Pecatan Polisi dan 3 Rekan Divonis 12 Tahun Penjara karena Jual 1 Kg Sabu di Binjai
BINJAI Mantan personel Polda Sumut, Aipda Erina Sitapura alias ES, bersama tiga rekannya, Gilang Pratama (GP), Ngatimen (N), dan Abdur R
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN — Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menekankan pentingnya ketersediaan data statistik yang akurat, lengkap, dan berkualitas sebagai dasar dalam merumuskan kebijakan pembangunan daerah.
Hal tersebut disampaikan Kepala Bidang Statistik Sektoral Dinas Komunikasi dan Informatika Sumatera Utara, Ika Hardina Lubis, dalam pembahasan terkait data statistik ekonomi bersama Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Utara di Kantor Gubernur Sumatera Utara, Kamis, 12 Maret 2026.
Menurut Ika, data yang dihasilkan BPS memiliki peran penting bagi pemerintah daerah dalam mengambil keputusan strategis, terutama di tengah dinamika ekonomi global yang terus mengalami perubahan.Baca Juga:
"Data dari BPS Sumatera Utara harus akurat, baik, berkualitas, dan lengkap. Data tersebut sangat penting karena akan menjadi landasan bagi pemerintah provinsi dalam merumuskan berbagai kebijakan pembangunan," kata Ika dalam pertemuan tersebut.
Ia menjelaskan, pemerintah daerah saat ini tidak hanya menghadapi tantangan pembangunan di tingkat lokal, tetapi juga harus mampu beradaptasi dengan berbagai gejolak ekonomi global yang memengaruhi sektor usaha di daerah.
Perubahan pola usaha masyarakat, kata dia, juga menjadi faktor yang perlu diperhatikan dalam penyusunan kebijakan pembangunan daerah.
Perkembangan teknologi dinilai telah mengubah sistem berusaha masyarakat dari yang sebelumnya banyak dilakukan secara konvensional menjadi lebih berbasis digital.
"Sekarang kita melihat ada pergeseran sistem usaha. Dari yang sebelumnya berbasis toko fisik, kini banyak yang beralih ke sistem daring. Bahkan ada juga model usaha yang dilakukan dari rumah ke rumah. Perubahan ini tentu harus kita pahami melalui data yang akurat," ujarnya.
Ika menegaskan, data statistik yang berkualitas akan membantu pemerintah membaca arah perkembangan ekonomi serta menentukan kebijakan yang tepat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
"Data yang dihasilkan BPS sangat berharga bagi pemerintah provinsi. Dengan data tersebut, kita bisa menyusun kebijakan yang lebih tepat sasaran dan mampu beradaptasi terhadap perubahan ekonomi di masa depan," kata dia.*
(sp/ad)
BINJAI Mantan personel Polda Sumut, Aipda Erina Sitapura alias ES, bersama tiga rekannya, Gilang Pratama (GP), Ngatimen (N), dan Abdur R
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Mantan Kepala Presidential Communications Office (PCO), Hasan Nasbi, mendadak dipanggil Presiden Prabowo Subianto ke Istana Kepr
PEMERINTAHAN
JAKARTA Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Bob Hasan memastikan revisi UndangUndang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta akan member
NASIONAL
JAKARTA Jaksa Penuntut Umum menuntut aktor Ammar Zoni dengan hukuman sembilan tahun penjara dalam sidang lanjutan perkara dugaan penyala
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Ahli digital forensik Rismon Hasiholan Sianipar dijadwalkan bertemu Presiden ke7 RI Joko Widodo di Solo pada Kamis, 12 Maret 20
NASIONAL
BANDA ACEH Polda Aceh menggelar peringatan Nuzulul Quran 1447 Hijriah di Masjid Babuttaqwa Polda Aceh, Banda Aceh, Kamis, 12 Maret 2026.
NASIONAL
ACEH TAMIANG Pimpinan Wilayah &039Aisyiyah (PWA) Aceh melalui Majelis Kesejahteraan Sosial (MKS) menyelenggarakan program Taman Lansia
PENDIDIKAN
PADANGSIDIMPUAN Kapolres Padangsidimpuan AKBP Wira Prayatna berbuka puasa bersama para tahanan di Rumah Tahanan Polres Padangsidimpuan p
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menegaskan masyarakat tidak perlu khawatir setelah Panglima TNI Agus Subiyanto menetapkan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Tersangka kasus tudingan ijazah Jokowi palsu, Roy Suryo, menyatakan tetap yakin bahwa ijazah Presiden ke7 Joko Widodo palsu mes
HUKUM DAN KRIMINAL