Bupati Rejang Lebong Diduga Minta Fee Proyek untuk THR Lebaran
REJANG LEBONG Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menyoroti dugaan praktik ijon proyek yang melibatkan Bupati Rejang Lebong, Muha
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) terus mendorong percepatan penanganan pengungsi korban bencana, dengan target zero pengungsi di tenda menjelang perayaan Idulfitri 2026.
Hal tersebut disampaikan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Basarin Yunus Tanjung, di Medan, Rabu (11/3/2026).
"Sudah ada pengungsi yang masuk ke hunian sementara (Huntara). Masih ada ribuan Huntara lagi siap dihuni, dan progres pembangunan Huntara sudah mencapai 90-an persen. Kami harap sebelum Lebaran, pengungsi sudah tidak lagi di tenda," ujar Basarin.Baca Juga:
Pemprov Sumut mendorong seluruh pihak untuk menjaga kolaborasi demi percepatan pemindahan pengungsi dari tenda ke Huntara.
Menurut Basarin, keberhasilan percepatan ini membutuhkan dukungan dan kerja sama dari berbagai pihak.
Beberapa titik Huntara telah dihuni masyarakat terdampak bencana, antara lain:
- Lapangan Bola Simarpinggan, Kecamatan Angkola Selatan: 186 unit
- Dusun Aek Latong, Desa Marsada, Kecamatan Sipirok: 118 unit
- PTPN IV Regional I Afdeling III Kebun Batang Toru, Desa Napa: 129 unit
- Adiankoting: 40 unit
- Asrama Haji Pinangsori: 52 unit
- Lahan Balerong Pasar Tukka: 12 unit
- Lahan Rusunawa Pandan: 90 unit
Sementara itu, sejumlah Huntara lainnya masih dalam tahap penyelesaian. Untuk wilayah Tapanuli Selatan, Huntara baru dijadwalkan siap dihuni pada 15 Maret 2026.
Selain penyediaan Huntara, para pengungsi juga menerima Dana Tunggu Hunian (DTH) bagi yang memilih tidak tinggal di Huntara.
"Proses penyaluran DTH sudah berlangsung dan akan terus dicairkan sesuai kelengkapan BNBA (By Name By Address)," jelas Basarin.
Langkah ini menjadi upaya Pemprov Sumut dalam memastikan pengungsi korban bencana mendapatkan tempat tinggal yang layak dan perlindungan menjelang perayaan Idulfitri.*
(sp/ad)
REJANG LEBONG Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menyoroti dugaan praktik ijon proyek yang melibatkan Bupati Rejang Lebong, Muha
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDA ACEH Empat Tahun Buron, Terpidana Kasus Cabul Akhirnya Ditangkap Kejati Aceh. Tim Tangkap Buronan (Tabur) Kejaksaan Tinggi Aceh ber
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemanggilan mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, terkait kasus dugaan korup
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Calon Anggota Dewan Komisioner (ADK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Agus Sugiarto, memaparkan tujuh masalah mendasar yang masih di
EKONOMI
JAKARTA Pemerintah memastikan tidak memberikan diskon tarif tol pada puncak arus mudik Lebaran 2026. Kebijakan ini dimaksudkan untuk meng
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menetapkan pihak PT Statika Mitra Sarana (SMS) sebagai tersangka dalam kasus dugaan s
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, mengungkapkan rencananya untuk melaksanakan Salat Idulfitri 2026 di luar Kota Medan. Loka
NASIONAL
JAKARTA Jaksa Penuntut Umum (JPU) Muhammad Arfian menyampaikan permohonan maaf secara terbuka di hadapan Komisi III DPR RI, Rabu (11/3/2
NASIONAL
JAKARTA Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, menegaskan pemerintah daerah wajib memasukkan program pembatasan akses media sosi
PEMERINTAHAN
JAKARTA Calon Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Hasan Fawzi, menegaskan target ambisiusnya untuk memperkuat pasar m
EKONOMI