Dua Kali Mangkir Kasus HGB, KPK Ungkap Alasan Belum Cegah Menteri Nusron Wahid ke Luar Negeri
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum mengajukan pencegahan ke luar negeri terhadap Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Bad
NASIONAL
JOMBANG - Presiden Prabowo Subianto menanggapi kritik yang menyebut Kabinet Merah Putih terlalu gemuk dan tidak efisien. Prabowo menjelaskan besarnya koalisi pemerintahan yang dipimpinnya menjadi salah satu alasan banyaknya unsur politik yang harus diakomodasi dalam pemerintahan.
Hal tersebut disampaikan Prabowo saat memberikan sambutan dalam Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) di Jombang, Jawa Timur, Senin (31/8/2026).
Prabowo mengatakan pemerintahannya merupakan koalisi besar yang melibatkan tujuh dari delapan partai politik yang memiliki kursi di parlemen.Baca Juga:
"Pemerintah koalisi yang saya pimpin, termasuk besar. 7 partai dari 8 partai di parlemen. Dan kabinet yang saya susun pernah dikatakan kabinet gemuk, tidak efisien," ujar Prabowo.
Prabowo kemudian membandingkan jumlah anggota kabinet Indonesia dengan Timor Leste. Menurutnya, Timor Leste hanya memiliki sekitar 1 juta penduduk, tetapi memiliki 28 menteri dalam kabinetnya.
"Padahal ada negara Timor Leste yang jumlah penduduknya hanya 1 juta, lebih kecil dari banyak provinsi di Indonesia. Lebih kecil dari banyak kabupaten di Indonesia. Mungkin Kabupaten Bogor jauh lebih besar dari Timor Leste," kata Prabowo.
Dia kemudian menyinggung jumlah penduduk Banyuwangi yang menurutnya sekitar 1,1 juta jiwa. Angka tersebut disebut tidak jauh berbeda dengan jumlah penduduk Timor Leste.
"Banyuwangi berapa jumlah penduduk Banyuwangi? Mereka hanya 1,1 juta, kabinetnya 28. Kabinetnya Timor Leste 28," sambungnya.
Prabowo juga menjelaskan pentingnya menghimpun berbagai kekuatan politik dalam pemerintahannya. Menurut dia, sistem demokrasi membuat dirinya perlu membangun koalisi dengan sejumlah partai politik untuk menjalankan pemerintahan.
Dia menilai Indonesia merupakan negara dengan wilayah dan jumlah penduduk yang sangat besar sehingga membutuhkan kerja sama berbagai kekuatan politik.
"Negara kita besar. Kita sebesar Eropa. Di Eropa itu lebih dari 27 negara. Lebih. 27 negara itu yang masuk NATO atau Uni Eropa, nanti ada lagi yang tidak masuk. Mungkin totalnya 35 juga. Kita satu negara. Kita besar sekali. Dan karena demokrasi, saya harus berkoalisi," imbuh Prabowo.
Sebagai informasi, Kabinet Merah Putih yang dibentuk Prabowo beranggotakan 109 menteri, wakil menteri, dan kepala badan ketika dilantik pada Oktober 2024.
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum mengajukan pencegahan ke luar negeri terhadap Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Bad
NASIONAL
JAKARTA Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menilai polemik mengenai persyaratan pendidikan Wakil Presiden Gibra
POLITIK
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra men
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut dua prajurit TNI aktif diduga masuk dalam konstruksi perkara korupsi dana siap pakai
NASIONAL
BINJAI Petugas Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Binjai membersihkan area blok hunian A dan B untuk menjaga kebersihan, kesehatan
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) menargetkan revitalisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Balai Latihan Kerj
PEMERINTAHAN
MEDAN Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sumatera Utara (Sumut) bersama Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Sumut menggelar Operasi
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada 21.119 pekerja re
PEMERINTAHAN
MEDAN Jadwal Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Sumatera Utara (Sumut) 2026 berpotensi mundur satu hingga dua pekan dari rencana awal pad
OLAHRAGA
JAKARTA Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyatakan penolakan terhadap wacana penghapusan unsur kerugian negara dalam tindak
POLITIK