Rp101 Triliun Mengalir untuk MBG, Purbaya Ungkap Belanja Negara Tembus Rp1.656 Triliun
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan realisasi belanja negara mencapai Rp1.656 triliun hingga akhir Juli 2026 atau
EKONOMI
LANGKAT – Jagat maya dihebohkan dengan beredarnya video yang memperlihatkan kondisi Kantor Lurah Kwala Bingai, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, yang diduga tutup paksa saat jam pelayanan masih berlangsung.
Peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 11.00 WIB, di mana seharusnya pelayanan publik tengah berjalan maksimal.
Namun dalam rekaman yang beredar, terlihat pintu kantor dalam keadaan terkunci rapat tanpa satu pun aparatur yang berjaga.
Akibatnya, sejumlah warga yang datang untuk mengurus administrasi terpaksa pulang dengan kecewa.Baca Juga:
Masyarakat mempertanyakan kedisiplinan dan komitmen aparatur di tingkat kelurahan yang sejatinya merupakan garda terdepan pelayanan.
Potensi Pelanggaran Hukum
Secara yuridis, kejadian ini dinilai berpotensi melanggar sejumlah peraturan perundang-undangan:
1.UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
Pasal 15 huruf a dan d menegaskan kewajiban penyelenggara memberikan pelayanan berkualitas sesuai standar. Tidak beroperasinya kantor pada jam kerja merupakan bentuk pengabaian kewajiban.
2.UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN
Menegaskan bahwa Aparatur Sipil Negara berfungsi sebagai pelayan publik yang profesional dan wajib taat terhadap peraturan perundang-undangan.
3.PP No. 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS
Secara spesifik mengatur kewajiban masuk dan menaati jam kerja. Pelanggaran ini dapat dikenai sanksi disiplin, mulai dari teguran hingga hukuman berat.
4.UU No. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI
Kondisi ini dapat dikategorikan sebagai maladministrasi karena adanya kelalaian dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
Dampak dan Tuntutan Aksi
Kasus ini tidak hanya merugikan warga akibat tertundanya urusan administrasi, tetapi juga berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Atas dasar itu, publik mendesak Bupati Langkat untuk segera:
- Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Lurah Kwala Bingai dan jajarannya.
- Menindak tegas pihak yang bertanggung jawab jika terbukti melanggar disiplin.
- Memperkuat sistem pengawasan agar pelayanan publik berjalan profesional, transparan, dan akuntabel.
Kasus ini menjadi pengingat bahwa pelayanan publik adalah amanah, bukan sekadar rutinitas. Aparatur dituntut hadir dan responsif demi memenuhi hak dasar masyarakat.*
(ad)
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan realisasi belanja negara mencapai Rp1.656 triliun hingga akhir Juli 2026 atau
EKONOMI
JAKARTA Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Thailand berkomitmen memperkuat kerja sama ekonomi dengan menargetkan nilai
EKONOMI
JAKARTA Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan pemerintah tengah menyiapkan stimulus bagi masyarakat yang terdampak kek
EKONOMI
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi Pemerintah Thailand atas bantuannya memfasilitasi pemulangan hampir 1.000 warga negara Ind
NASIONAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menerima tanda kehormatan dari Komando Pasukan Khusus Angkatan Darat Kerajaan Thailand atau Special Warf
NASIONAL
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) terus mengusut kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menyeret mantan Jaksa
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto melontarkan candaan saat menyambut Perdana Menteri (PM) Thailand Anutin Charnvirakul di Istana Merdeka,
NASIONAL
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan dirinya tidak berencana mencalonkan diri sebagai Gubernur Bank Indonesia (BI) men
EKONOMI
JAKARTA Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) telah menetapkan sidang perdana kasus
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDA ACEH Kelangkaan semen di sejumlah wilayah Aceh memicu lonjakan harga yang dinilai membebani masyarakat dan pelaku usaha konstruksi
EKONOMI