Sekitar 4 persen di antaranya merupakan lanjut usia di atas 80 tahun yang mendapat prioritas keberangkatan.
Ia menjelaskan, total jemaah haji Provinsi Sumatera Utara mencapai 5.894 orang yang terbagi dalam 17 kelompok terbang (kloter), meski jemaah asal Medan tidak mengisi seluruh kloter secara penuh.
Bambang juga berharap Wali Kota Medan dapat melepas langsung kloter pertama yang dijadwalkan masuk Asrama Haji pada 21 April dan diberangkatkan ke Tanah Suci pada 22 April melalui Bandara Internasional Kualanamu.
Selain itu, ia mengusulkan dukungan transportasi bagi petugas yang mengantar jemaah ke bandara, sebagaimana telah diterapkan di sejumlah daerah lain.*
(ad)
JAKARTA Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono menyoroti dugaan delapan warga negara Indonesia (WNI) direkrut untuk bergabung dengan ang
POLITIK
JAKARTA Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menghormati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengubah pemaknaan indikator peneta
NASIONAL
JAKARTA Nilai tukar dolar Amerika Serikat (AS) melemah tipis terhadap rupiah pada perdagangan Selasa (1/9/2026) pagi. Dolar AS berada di l
EKONOMI
JAKARTA Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengawali perdagangan Selasa (1/9/2026) di zona hijau. IHSG menguat ke level 6.548 atau naik 22
EKONOMI
JAKARTA Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara akan melaporkan kesiapan program gentengisasi kepada Presi
PEMERINTAHAN
JAKARTA Sejumlah kementerian dan lembaga negara mengajukan tambahan anggaran untuk tahun 2027. Tambahan dana tersebut diajukan karena pagu
EKONOMI
JOMBANG Presiden Prabowo Subianto menanggapi kritik yang menyebut Kabinet Merah Putih terlalu gemuk dan tidak efisien. Prabowo menjelaskan
NASIONAL
JAKARTA Harga emas batangan PT Aneka Tambang (Antam) pada perdagangan Selasa (1/9/2026) mengalami penurunan. Harga emas Antam ukuran 1 gra
EKONOMI
MEDAN Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution mengimbau masyarakat mewaspadai aktivitas Gunung Sinabung di Kabupaten Karo yang kini berstat
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendukung pemerintah dan DPR untuk melanjutkan pembahasan hingga mengesahkan Rancangan UndangU
NASIONAL
