajak daerah tahun 2025 meliputi:
- Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Rp1,4 triliun
- Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Rp799 miliar
- Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) Rp1,4 triliun
- Pajak air permukaan Rp139 miliar
- Pajak rokok Rp1,2 triliun
- Pajak alat berat Rp25 juta
- Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) Rp4,5 miliar
"Total realisasi pendapatan tahun 2025 sebesar Rp5,6 triliun atau 90,31 persen. Ini meningkat signifikan dibandingkan 2024 yang mencapai 85,5 persen," ujar Ardan.
Ardan mengakui upaya memaksimalkan pendapatan daerah tidak mudah, terutama akibat bencana di Tapanuli Tengah dan Tapanuli Selatan yang sempat menghambat proses pembayaran pajak karena sarana dan prasarana terbatas.
Untuk meningkatkan pendapatan daerah ke depan, Bapenda Sumut akan mengedepankan strategi peningkatan kepatuhan wajib pajak.
Salah satu program yang akan digelar adalah Gebyar Pajak Sumut 2026, yang memberi kesempatan undian berhadiah bagi wajib pajak yang membayar PKB tepat waktu.
"Gebyar Pajak ini bertujuan mendorong antusiasme wajib pajak membayar tepat waktu secara sukarela. Dengan demikian, pendapatan daerah bisa lebih stabil," kata Ardan.
Selain itu, Bapenda juga memberikan insentif berupa penghapusan denda, memperkuat integrasi sistem pembayaran dengan perbankan, dan melakukan strategi jemput bola melalui koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota.
Ardan turut mengimbau kabupaten/kota agar memanfaatkan dana opsen—tambahan pajak dari PKB dan BBNKB—untuk mendukung optimalisasi pajak daerah.
"Selama ini dana opsen belum sepenuhnya digunakan untuk kegiatan peningkatan pendapatan. Dana ini seharusnya mendukung program optimalisasi pajak sesuai aturan," katanya.*
(ad)
BANDA ACEH Pemerintah pusat menyalurkan tambahan Transfer ke Daerah (TKD) senilai Rp10,65 triliun bagi wilayah terdampak bencana di Aceh
PEMERINTAHAN
SOLO Mantan Presiden RI, Joko Widodo, memberikan dukungan penuh terhadap rencana pembangunan Dayak Center di kawasan Ibu Kota Nusantara
NASIONAL
JAKARTA Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menunjuk Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, sebagai Ketua
EKONOMI
JAKARTA Penetapan status tersangka terhadap mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, dinilai belum sah apabila belum didahului audit i
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Direktur Eksekutif Lokataru Foundation, Delpedro Marhaen, mengajukan uji materi terhadap sejumlah pasal dalam Kitab UndangUndan
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Sumatera Utara, Topan Obaja Putra Ginting (42), dituntut pid
HUKUM DAN KRIMINAL
MOSKWA Pemerintah Rusia menyatakan hingga kini belum menerima permintaan bantuan militer dari Iran, menyusul serangan udara yang dilanca
INTERNASIONAL
DENPASAR Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali melaksanakan penandatanganan Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum Tahun Anggaran 2026, Ka
HUKUM DAN KRIMINAL
BATAM Suasana histeris pecah di ruang sidang utama Pengadilan Negeri (PN) Batam, Kamis (5/3/2026), saat majelis hakim menjatuhkan vonis
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Koalisi Masyarakat Sipil untuk Keadilan Ekologis mendesak PT Gunung Raya Utama Timber Industries (GRUTI) dan PT Teluk Nauli menghe
HUKUM DAN KRIMINAL