MBG Masih Gunakan Anggaran Pendidikan, DPR: Kesejahteraan Guru dan Beasiswa Tak Boleh Terganggu
JAKARTA Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani mengingatkan pemerintah agar penggunaan anggaran pendidikan untuk Program Makan
PENDIDIKAN
TANJUNGBALAI — Pemerintah Kota Tanjungbalai mulai melakukan penataan kawasan Pasar Bahagia dengan mengimbau pedagang kaki lima (PKL) yang masih berjualan di bahu jalan dan trotoar untuk segera berpindah ke lapak resmi yang telah disediakan.
Wakil Wali Kota Tanjungbalai Muhammad Fadly Abdina turun langsung ke lokasi pasar pada Jumat, 10 April 2026, untuk melakukan pendekatan dialogis dan humanis kepada para pedagang.
Dalam kegiatan tersebut, Fadly juga menyerahkan surat imbauan kepada para PKL agar segera mengosongkan area badan jalan dan mulai berpindah ke lokasi yang telah disiapkan pemerintah.Baca Juga:
"Ini merupakan langkah persuasif dan sosialisasi dalam rangka penataan kawasan Pasar Bahagia," ujar Fadly.
Ia meminta para pedagang mengosongkan lapak di badan jalan paling lambat Selasa, 14 April 2026.
Setelah itu, pemerintah akan melakukan penertiban terhadap bangunan atau lapak yang masih berada di area terlarang.
Fadly menegaskan, pemerintah tidak melarang masyarakat untuk berdagang, namun ketertiban, kenyamanan, serta keselamatan pengguna jalan harus tetap dijaga.
Menurut dia, lapak resmi disiapkan agar aktivitas ekonomi tetap berjalan tanpa mengganggu lalu lintas.
Ia juga menginstruksikan perangkat daerah terkait, termasuk Dinas Perdagangan dan Perindustrian serta Satuan Polisi Pamong Praja, untuk melakukan pendataan ulang pedagang agar proses penertiban berjalan adil dan tidak tebang pilih.
"Penertiban harus dilakukan tanpa gesekan. Semua pedagang harus ditangani secara adil," kata dia.
Sementara itu, salah satu pedagang menyatakan kesediaannya untuk pindah, namun meminta pemerintah memastikan lapak pengganti tidak dialihkan kepada pedagang baru serta penertiban dilakukan secara adil.
Penataan kawasan Pasar Bahagia juga melibatkan sejumlah OPD, di antaranya Dinas PUTR, Dishub, Satpol PP, serta pemerintah kecamatan dan kelurahan setempat.*
JAKARTA Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani mengingatkan pemerintah agar penggunaan anggaran pendidikan untuk Program Makan
PENDIDIKAN
JAKARTA Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Deddy Sitorus menanggapi pernyataan Ketua Fraksi PKB DPR RI Jazilul Fawaid yang meminta PDIP ber
POLITIK
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) meminta seluruh pemerintah kabupaten/kota penerima Bantuan Keuangan Provinsi (B
PEMERINTAHAN
JAKARTA Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menegaskan pemerintah memiliki kewenangan untuk mengatur lokasi penyampaian penda
NASIONAL
MEDAN Balai Besar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sumatera Utara (Karantina Sumut) kembali mencatatkan ekspor komoditas pertanian ke
PERTANIAN AGRIBISNIS
BANDA ACEH Polda Aceh akan menggelar Bhayangkara Fest 2026 dalam rangka memperingati Hari Bhayangkara ke80. Kegiatan yang berlangsung p
NASIONAL
MEDAN Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Medan membongkar praktik industri rumahan (home industry) vape mengandung narkotika atau yang d
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Anggota Komisi IX DPR RI sekaligus Ketua DPP NasDem, Irma Suryani Chaniago, meminta Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan evaluasi
NASIONAL
JAKARTA Badan Anggaran (Banggar) DPR RI bersama pemerintah mulai membahas arah kebijakan pembangunan nasional dan prioritas anggaran unt
NASIONAL
SOLO Putra Presiden Prabowo Subianto, Ragowo Hediprasetyo Djojohadikusumo atau Didit Prabowo, bertemu Presiden ke7 RI, Joko Widodo, di
POLITIK