Kak Na Hadiri Buka Puasa Bersama Gekrafs Aceh, Dorong Pengembangan Ekonomi Kreatif
BANDA ACEH Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah Aceh, Marlina Muzakir, mendorong generasi muda yang tergabung dalam Gerakan Ekonomi Kre
EKONOMI
JAKARTA – Pimpinan Komisi II DPR RI memberikan dukungan terhadap rencana pemerintah yang sedang mempertimbangkan penerapan skema work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) guna penghematan anggaran, di tengah dampak konflik yang terjadi di Timur Tengah.
Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, menegaskan bahwa kebijakan tersebut harus tetap memperhatikan kualitas pelayanan publik.
"Yang terpenting bagi kami adalah memastikan bahwa kebijakan WFH atau bahkan WFA (work from anywhere) tidak mengganggu pelayanan publik yang harus tetap berjalan dengan baik," ujar Rifqi, Sabtu (14/3/2026).Baca Juga:
Pernyataan ini datang setelah pemerintah mengusulkan langkah efisiensi dalam anggaran, menyusul ketidakpastian ekonomi global akibat eskalasi konflik di Timur Tengah, khususnya dampaknya terhadap fluktuasi harga minyak dan nilai tukar rupiah.
Rifqi menambahkan bahwa setiap kementerian atau lembaga diharapkan memiliki Key Performance Indicator (KPI) yang jelas untuk memastikan bahwa tugas-tugas ASN tetap terlaksana dengan baik meskipun sebagian besar mereka bekerja dari rumah.
Dukung Penghematan, Jangan Ganggu Pelayanan
Rifqi juga menegaskan bahwa Komisi II DPR mendukung kebijakan penghematan ini, dengan catatan bahwa pelayanan kepada masyarakat tidak boleh terganggu.
Ia menambahkan bahwa penghematan yang dilakukan tidak hanya berlaku untuk ASN, tetapi juga mencakup berbagai sektor lainnya dalam pemerintah, seperti subsidi bahan bakar minyak (BBM), subsidi pangan, serta subsidi lainnya yang sangat diperlukan masyarakat.
"Kebijakan penghematan ini penting, apalagi dengan situasi yang penuh ketidakpastian. Namun, kita tidak boleh mengorbankan pelayanan publik dan kebutuhan dasar masyarakat," lanjutnya.
Kaji Efisiensi dalam Menjaga Stabilitas APBN
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto juga menyampaikan rencana penghematan anggaran yang akan dilakukan pemerintah Indonesia dalam menghadapi dampak dari konflik Timur Tengah.
Penghematan ini termasuk mempertimbangkan kebijakan WFH ASN, efisiensi pengeluaran operasional, serta pengurangan konsumsi energi.
BANDA ACEH Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah Aceh, Marlina Muzakir, mendorong generasi muda yang tergabung dalam Gerakan Ekonomi Kre
EKONOMI
BANDA ACEH Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Aceh menggelar kegiatan Iftar Jama&039i atau buka puasa bersama yang dihadiri pengurus dan wa
NASIONAL
JAKARTA Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya meminta aparat kepolisian mengusut tuntas kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Komi
HUKUM DAN KRIMINAL
PEKANBARU Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah Kota Dumai, Riau, semakin meluas. Hingga Sabtu (14/3/2026), kebakaran di Kelur
PERISTIWA
PEKANBARU Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah Kota Dumai, Riau, semakin meluas. Hingga Sabtu (14/3/2026), kebakaran di Kelur
PERISTIWA
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan kepala daerah di seluruh Indonesia bahwa mereka tidak memiliki kewajiban untuk me
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Sebanyak 19 warga negara Indonesia yang merupakan nelayan asal Aceh Timur ditangkap otoritas Thailand setelah diduga melakukan p
NASIONAL
JAKARTA Wakil Presiden ke10 dan ke12, Jusuf Kalla (JK), menyampaikan keprihatinannya atas kasus penyerangan terhadap Wakil Koordinator
POLITIK
MEDAN Proses pencairan Tunjangan Hari Raya (THR) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Medan telah mencapai leb
PEMERINTAHAN
MEDAN Menjelang Idul Fitri, umat Muslim di Indonesia diwajibkan untuk membayar zakat fitrah sebagai bentuk penyucian diri setelah sebula
AGAMA