Begini Tanggapan Jokowi Soal Gugatan Syarat Pendidikan Gibran
SOLO Presiden ke7 RI Joko Widodo menanggapi persoalan hukum yang mempertanyakan keabsahan syarat pendidikan putranya, Gibran Rakabuming
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN – Bupati Labuhanbatu Selatan (Labusel) Fery Sahputra Simatupang secara resmi menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2025 dalam status unaudited kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sumatera Utara.
Penyerahan ini berlangsung di Auditorium BPK RI Perwakilan Sumatera Utara, Medan, pada Selasa (31/3/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Fery didampingi oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan, M. Reza Pahlevi Nasution.Baca Juga:
Mereka menyerahkan dokumen laporan keuangan tersebut kepada Kepala BPK RI Perwakilan Sumatera Utara, Paula Henry Simatupang.
Penyerahan LKPD ini merupakan tahapan krusial dalam pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah, sekaligus sebagai bukti komitmen Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.
Bupati Fery menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada BPK RI Perwakilan Sumut atas dukungannya selama ini dalam memberikan pendampingan, masukan, serta koreksi terkait penyusunan laporan keuangan daerah.
Bupati menekankan bahwa setiap masukan dari BPK sangat penting untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan serta mendorong akuntabilitas anggaran di lingkungan pemerintah daerah.
"Seluruh saran dan masukan yang diberikan BPK menjadi bagian penting dalam upaya kami memperbaiki penyusunan laporan keuangan daerah," ujar Fery Sahputra dalam sambutannya.
Meskipun telah menyusun LKPD dengan sebaik-baiknya, Bupati Fery menyadari adanya beberapa kelemahan dan kekurangan dalam proses penyusunan laporan tersebut.
Ia berharap agar tim pemeriksa BPK dapat memberikan saran konstruktif selama audit untuk perbaikan lebih lanjut.
Bupati juga mengungkapkan pentingnya hasil audit yang objektif dalam memperbaiki kualitas laporan keuangan daerah.
Ia berharap proses audit tidak hanya fokus pada aspek administrasi semata, tetapi juga memberikan dampak langsung pada efisiensi dan efektivitas pemerintahan daerah.
"Proses audit ini kami anggap sebagai kesempatan penting untuk memperbaiki sistem pengelolaan keuangan, memperkuat pengendalian internal, serta memastikan bahwa anggaran dapat digunakan lebih tepat sasaran demi kesejahteraan masyarakat," tambahnya.
Dalam konteks yang lebih luas, Bupati Fery juga menekankan bahwa laporan keuangan yang disusun dengan baik tidak hanya penting untuk kelancaran administrasi, namun juga akan berkontribusi besar pada peningkatan kualitas pelayanan publik.
Pemkab Labusel berkomitmen untuk membangun sistem pemerintahan yang profesional, bertanggung jawab, dan berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat.
Dengan penyerahan LKPD Tahun Anggaran 2025 yang masih dalam status unaudited ini, Pemkab Labuhanbatu Selatan berharap dapat memperkuat sistem pengelolaan keuangan yang lebih baik, transparan, dan akuntabel ke depan.*
(ad)
SOLO Presiden ke7 RI Joko Widodo menanggapi persoalan hukum yang mempertanyakan keabsahan syarat pendidikan putranya, Gibran Rakabuming
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengakui tidak melakukan verifikasi langsung mengenai persyaratan pendidikan Gibran Rakabuming Raka
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Mantan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama, Hilman Latief, mengungkap percakapan dengan mantan Me
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Wakil Gubernur Sumatera Utara Surya mengukuhkan Rusdy Sofyan sebagai Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengapresiasi langkah Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMK
EKONOMI
MEDAN Kuasa hukum pemohon eksekusi tanah di Desa Telaga Tujuh, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang, mempertanyakan belum dite
HUKUM DAN KRIMINAL
BATU BARA Sebagai bentuk pemenuhan hak pelayanan kesehatan dasar bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), Lembaga Pemasyarakatan (Lapas)
NASIONAL
JAKARTA Aliansi Tanah Untuk Rakyat (ATUR) Jakarta mengonsolidasikan kekuatan dalam aksi yang digelar di kawasan Gambir, Jakarta Pusat, K
PERISTIWA
JAKARTA Majelis hakim Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta mengurangi hukuman mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Men
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut mantan Ketua Ombudsman Republik Indonesia Hery Susanto dengan hukuman penjara selama 5 tahun
HUKUM DAN KRIMINAL