TANJUNGBALAI – Pemerintah Kota Tanjungbalai mengukir langkah strategis dalam mendukung upaya perlindungan hayati dan kesehatan masyarakat dengan menyerahkan hibah tanah seluas 52.600 m² kepada Badan Karantina Indonesia.
Penyerahan hibah ini dilakukan dalam sebuah rapat paripurna yang diselenggarakan di Aula Rapat Paripurna DPRD Kota Tanjungbalai, Kamis (2/4/2026).
Rapat ini dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Tanjungbalai, Tengku Eswin, dan turut dihadiri oleh Wakil Wali Kota Tanjungbalai, Muhammad Fadly Abdina, serta sejumlah pejabat penting lainnya.Baca Juga:
Dalam rapat tersebut, Wakil Wali Kota Muhammad Fadly Abdina menekankan pentingnya hibah tanah ini sebagai bentuk komitmen Pemkot Tanjungbalai dalam mendukung tugas-tugas Badan Karantina Indonesia, terutama dalam menjaga keamanan hayati, kesehatan masyarakat, dan kelestarian sumber daya alam.
Ia menjelaskan, peran karantina sangat vital, khususnya dalam mencegah masuk dan tersebarnya hama, penyakit hewan, serta organisme pengganggu tumbuhan.
"Hibah tanah ini merupakan langkah nyata pemerintah dalam mendukung fungsi karantina untuk menjaga keamanan pangan dan lingkungan yang sehat. Kami berharap lahan ini dapat digunakan untuk membangun sarana dan prasarana yang memadai guna meningkatkan pelayanan karantina Indonesia di daerah kita," ujar Fadly.
Penyerahan hibah tanah seluas 52.600 m² ini terletak di Kelurahan Sei Raja, Kecamatan Sei Tualang Raso, dan memiliki sertifikat hak pakai nomor 35.
Ini diharapkan dapat mendukung kegiatan operasional karantina yang lebih optimal dan profesional.
Fadly Abdina juga menekankan bahwa langkah ini merupakan bagian dari upaya memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan instansi vertikal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang sehat, aman, dan berkelanjutan.
Dengan adanya dukungan dari DPRD Kota Tanjungbalai, hibah ini berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
"Dukungan dan kerja sama yang baik dari DPRD sangat kami apresiasi, karena memungkinkan hibah ini terlaksana dengan lancar dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kami berharap ini dapat menjadi contoh keberhasilan kolaborasi antara pemerintah daerah dan instansi terkait," tutupnya.
Fadly juga menekankan bahwa hibah tanah ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kinerja Badan Karantina Indonesia, tetapi juga untuk kepentingan masyarakat luas.
"Kami berharap agar hibah ini dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan masyarakat dan kelancaran aktivitas ekonomi di daerah kita," pungkasnya.
Dalam kesempatan ini, Ketua DPRD Tengku Eswin mengajak seluruh pihak untuk menjaga dan memanfaatkan hibah ini dengan sebaik-baiknya untuk kemajuan bersama.
Setelah penyampaian laporan, dilakukan penandatanganan dokumen hibah yang disaksikan oleh seluruh peserta rapat sebagai tanda sahnya proses hibah tersebut.
Melalui langkah ini, Pemerintah Kota Tanjungbalai menunjukkan komitmennya untuk terus mendukung upaya-upaya yang dilakukan Badan Karantina Indonesia dalam menjaga kesehatan lingkungan dan keberlanjutan sektor pangan.
Hibah tanah ini juga merupakan upaya memperkuat hubungan yang lebih erat antara pemerintah daerah, legislatif, dan instansi vertikal untuk pembangunan yang berkelanjutan di Kota Tanjungbalai.*
(ad)
MEDAN Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara (Sumut), Sulaiman Harahap, menegaskan bahwa kebijakan One Day No Car (ODNC
PEMERINTAHAN
JAKARTA Selebgram Inara Rusli, yang kini memilih menggunakan nama panggung baru, Inara Sati, kembali mencuri perhatian publik dengan cerit
ENTERTAINMENT
JAKARTA Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni menegaskan bahwa Kejaksaan Agung (Kejagung) perlu melakukan pemeriksaan lebih lanjut terh
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini memanggil lima saksi dari biro perjalanan atau travel agent terkait dugaan korupsi d
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kapoksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Komisi III DPR RI, Hasbiallah Ilyas, menilai bahwa rancangan UndangUndang (RUU) Pera
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Dosen Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) Oce Madril mengusulkan pembentukan lembaga khusus yang akan mengelola aset ra
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menanggapi serius isu yang beredar di kalangan internal Kementerian Keuangan (Kemen
EKONOMI
JAKARTA Komisi III DPR kembali mengundang sejumlah pakar untuk memberikan masukan terkait Rancangan UndangUndang (RUU) Perampasan Aset,
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatra Utara (Sumut) Bobby Nasution mengumumkan penerapan kebijakan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN
PEMERINTAHAN
JAKARTA Wakil Presiden ke10 dan ke12 Republik Indonesia, Jusuf Kalla (JK), melalui kuasa hukumnya, melaporkan ahli digital forensik Ri
HUKUM DAN KRIMINAL
