Wali Kota Medan Pastikan Anggaran Sektor Lain Tetap Jalan Meski Aturan 30 Persen Berlaku

MEDAN – Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, menegaskan bahwa rencana pemerintah pusat untuk membatasi belanja pegawai maksimal 30 persen dari total anggaran daerah tidak akan menimbulkan masalah bagi Pemerintah Kota (Pemkot) Medan.

"Kalau Medan memang sudah sesuai, kita jaga. Selama ini di bawah 30 persen," kata Rico Waas, Jumat (27/3/2026). Ia menambahkan, kebijakan ini tidak akan berdampak pada sektor lain di Pemkot Medan.

Rico menjelaskan, selama ini porsi belanja pegawai dalam APBD Kota Medan memang sudah berada di bawah ambang batas yang direncanakan pemerintah.

Baca Juga:

• WFH 1 Hari Sepekan Resmi Segera Berlaku, Pemerintah Tunggu Arahan Presiden

Dengan demikian, Pemkot Medan tidak perlu melakukan penyesuaian besar jika aturan tersebut mulai diberlakukan.

Aturan baru ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD), tepatnya Pasal 146 Ayat (1).

Ketentuan tersebut akan berlaku mulai 2027 dan mencakup belanja untuk aparatur sipil negara (ASN), kepala daerah, hingga anggota DPRD, kecuali tunjangan guru yang dialokasikan melalui transfer ke daerah.

Dengan kepastian ini, Pemkot Medan menegaskan bahwa anggaran untuk sektor lain tetap aman dan program pembangunan daerah dapat berjalan tanpa gangguan.*

(k/dh)

WFH 1 Hari Sepekan Resmi Segera Berlaku, Pemerintah Tunggu Arahan Presiden

Pemko Medan Siap Terapkan WFH Sehari Seminggu untuk ASN, Kecuali Pegawai di Layanan Publik seperti Kesehatan, Pendidikan, dan Adminduk

471 ASN Bolos Kerja Pasca Libur Panjang, Wali Kota Medan Perintahkan Inspektorat Tindak Lanjut

Absen Lebih 28 Hari, 3 ASN Tanjungbalai Langsung Diberhentikan!

Wali Kota Padangsidimpuan Sidak Kantor Pelayanan Pasca Idulfitri, Pastikan Layanan Publik Kembali Optimal

98 Persen ASN Hadir di Apel Perdana: Bupati Tekankan Integritas, Asahan Masuk Nominasi Antikorupsi 2026